Beranda News 1.500 Siswa Antusias Ikuti Kunjungan Kedirgantaraan di Lanud Sultan Hasanuddin
NewsTNI / POLRI

1.500 Siswa Antusias Ikuti Kunjungan Kedirgantaraan di Lanud Sultan Hasanuddin

redaktur2 min baca
135
×

1.500 Siswa Antusias Ikuti Kunjungan Kedirgantaraan di Lanud Sultan Hasanuddin

Sebarkan artikel ini

Exsposelensa.Com.Makassar – Sebanyak 1.500 siswa dari 16 Sekolah Dasar (SD) dan Taman Kanak-Kanak di Provinsi Sulawesi Selatan mengunjungi Lanud Sultan Hasanuddin dalam rangka kegiatan Kunjungan Kedirgantaraan, bertempat di Apron Skadron Udara 33 Lanud Sultan Hasanuddin, Makassar, Jumat (24/1/2025). Kegiatan Kerdirgantaraan bertujuan untuk memperkenalkan dunia kedirgantaraan kepada generasi para siswa sekaligus menumbuhkan rasa cinta terhadap tanah air sejak usia dini. Kedatangan para siswa dan guru pendamping disambut langsung oleh Kepala Dinas Potensi Dirgantara (Kadispotdirga) Lanud Sultan Hasanuddin Kolonel Pas I Komang Dony Ariyasa Wirayudha.

Komandan Lanud Sultan Hasanuddin, Marsma TNI Arifaini Nur Dwiyanto, M. Han., menyampaikan pentingnya generasi muda khususnya para siswa mengetahui tugas TNI Angkatan Udara dalam menjaga kedaulatan wilayah udara Indonesia. “Kegiatan ini adalah bentuk edukasi dan motivasi bagi siswa-siswi agar mengenal dunia kedirgantaraan . Dijarapkan, melalui kegiatan ini, semakin banyak generasi muda khususnya para siswa yang terinspirasi untuk bergabung dalam dunia kedirgantaraan”, ungkapnya

Kunjungan kedirgantaraan diisi dengan berbagai kegiatan menarik, seperti tur ke hanggar pesawat, pengenalan Alat Utama Sistem Persenjataan (Alutsista) milik TNI AU, dan sesi interaktif bersama para pilot pesawat tempur Sukhoi SU-30 dari Skadron Udara 11 dan Boeing 737-200 dari Skadron Udara 5 serta pesawat Hercules C-130 dari Skadron Udara 33 Lanud Sultan Hasanuddin.

Kegiatan ini diakhiri dengan sesi foto bersama di tiap pesawat yang ada di Lanud Sultan Hasanuddin, yang menjadi momen berkesan bagi para siswa.

Dengan dilaksananya kegiatan Kunjungan Kedirgantaraan, Lanud Sultan Hasanuddin terus menunjukkan komitmennya dalam mendekatkan dunia kedirgantaraan kepada masyarakat, khususnya generasi siswa, sebagai wujud pengabdian terhadap bangsa dan negara.

16 Sekolah yang ikut dalam kunjungan kedirgantaraan di Lanud Sultan Hasanuddin yaitu TK 12 Paud Cikal Harapan Canrana Maros, SD Islam Ar-Raafi Gunung Sari Makassar, TK Islam Terpadu Zahira Kec.Lau Maros, TK Sahabat Bunda Plus Makassar, Kelompok Bermain Adinda Nisombalia Marus Maros, TKIT Al Banin Unhas Antang Makassar, TK Ciluk Ba Ummul Balqys Makassar, MA AL Irsyad Biringkaloro Tanralili Maros, TKIT Ibnul Qyyim Makassar, TKIT Nurul Annisa Marumpa, Rumah Quran Al Kamal Makassar, TK Rumah Belajar Nuryani Ishak Makassar, TK Primanegara Benrangnge Kabupaten Pinrang, TK Islam Nurul Anwar Ongkoe Marusu dan Komunitas Peduli Anak Jalanan (KPAJ).

 

 

