BeritaLintas DaerahNewsTNI / POLRI

Bupati Semarang Ngesti Nugraha Abaikan Intruksi Presiden, Acara Giat Retreat Akmil Magelang.

202
×

Bupati Semarang Ngesti Nugraha Abaikan Intruksi Presiden, Acara Giat Retreat Akmil Magelang.

Sebarkan artikel ini

Eksposelensa.com – KAB.SEMARANG // Tim Wartawan Saat Menghubungi Telphone Pribadinya Tanpa Ada Jawaban, Dengan Beredar nya Berita Yang Viral, Di Beberapa Akun Tiktok serta Publikasi Lainya Bahwa Bupati Semarang Ngesti Nugraha, mengikuti Ketua Umum DPP PDI-P Megawati Soekarnoputri mengintruksikan kepada Kepala Daerah dan Wakil, Kepala Daerah PDI Perjuangan se – Indonesia untuk menunda perjalanan yang akan mengikuti retret di Magelang.

Dalam surat Nomor 7294/IN/DPP/II/2025. Berbunyi.

Merdeka !!

Mencermati dinamika politik nasional pada hari ini, Kamis, 20 Februari 2025, khususnya setelah terjadi kriminalisasi hukum terhadap Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan Bapak Hasto Kristiyanto, di Komisi Pemberantasan Korupsi RI.

Mengingat Pasal 28 Ayat 1 AD-ART Partal Demokrasi Iindonesia Perjuangan, bahwa Ketua Umum

sebagai sentral kekuatan politik Partai berwenang. bertugas, bertanggungijawab dan berindak baik ke

đalam maupun keluar atas nama Partai dan untuk eksistensi Partai, program, dan kinerja Partai, maka, seluruh kebjakan dan instruksi Partai langsung berada dbawah kendali Ibu Ketua Umum PDI Perjuangan.

selanjutnya DINSTRUKSIKAN kepada seluruh Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah PDI

Perjuangan, sebagai berikut :

1.Kepala daerah dan wakil kepala daerah untuk menunda perjalanan yang akan mengikuti retret di

Magelang pada tanggal 21- 28 Februari 2025. Sekiranya telah dalam perjalanan menuju Kota Magelang untuk berhenti dan menungçu arahan lebih lanįjut đari Ketua Umum.

2. Tetap berada dalam komunikasi aktif dan stand by commander cawl.

 

Demikian instruksi harian ini disampaikan untuk dlaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Berdasarkan informasi wartawan yang ada di Magelang, sejumlah kepala daerah yang berasal dari PDI perjuangan tidak mengikuti kegiatan di Akmil dan berkumpul di salah satu tempat Dveranda Kafe Jalan Sutopo Magelang, Sabtu Siang 22 Februari 2025.

 

Daftar Kepala Daerah yang Tak Hadiri Retret :

 

1. Pramono Anung (Gubernur DKI Jakarta)

2.I Wayan Koster (Gubernur Bali)

