Beranda Berita Jelang Bulan Suci Ramadhan. Ketua MUI Provinsi NTT : Rawat Kerukunan Umat Beragama
BeritaLintas DaerahNewsTNI / POLRI

Jelang Bulan Suci Ramadhan. Ketua MUI Provinsi NTT : Rawat Kerukunan Umat Beragama

redaktur2 min baca
168
×

Jelang Bulan Suci Ramadhan. Ketua MUI Provinsi NTT : Rawat Kerukunan Umat Beragama

Sebarkan artikel ini

Esposelensa.com – NTT  –  Pasca rangkaian tahapan Pilkada serentak Tahun 2024 yang diakhiri dengan pelantikan kepala daerah terpilih tanggal 20 Februari 2025. Masyarakat NTT khususnya umat Muslim bersiap menyambut bulan suci Ramadhan diawal Maret 2025.

Bulan suci penuh keberkahan diawal pemerintahan baru di tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota membawa warna dan harapan baru bagi masyarakat NTT untuk merajut kerukunan hidup bermasyarakat.

Harapan ini disampaikan oleh Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi NTT H.M. Wongso saat menyampaikan konferensi pers Dewan Pimpinan MUI Provinsi NTT di Masjid Raya Kupang, Kel. Fontein Kec. Kota Lama Kota Kupang.

H.M. Wongso berharap masyarakat NTT khususnya Umat Islam dapat menjaga dan merawat keberagaman pasca Pilkada serentak 2024 dan jelang bulan suci Ramadhan 1446 H serta tetap sabar menghadapi isu-isu negatif yang berkembang.

“Saya, selaku Ketua Umum Majelis Ulama NTT, menghimbau kepada seluruh ormas Islam baik tingkat provinsi maupun Kab/kota serta seluruh umat Islam di NTT untuk terus menjaga, memelihara dan merawat kerukunan hidup secara umat beragama di NTT pasca pelaksanaan Pilkada serta isu-isu yang berkembang di tengah masyarakat dan menjelang bulan suci ramadhan, Umat Islam dan masyarakat harus sabar, tenang menghadapi kondisi-kondisi tersebut diatas”

Sebagaimana diketahui, penetapan awal puasa Ramadhan 1446 H akan ditentukan melalui sidang Isbat tanggal 28 Februari 2025 di Auditorium H.M. Rasjidi, Kementerian Agama RI, Jakarta Pusat, namun berdasarkan kalender Hijriah Kemenag RI dan Maklumat Muhammadiyah, Idul Fitri diprediksi jatuh pada 31 Maret 2025.

Khnza

( Adji Saka )

Post Views: 168

Pos Terkait

Berita
Polres Garut Tunjukkan Kepedulian, Antar Dua Lansia Asal Bogor yang Kehilangan Surat Penting
Berita
Cegah Dianiaya, Malah Jadi Pelaku: Penganiayaan Antar Teman Dekat di Garut, Polsek Singajaya Gerak Cepat Amankan Pelaku
Berita
Kapolres Garut Pimpin Apel Dan Gladi Lapang Kesiapsiagaan Bencana Hidrometeorologi Dan Gempa Bumi Tahun 2025
Berita
Pererat Ukhuwah dan Sinergitas, Kapolres Garut Silaturahmi dengan Ulama
Berita
Perampokan Sumber Alam oleh Oknum Pejabat: Rakyat Terpuruk, Negara Diam
Berita
“Perampokan Sumber Alam oleh Oknum Pejabat: Rakyat Terpuruk, Negara Diam” Sumedang, 3 – 2025 – Fenomena perampokan sumber daya alam kembali menyeruak di tengah krisis kepercayaan publik terhadap pemerintah. Di berbagai daerah, tambang ilegal, kebocoran hasil bumi, serta penguasaan lahan hutan oleh korporasi terus meningkat—dan di balik semuanya, bayangan oknum pejabat negara kerap terlihat. Investigasi sejumlah aktivis lingkungan dan jurnalis independen mengungkap pola sistematis: pemberian izin tambang yang penuh kejanggalan, proyek infrastruktur yang mengorbankan warga, serta kebijakan daerah yang disetir oleh kepentingan investor. Di balik meja rapat dan tanda tangan pejabat, miliaran rupiah kekayaan alam berpindah tangan—sementara rakyat di wilayah terdampak hanya mewarisi lumpur, polusi, dan kemiskinan. “Ini bukan lagi sekadar pelanggaran etika, tapi pengkhianatan terhadap amanat konstitusi. Negara wajib mengelola bumi, air, dan kekayaan alam untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, bukan segelintir pejabat atau korporasi rakus,” tegas [Nama Narasumber], aktivis lingkungan dari [Nama Lembaga]. Di Kalimantan, Papua, hingga Sulawesi, jejak perampasan sumber daya alam meninggalkan luka sosial dan ekologis yang dalam. Warga kehilangan lahan, air bersih, serta akses terhadap hutan adat yang selama ratusan tahun menjadi sumber kehidupan. Ironisnya, sebagian proyek yang diklaim “pembangunan” justru melanggengkan penderitaan. Pengawasan lemah, penegakan hukum tumpul ke atas, dan kedekatan antara pejabat dengan pemodal membuat praktik ini seolah mendapat restu. Di banyak kasus, aparat justru melindungi kepentingan perusahaan ketimbang rakyat. Laporan terbaru beberapa lembaga independen menunjukkan, nilai kerugian negara akibat kebocoran hasil sumber daya alam mencapai triliunan rupiah per tahun. Namun yang lebih tragis, adalah kerugian sosial dan moral: hilangnya kepercayaan rakyat kepada negara yang seharusnya melindungi mereka. Rakyat menunggu langkah nyata: audit menyeluruh atas izin tambang, penuntasan kasus korupsi sumber daya alam, dan kebijakan yang benar-benar berpihak pada kepentingan publik. Bila tidak, maka sejarah akan mencatat — bahwa negeri yang kaya ini dirampok dari dalam oleh mereka yang seharusnya menjaganya.

