TNI / POLRI

Kenduri Desa Tanah Rendah,Bupati Zahir Berikan Bantuan

154
×

Kenduri Desa Tanah Rendah,Bupati Zahir Berikan Bantuan

Sebarkan artikel ini

Eksposelensa.com- Batu Bara Provinsi.Sumatra Utara,Dalam upaya menjaga kelestarian Budaya dan menjalin Sirahtuhrahmi lebih dekat dengan Masyarakat nya,Bupati Batu Bara Ir.H.Zahir.M.A.P menghadiri acara kenduri Kampung tepat nya di Desa Tanah Rendah Kecamatan Air.Putih pada hari Rabu 25/10/2023 ,Sedangkan dalam acara tersebut ,Bupati Zahir juga menyerahkan berbagai bantuan dari Pemkab Batu Bara.

Sedangkan Acara Kenduri Kampung tepat nya di Desa Tanah Rendah di Isi dengan Tausiyah doa ,dzikir dan makan bersama , selain itu adajuga pengelaran Seni wayang kulit

Tidak hanya itu ,untuk mengarapkan hasil Panen para Petani melimpah dan mendapatkan keberkahan ,Bupati Zahir menepung tawari bibit tanaman dan menyerahkan gunung hasil tanaman Desa Tanah Rendah

Acara kenduri ini,acara kenduri Desa dan bersih Desa Tanah Rendah dilakukan bersama Pemerintah Kabupaten Batu Bara dan menggelar wayang selama semalam suntuk,Ujar Kades Tanah Rendah Syafril Efendi

Sementara itu ,Bupati Zahir menyebutkan bahwa kenduri Kampung ini juga sebagai bentuk musyawarah antara warga Desa dengan Pemerintah Desa dan Pemerintah Kabupaten .

Kenduri Desa ini sama dengan Musyawarah Desa yang langsung dengan Bupati ,Ucap Bupati Zahir.

Dalam kesempatan yang sama Bupati Zahir memberikan aneka Bantuan kepada Masyarakat Desa Tanah Rendah di antaranya tali Asih dan sembako untuk anak anak yatim piatu dan kaum duafa satu Unit Kursi Roda ,3 Unit Pengeras suara ,Alquran serta Alat kebersihan dan bibit ikan Lele dan bibit tanaman.

Red

“Perampokan Sumber Alam oleh Oknum Pejabat: Rakyat Terpuruk, Negara Diam” Sumedang, 3 – 2025 – Fenomena perampokan sumber daya alam kembali menyeruak di tengah krisis kepercayaan publik terhadap pemerintah. Di berbagai daerah, tambang ilegal, kebocoran hasil bumi, serta penguasaan lahan hutan oleh korporasi terus meningkat—dan di balik semuanya, bayangan oknum pejabat negara kerap terlihat. Investigasi sejumlah aktivis lingkungan dan jurnalis independen mengungkap pola sistematis: pemberian izin tambang yang penuh kejanggalan, proyek infrastruktur yang mengorbankan warga, serta kebijakan daerah yang disetir oleh kepentingan investor. Di balik meja rapat dan tanda tangan pejabat, miliaran rupiah kekayaan alam berpindah tangan—sementara rakyat di wilayah terdampak hanya mewarisi lumpur, polusi, dan kemiskinan. “Ini bukan lagi sekadar pelanggaran etika, tapi pengkhianatan terhadap amanat konstitusi. Negara wajib mengelola bumi, air, dan kekayaan alam untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, bukan segelintir pejabat atau korporasi rakus,” tegas [Nama Narasumber], aktivis lingkungan dari [Nama Lembaga]. Di Kalimantan, Papua, hingga Sulawesi, jejak perampasan sumber daya alam meninggalkan luka sosial dan ekologis yang dalam. Warga kehilangan lahan, air bersih, serta akses terhadap hutan adat yang selama ratusan tahun menjadi sumber kehidupan. Ironisnya, sebagian proyek yang diklaim “pembangunan” justru melanggengkan penderitaan. Pengawasan lemah, penegakan hukum tumpul ke atas, dan kedekatan antara pejabat dengan pemodal membuat praktik ini seolah mendapat restu. Di banyak kasus, aparat justru melindungi kepentingan perusahaan ketimbang rakyat. Laporan terbaru beberapa lembaga independen menunjukkan, nilai kerugian negara akibat kebocoran hasil sumber daya alam mencapai triliunan rupiah per tahun. Namun yang lebih tragis, adalah kerugian sosial dan moral: hilangnya kepercayaan rakyat kepada negara yang seharusnya melindungi mereka. Rakyat menunggu langkah nyata: audit menyeluruh atas izin tambang, penuntasan kasus korupsi sumber daya alam, dan kebijakan yang benar-benar berpihak pada kepentingan publik. Bila tidak, maka sejarah akan mencatat — bahwa negeri yang kaya ini dirampok dari dalam oleh mereka yang seharusnya menjaganya.
Berita

Sumedang, 3 – 2025 – Fenomena perampokan sumber daya…