BeritaInternasionalNewsTNI / POLRI

Gelar Doa Bersama, Kapolda Riau: Puncak dari Cooling System Wujudkan Pemilu Damai

179
×

Gelar Doa Bersama, Kapolda Riau: Puncak dari Cooling System Wujudkan Pemilu Damai

Sebarkan artikel ini

Ekaposelensa.com | Polda Riau menggelar doa bersama di Lapangan Mako Polda Riau, Jumat (24/11/2023). Acara tersebut merupakan puncak dari cooling system atau mendinginkan suasana jelang pemilu 2024 agar bisa berjalan dengan aman dan damai.

Kegiatan doa bersama diawali dengan solat subuh berjamaah, kemudian diisi ceramah oleh da’i kondang Ustaz Das’ad Latif. Hadir pula dalam acara tersebut, Kasatgas Preemtif Nusantara Cooling System Polri, Brigjen M Rudy Syafirudin.

“Alhamdulillah dihadiri oleh Kasatgas Nusantara Cooling System Brigjen Rudy. Acara doa bersama puncak dari Cooling System,” kata Kapolda Riau Irjen Mohammad Iqbal.

Iqbal mengatakan, digelarnya doa bersama yang dihadiri oleh Forkopimda Provinsi Riau, KPU, Bawaslu, Ketua Parpol dan seluruh elemen masyarakat ini bagian dari ikhtiar yang telah dilakukan untuk mewujudkan pemilu yang aman, damai, bermarwah dan berintegritas. Dikatakannya seluruh operasional prosedur, sosialisasi, seminar pemilu damai, gelar pasukan dan lainnya harus diiringi dengan doa.

“Dari para ulama ikhtiar memang harus, ikhtiar dengan maksimal jangan lupa dengan doa. Berdoalah insyaallah akan dikabulkan. Alhamdulillah kita gelar langit bersahabat, dengan Ridha Allah kita bermunajat agar semoga perhelatan pemilu itu berjalan dengan aman tertib, kondusif, bermarwah, berintegritas insyaallah penuh berkah,” tuturnya.

Upaya cooling system lainnya yang telah dilakukan kata mantan Kadiv Humas Polri ini yakni dengan menggandeng jurnalis. Polda Riau sambungnya mengadakan acara seminar dengan media bahwa kesatuan dan persatuan bangsa diatas segala-galanya.

“Kita adakan seminar dengan para jurnalis kita sampaikan bahwa persatuan dan kesatuan bangsa diatas segala-galanya. Teman jurnalis harus menunjukkan rasa nasionalisme harus lebih tinggi daripada kita harus melihat oplah dan benefit itu nomor dua. Dan kedua Kita juga inisiasi lomba karya jurnalistik diisi dengan tulisan berita damai, menyejukkan,” tandasnya.

Sementara Kasatgas Preemtif Nusantara Cooling System, Brigjen Rudy menerangkan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo telah membentuk Operasi Nusantara Cooling System yang melakukan pendinginan dalam rangkaian kegiatan pemilu damai. Apa yang sudah dilakukan oleh Polda Riau dengan menggelar doa bersama sangat luar biasa. Kemudian diberikan pencerahan kepada masyarakat bagaimana menyikapi situasi yang berkembang untuk menghadapi pemilu.

Berbagai upaya juga telah dilakukan sesuai dengan arahan Kaops Nusantara Cooling Irjen Asep Edi Suheri dengan menemui tokoh-tokoh masyarakat dan ulama seperti KH Gymnastiar, Ustaz Abdul Somad dan lainnya. Selain itu pihaknya juga melakukan kegiatan bakti sosial. Rencananya pekan depan akan melakukan kegiatan tersebut di Dumai, Riau dan Makassar.

“Upaya yang diperintahkan oleh Kaops Irjen Asep Edi Suheri, kita ada beberapa rangkaian kita sudah mengunjungi tokoh agama sudah menyampaikan gelorakan pemilu damai pesta dalam keadaan lancar kegiatan berikutnya pekan depan baksos di Dumai, Kaops di Makassar untuk memberikan informasi ke masyarakat gelorakan pemilu aman dan damai sehingga masyarakat bisa melakukan pemilihan sesuai dengan hati nurani masing-masing,” tandasnya. (Heri)

“Perampokan Sumber Alam oleh Oknum Pejabat: Rakyat Terpuruk, Negara Diam” Sumedang, 3 – 2025 – Fenomena perampokan sumber daya alam kembali menyeruak di tengah krisis kepercayaan publik terhadap pemerintah. Di berbagai daerah, tambang ilegal, kebocoran hasil bumi, serta penguasaan lahan hutan oleh korporasi terus meningkat—dan di balik semuanya, bayangan oknum pejabat negara kerap terlihat. Investigasi sejumlah aktivis lingkungan dan jurnalis independen mengungkap pola sistematis: pemberian izin tambang yang penuh kejanggalan, proyek infrastruktur yang mengorbankan warga, serta kebijakan daerah yang disetir oleh kepentingan investor. Di balik meja rapat dan tanda tangan pejabat, miliaran rupiah kekayaan alam berpindah tangan—sementara rakyat di wilayah terdampak hanya mewarisi lumpur, polusi, dan kemiskinan. “Ini bukan lagi sekadar pelanggaran etika, tapi pengkhianatan terhadap amanat konstitusi. Negara wajib mengelola bumi, air, dan kekayaan alam untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, bukan segelintir pejabat atau korporasi rakus,” tegas [Nama Narasumber], aktivis lingkungan dari [Nama Lembaga]. Di Kalimantan, Papua, hingga Sulawesi, jejak perampasan sumber daya alam meninggalkan luka sosial dan ekologis yang dalam. Warga kehilangan lahan, air bersih, serta akses terhadap hutan adat yang selama ratusan tahun menjadi sumber kehidupan. Ironisnya, sebagian proyek yang diklaim “pembangunan” justru melanggengkan penderitaan. Pengawasan lemah, penegakan hukum tumpul ke atas, dan kedekatan antara pejabat dengan pemodal membuat praktik ini seolah mendapat restu. Di banyak kasus, aparat justru melindungi kepentingan perusahaan ketimbang rakyat. Laporan terbaru beberapa lembaga independen menunjukkan, nilai kerugian negara akibat kebocoran hasil sumber daya alam mencapai triliunan rupiah per tahun. Namun yang lebih tragis, adalah kerugian sosial dan moral: hilangnya kepercayaan rakyat kepada negara yang seharusnya melindungi mereka. Rakyat menunggu langkah nyata: audit menyeluruh atas izin tambang, penuntasan kasus korupsi sumber daya alam, dan kebijakan yang benar-benar berpihak pada kepentingan publik. Bila tidak, maka sejarah akan mencatat — bahwa negeri yang kaya ini dirampok dari dalam oleh mereka yang seharusnya menjaganya.
Berita

Sumedang, 3 – 2025 – Fenomena perampokan sumber daya…