Baca Juga

“Perampokan Sumber Alam oleh Oknum Pejabat: Rakyat Terpuruk, Negara Diam” Sumedang, 3 – 2025 – Fenomena perampokan sumber daya alam kembali menyeruak di tengah krisis kepercayaan publik terhadap pemerintah. Di berbagai daerah, tambang ilegal, kebocoran hasil bumi, serta penguasaan lahan hutan oleh korporasi terus meningkat—dan di balik semuanya, bayangan oknum pejabat negara kerap terlihat. Investigasi sejumlah aktivis lingkungan dan jurnalis independen mengungkap pola sistematis: pemberian izin tambang yang penuh kejanggalan, proyek infrastruktur yang mengorbankan warga, serta kebijakan daerah yang disetir oleh kepentingan investor. Di balik meja rapat dan tanda tangan pejabat, miliaran rupiah kekayaan alam berpindah tangan—sementara rakyat di wilayah terdampak hanya mewarisi lumpur, polusi, dan kemiskinan. “Ini bukan lagi sekadar pelanggaran etika, tapi pengkhianatan terhadap amanat konstitusi. Negara wajib mengelola bumi, air, dan kekayaan alam untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, bukan segelintir pejabat atau korporasi rakus,” tegas [Nama Narasumber], aktivis lingkungan dari [Nama Lembaga]. Di Kalimantan, Papua, hingga Sulawesi, jejak perampasan sumber daya alam meninggalkan luka sosial dan ekologis yang dalam. Warga kehilangan lahan, air bersih, serta akses terhadap hutan adat yang selama ratusan tahun menjadi sumber kehidupan. Ironisnya, sebagian proyek yang diklaim “pembangunan” justru melanggengkan penderitaan. Pengawasan lemah, penegakan hukum tumpul ke atas, dan kedekatan antara pejabat dengan pemodal membuat praktik ini seolah mendapat restu. Di banyak kasus, aparat justru melindungi kepentingan perusahaan ketimbang rakyat. Laporan terbaru beberapa lembaga independen menunjukkan, nilai kerugian negara akibat kebocoran hasil sumber daya alam mencapai triliunan rupiah per tahun. Namun yang lebih tragis, adalah kerugian sosial dan moral: hilangnya kepercayaan rakyat kepada negara yang seharusnya melindungi mereka. Rakyat menunggu langkah nyata: audit menyeluruh atas izin tambang, penuntasan kasus korupsi sumber daya alam, dan kebijakan yang benar-benar berpihak pada kepentingan publik. Bila tidak, maka sejarah akan mencatat — bahwa negeri yang kaya ini dirampok dari dalam oleh mereka yang seharusnya menjaganya.
Berita

Sumedang, 3 – 2025 – Fenomena perampokan sumber daya…