Eksposelensa,com.Melawi,Kalbar.
Pemerintah Kabupaten Melawi bersama Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Republik Indonesia menyelenggarakan Rapat Koordinasi (Rakor) Tim Penanganan Banjir, Puting Beliung, dan Tanah Longsor (Batingsor) Kabupaten Melawi pada hari Jumat 15 Maret 2024) di Convention Hall Kantor Bupati Melawi. Minggu, 17/03/2024.
Rakor yang dilaksanakan dalam rangka tanggap darurat Batingsor di Kabupaten Melawi ini dipimpin langsung oleh Deputi Bidang Logistik dan Peralatan BNPB, Lilik Kurniawan, Sekretaris Daerah Kabupaten Melawi, Drs. Paulus, dan Kepala BPBD Kabupaten Melawi.
Dalam laporannya, Sekretaris Daerah Kabupaten Melawi, Drs. Paulus mengatakan hingga 13 Maret 2024, jumlah kepala keluarga yang terdampak banjir mencapai 7.964 KK dan tersebar di lima kecamatan.
“Kecamatan terdampak yakni Nanga Pinoh 2.673 KK, Belimbing Hulu 115 KK, Pinoh Utara 2.508 KK, Ella Hilir 662 KK, dan Menukung 2.066 KK dengan total jumlah jiwa mencapai 29.371 jiwa,” Ungkap Drs. Paulus Sekda Kab. Melawi.
Lebih lanjut, Sekda mengungkapkan dampak banjir yang terjadi mengakibatkan kerusakan dan kerugian aspal, cor blok cepat berlubang, pembusukan pada bagian tertentu dari bangunan yang berbahan kayu, baik itu bangunan tempat ibadah, masjid dan musholla, gereja, kantor balai desa, postu, dan posyandu.
Sementara itu, Deputi Bidang Logistik dan Peralatan BNBP, Lilik Kurniawan, menyampaikan rasa prihatin atas musibah yang terjadi di Kabupaten Melawi, apalagi dalam musibah tersebut ada korban jiwa dan ribuan orang terdampak.
“Di sinilah negara hadir, kami akan memberikan dukungan kepada BPBD Kabupaten Melawi, dana siap pakai untuk operasional darurat sebesar Rp. 250 juta, kemudian untuk peralatan dan logistik Rp. 2,2 miliar, ini termasuk untuk makanan siap saji, perahu karet dan lain sebagainya,” ujarnya.
Lebih lanjut, Lilik mengatakan, penanganan yang diberikan oleh pemerintah tersebut sifatnya hanya sementara atau penanganan jangka pendek. Maka dari itu dia mengharapkan kepada pemerintah daerah untuk membuat master plan dalam penanganan bencana banjir untuk jangka waktu yang panjang.
“Kalau penanganan darurat saja, saya pikir tidak akan efektif dan itu hanya dirasakan oleh masyarakat saat itu saja, apakah setiap tahun kita akan seperti ini, banjir ini kan sudah terjadi hampir setiap tahun, tentu sudah tahu bagaimana penanganannya, dan apa langkah-langkahnya, tentunya harus masuk ke dalam RPJMD Kabupaten Melawi,” ungkapnya.
Menanggapi hal tersebut, Sekda Melawi mengatakan, pihaknya sudah membuat perencanaan, dalam hal ini BPBD sehingga tahu langkah-langkah yang akan ditempuh.
Sekda menjelaskan, untuk penanganan jangka panjang ini, tentunya pemerintah daerah tidak bisa sendiri. Dia menggambarkan untuk arus transportasi angkutan orang dan barang disaat musim banjir itu membutuhkan biaya yang besar.
“Untuk transportasi kita juga sudah usulkan kepada kementerian PU saat terjadi banjir besar di tahun lalu, sebab Kementerian PU juga sudah datang kemari, menurut analisisnya, jalan nasional itu paling tidak harus ditinggikan 1 sampai dengan 1,5 meter untuk arus mobilisasi arus orang dan barang,” katanya.
Hadir dalam kegiatan tersebut, Unsur TNI, Polri, OPD terkait, Para Camat, Para Relawan, TIMSAR dan juga perwakilan masyarakat terdampak banjir.
Kegiatan ini dirangkaikan dengan penyerahan bantuan dari BNPB kepada BPBD Melawi dan juga kepada perwakilan masyarakat terdampak banjir secara simbolis.
Sumber: PROKOPIM / Fariz
Publis: (Sk )