3. Agustina Wilujeng (Wali Kota Semarang)

4. Sadewo Tri Lastiono (Bupati Banyumas)

5. Dion Agasi Setiabudi (Wakil Bupati Purworejo)

6. Afif Nurhidayat (Bupati Wonosobo)

7. Grengseng Pamuji (Bupati Magelang)

8. Hamenang Wajar Ismoyo (Bupati Klaten)

9. Etik Suryani (Bupati Sukoharjo)

10. Setyo Sukarno (Bupati Wonogiri)

11. Rober Christanto (Bupati Karanganyar)

12. Bellinda Putri Sabrina Birton (Wakil Bupati Kudus)

13. Witiarso Utomo (Bupati Jepara)

14. Esti’anah (Bupati Demak)

15. Ngesti Nughraha (Bupati Semarang)

16. Agus Setiawan (Bupati Temanggung)

17. Dyah Kartika Permanasari (Bupati Kendal)

18. Paramita Widya Kusuma (Bupati Brebes)

19. Damar Prasetyono (Wali Kota Magelang)

20. Achmad Afzan Djunaid (Wali Kota Pekalongan)

21. Iswar Aminuddin (Wakil Wali Kota Semarang)

22. Imron Rosyadi (Bupati Cirebon)

23. Tri Adhianto Tjahyono (Wali Kota Bekasi)

24. Ade Kuswara Kunang (Bupati Bekasi)

25. Citra Pitriyami (Bupati Pangandaran)

26. Endah Kuntariningsih (Bupati Gunungkidul)

27. Hasto Wardoyo (Wali Kota Yogyakarta)

28. Harda Kiswaya (Bupati Sleman)

29. Masinton Pasaribu (Bupati Tapanuli Tengah)

30. Lis Darmansyah (Wali Kota Tanjungpinang)

31. Agustina Wilujeng Pramestuti (Walkot Semarang)

 

Terkait yang Tidak Hadir Dalam Acara Retreat di Akmil Magelang, Menurut Pendapat Presiden Ke 7 RI ( IR. H. Joko Widodo.

 

“Ini Kan Urusan kepemerintahan yang di undang Kepala Daerah, yang Mengundang Presiden, ya Mestinya Hadir datang, karena Mereka Dipilih oleh Rakyat dan Untuk kepentingan Rakyat Bangsa dan Negara.”

 

Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menyingung Soal alasan Retreat, Magelang.

“harus diikuti seluruh kepala daerah, menurutnya kepala daerah yang sudah dilantik punya ikatan struktural, dengan Pemerintah Pusat dan tak lagi terkait Pada Partai politik pengusungnya, Dedi Mulyadi Menyebut bahwa kepala Daerah akan  terikat pada pemerintah pusat dalam hal ini presiden, dan bahkan sudah di atur melalui Undang – undang.”

Presiden Prabowo Subiyanto Dengan Tegas dan Jelas dalam Penyampaian Saat di Depan Publik.

“Presiden Prabowo sudah Beri peringatan Berkali – Kali, sekarang siapa yang Bandel, siapa yang dableg, siapa yang tidak mau ikut dengan aliran Besar ini, dengan Tuntutan Rakyat pemerintah yang Bersih siapa yang Tidak Patuh, Presiden Akan Tindak dan harus berani Bersama Pemerintahan dalam Kabinet Merah Putih.”

Disinyalir Bupati Kabupaten Semarang Ngesti Nugraha Teka Teki Dalam Kegiatan Retreat di Akmil Magelang.

Minggu 23 Februari 2025, Jelas Di dalam Ruangan Saat Gubernur Ahmad Lutfhi, Memberikan Konsulidasi Kepada Kepala Daerah Jawa Tengah, Tidak ada Dalam Ruangan.

Selanjutnta Apa Tindakan Pemerintah Sejumlah Kepala Daerah yang Tidak Mengikuti Acara Retreat Akmil Magelang. ***

( RED – TIM )

Bekasi)

24. Ade Kuswara Kunang (Bupati Bekasi)
25. Citra Pitriyami (Bupati Pangandaran)
26. Endah Kuntariningsih (Bupati Gunungkidul)
27. Hasto Wardoyo (Wali Kota Yogyakarta)
28. Harda Kiswaya (Bupati Sleman)
29. Masinton Pasaribu (Bupati Tapanuli Tengah)
30. Lis Darmansyah (Wali Kota Tanjungpinang)
31. Agustina Wilujeng Pramestuti (Walkot Semarang)

Terkait yang Tidak Hadir Dalam Acara Retreat di Akmil Magelang, Menurut Pendapat Presiden Ke 7 RI ( IR. H. Joko Widodo.

“Ini Kan Urusan kepemerintahan yang di undang Kepala Daerah, yang Mengundang Presiden, ya Mestinya Hadir datang, karena Mereka Dipilih oleh Rakyat dan Untuk kepentingan Rakyat Bangsa dan Negara.”

Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menyingung Soal alasan Retreat, Magelang.

“harus diikuti seluruh kepala daerah, menurutnya kepala daerah yang sudah dilantik punya ikatan struktural, dengan Pemerintah Pusat dan tak lagi terkait Pada Partai politik pengusungnya, Dedi Mulyadi Menyebut bahwa kepala Daerah akan terikat pada pemerintah pusat dalam hal ini presiden, dan bahkan sudah di atur melalui Undang – undang.”