Post Views: 135

Pos Terkait

Berita
Polres Garut Tunjukkan Kepedulian, Antar Dua Lansia Asal Bogor yang Kehilangan Surat Penting
Berita
Cegah Dianiaya, Malah Jadi Pelaku: Penganiayaan Antar Teman Dekat di Garut, Polsek Singajaya Gerak Cepat Amankan Pelaku
Berita
Kapolres Garut Pimpin Apel Dan Gladi Lapang Kesiapsiagaan Bencana Hidrometeorologi Dan Gempa Bumi Tahun 2025
Berita
Pererat Ukhuwah dan Sinergitas, Kapolres Garut Silaturahmi dengan Ulama
Berita
Perampokan Sumber Alam oleh Oknum Pejabat: Rakyat Terpuruk, Negara Diam
Berita
“Perampokan Sumber Alam oleh Oknum Pejabat: Rakyat Terpuruk, Negara Diam” Sumedang, 3 – 2025 – Fenomena perampokan sumber daya alam kembali menyeruak di tengah krisis kepercayaan publik terhadap pemerintah. Di berbagai daerah, tambang ilegal, kebocoran hasil bumi, serta penguasaan lahan hutan oleh korporasi terus meningkat—dan di balik semuanya, bayangan oknum pejabat negara kerap terlihat. Investigasi sejumlah aktivis lingkungan dan jurnalis independen mengungkap pola sistematis: pemberian izin tambang yang penuh kejanggalan, proyek infrastruktur yang mengorbankan warga, serta kebijakan daerah yang disetir oleh kepentingan investor. Di balik meja rapat dan tanda tangan pejabat, miliaran rupiah kekayaan alam berpindah tangan—sementara rakyat di wilayah terdampak hanya mewarisi lumpur, polusi, dan kemiskinan. “Ini bukan lagi sekadar pelanggaran etika, tapi pengkhianatan terhadap amanat konstitusi. Negara wajib mengelola bumi, air, dan kekayaan alam untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, bukan segelintir pejabat atau korporasi rakus,” tegas [Nama Narasumber], aktivis lingkungan dari [Nama Lembaga]. Di Kalimantan, Papua, hingga Sulawesi, jejak perampasan sumber daya alam meninggalkan luka sosial dan ekologis yang dalam. Warga kehilangan lahan, air bersih, serta akses terhadap hutan adat yang selama ratusan tahun menjadi sumber kehidupan. Ironisnya, sebagian proyek yang diklaim “pembangunan” justru melanggengkan penderitaan. Pengawasan lemah, penegakan hukum tumpul ke atas, dan kedekatan antara pejabat dengan pemodal membuat praktik ini seolah mendapat restu. Di banyak kasus, aparat justru melindungi kepentingan perusahaan ketimbang rakyat. Laporan terbaru beberapa lembaga independen menunjukkan, nilai kerugian negara akibat kebocoran hasil sumber daya alam mencapai triliunan rupiah per tahun. Namun yang lebih tragis, adalah kerugian sosial dan moral: hilangnya kepercayaan rakyat kepada negara yang seharusnya melindungi mereka. Rakyat menunggu langkah nyata: audit menyeluruh atas izin tambang, penuntasan kasus korupsi sumber daya alam, dan kebijakan yang benar-benar berpihak pada kepentingan publik. Bila tidak, maka sejarah akan mencatat — bahwa negeri yang kaya ini dirampok dari dalam oleh mereka yang seharusnya menjaganya.

Baca Juga

“Perampokan Sumber Alam oleh Oknum Pejabat: Rakyat Terpuruk, Negara Diam” Sumedang, 3 – 2025 – Fenomena perampokan sumber daya alam kembali menyeruak di tengah krisis kepercayaan publik terhadap pemerintah. Di berbagai daerah, tambang ilegal, kebocoran hasil bumi, serta penguasaan lahan hutan oleh korporasi terus meningkat—dan di balik semuanya, bayangan oknum pejabat negara kerap terlihat. Investigasi sejumlah aktivis lingkungan dan jurnalis independen mengungkap pola sistematis: pemberian izin tambang yang penuh kejanggalan, proyek infrastruktur yang mengorbankan warga, serta kebijakan daerah yang disetir oleh kepentingan investor. Di balik meja rapat dan tanda tangan pejabat, miliaran rupiah kekayaan alam berpindah tangan—sementara rakyat di wilayah terdampak hanya mewarisi lumpur, polusi, dan kemiskinan. “Ini bukan lagi sekadar pelanggaran etika, tapi pengkhianatan terhadap amanat konstitusi. Negara wajib mengelola bumi, air, dan kekayaan alam untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, bukan segelintir pejabat atau korporasi rakus,” tegas [Nama Narasumber], aktivis lingkungan dari [Nama Lembaga]. Di Kalimantan, Papua, hingga Sulawesi, jejak perampasan sumber daya alam meninggalkan luka sosial dan ekologis yang dalam. Warga kehilangan lahan, air bersih, serta akses terhadap hutan adat yang selama ratusan tahun menjadi sumber kehidupan. Ironisnya, sebagian proyek yang diklaim “pembangunan” justru melanggengkan penderitaan. Pengawasan lemah, penegakan hukum tumpul ke atas, dan kedekatan antara pejabat dengan pemodal membuat praktik ini seolah mendapat restu. Di banyak kasus, aparat justru melindungi kepentingan perusahaan ketimbang rakyat. Laporan terbaru beberapa lembaga independen menunjukkan, nilai kerugian negara akibat kebocoran hasil sumber daya alam mencapai triliunan rupiah per tahun. Namun yang lebih tragis, adalah kerugian sosial dan moral: hilangnya kepercayaan rakyat kepada negara yang seharusnya melindungi mereka. Rakyat menunggu langkah nyata: audit menyeluruh atas izin tambang, penuntasan kasus korupsi sumber daya alam, dan kebijakan yang benar-benar berpihak pada kepentingan publik. Bila tidak, maka sejarah akan mencatat — bahwa negeri yang kaya ini dirampok dari dalam oleh mereka yang seharusnya menjaganya.
Berita

Sumedang, 3 – 2025 – Fenomena perampokan sumber daya…