Presiden Prabowo Subiyanto Dengan Tegas dan Jelas dalam Penyampaian Saat di Depan Publik.

“Presiden Prabowo sudah Beri peringatan Berkali – Kali, sekarang siapa yang Bandel, siapa yang dableg, siapa yang tidak mau ikut dengan aliran Besar ini, dengan Tuntutan Rakyat pemerintah yang Bersih siapa yang Tidak Patuh, Presiden Akan Tindak dan harus berani Bersama Pemerintahan dalam Kabinet Merah Putih.”

Disinyalir Bupati Kabupaten Semarang Ngesti Nugraha Teka Teki Dalam Kegiatan Retreat di Akmil Magelang.
Minggu 23 Februari 2025, Jelas Di dalam Ruangan Saat Gubernur Ahmad Lutfhi, Memberikan Konsulidasi Kepada Kepala Daerah Jawa Tengah, Tidak ada Dalam Ruangan.

Selanjutnta Apa Tindakan Pemerintah Sejumlah Kepala Daerah yang Tidak Mengikuti Acara Retreat Akmil Magelang. ***
( RED – TIM )

( Adji Saka )

“Perampokan Sumber Alam oleh Oknum Pejabat: Rakyat Terpuruk, Negara Diam” Sumedang, 3 – 2025 – Fenomena perampokan sumber daya alam kembali menyeruak di tengah krisis kepercayaan publik terhadap pemerintah. Di berbagai daerah, tambang ilegal, kebocoran hasil bumi, serta penguasaan lahan hutan oleh korporasi terus meningkat—dan di balik semuanya, bayangan oknum pejabat negara kerap terlihat. Investigasi sejumlah aktivis lingkungan dan jurnalis independen mengungkap pola sistematis: pemberian izin tambang yang penuh kejanggalan, proyek infrastruktur yang mengorbankan warga, serta kebijakan daerah yang disetir oleh kepentingan investor. Di balik meja rapat dan tanda tangan pejabat, miliaran rupiah kekayaan alam berpindah tangan—sementara rakyat di wilayah terdampak hanya mewarisi lumpur, polusi, dan kemiskinan. “Ini bukan lagi sekadar pelanggaran etika, tapi pengkhianatan terhadap amanat konstitusi. Negara wajib mengelola bumi, air, dan kekayaan alam untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, bukan segelintir pejabat atau korporasi rakus,” tegas [Nama Narasumber], aktivis lingkungan dari [Nama Lembaga]. Di Kalimantan, Papua, hingga Sulawesi, jejak perampasan sumber daya alam meninggalkan luka sosial dan ekologis yang dalam. Warga kehilangan lahan, air bersih, serta akses terhadap hutan adat yang selama ratusan tahun menjadi sumber kehidupan. Ironisnya, sebagian proyek yang diklaim “pembangunan” justru melanggengkan penderitaan. Pengawasan lemah, penegakan hukum tumpul ke atas, dan kedekatan antara pejabat dengan pemodal membuat praktik ini seolah mendapat restu. Di banyak kasus, aparat justru melindungi kepentingan perusahaan ketimbang rakyat. Laporan terbaru beberapa lembaga independen menunjukkan, nilai kerugian negara akibat kebocoran hasil sumber daya alam mencapai triliunan rupiah per tahun. Namun yang lebih tragis, adalah kerugian sosial dan moral: hilangnya kepercayaan rakyat kepada negara yang seharusnya melindungi mereka. Rakyat menunggu langkah nyata: audit menyeluruh atas izin tambang, penuntasan kasus korupsi sumber daya alam, dan kebijakan yang benar-benar berpihak pada kepentingan publik. Bila tidak, maka sejarah akan mencatat — bahwa negeri yang kaya ini dirampok dari dalam oleh mereka yang seharusnya menjaganya.
Berita

Sumedang, 3 – 2025 – Fenomena perampokan sumber daya…