Beranda Berita Polsek Kadipaten Patroli Siang di Bank Arthaguna MandiriI, Jaga Keamanan dan Ketertiban
BeritaLintas DaerahNewsTNI / POLRI

Polsek Kadipaten Patroli Siang di Bank Arthaguna MandiriI, Jaga Keamanan dan Ketertiban

redaktur2 min baca
76
×

Polsek Kadipaten Patroli Siang di Bank Arthaguna MandiriI, Jaga Keamanan dan Ketertiban

Sebarkan artikel ini

Eksposelensa.com – Majalengka – Polsek Kadipaten Polres Majalengka Polda Jabar terus berupaya menjaga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas) dengan melaksanakan patroli siang di wilayah hukumnya. Kali ini, personel Polsek Kadipaten, yakni Aiptu Aceng Santana dan Aipda Cecep Basuki Rahmat, S.H., melakukan patroli di Bank Arthaguna Mandiri dan menyambangi petugas keamanan (satpam). Dalam kesempatan tersebut, petugas memberikan imbauan kepada satpam agar selalu waspada dalam menjaga keamanan lingkungan sekitar, terutama dari potensi tindak kejahatan perbankan.  Jum’at (21/03/2025).

Selain memberikan imbauan terkait keamanan, petugas juga mengajak satpam dan masyarakat sekitar untuk terus menjaga kerukunan umat beragama. Menurut mereka, sikap saling menghormati dan menjaga kebersamaan di tengah keberagaman merupakan kunci utama dalam menciptakan situasi yang kondusif. Kehadiran polisi di tengah masyarakat ini diharapkan dapat meningkatkan rasa aman dan mempererat tali persaudaraan antarwarga.

Kapolres Majalengka AKBP Indra Novianto, S.I.K., M.H., M.Si., CPHR melalui Kapolsek Kadipaten AKP Asep Ashari, S.H., CPHR, menegaskan bahwa kegiatan patroli ini merupakan bagian dari upaya Polri dalam menciptakan lingkungan yang aman dan harmonis. “Kami akan terus hadir di tengah masyarakat untuk memberikan rasa aman dan mengajak seluruh elemen untuk bersama-sama menjaga kerukunan serta persatuan dan kesatuan bangsa,” ujar Kapolsek.

Dengan adanya patroli yang rutin dilakukan oleh jajaran Polsek Kadipaten, diharapkan masyarakat semakin sadar akan pentingnya menjaga keamanan dan ketertiban bersama. Polri juga mengajak seluruh warga untuk selalu melaporkan segala bentuk potensi gangguan keamanan agar bisa segera ditindaklanjuti. Keamanan bukan hanya tugas kepolisian, tetapi juga menjadi tanggung jawab bersama demi menciptakan kehidupan yang lebih damai dan harmonis.

#PolriHumanis #PolriPresisi #AyoJagaPersatuandanKesatuanBangsa #CintaKebhinekaan #spripimpoldajabar #Spripim.polri #Humaspoldajabar #sohib.polri

( Adji Saka )

Post Views: 76

Pos Terkait

Berita
Polres Garut Tunjukkan Kepedulian, Antar Dua Lansia Asal Bogor yang Kehilangan Surat Penting
Berita
Cegah Dianiaya, Malah Jadi Pelaku: Penganiayaan Antar Teman Dekat di Garut, Polsek Singajaya Gerak Cepat Amankan Pelaku
Berita
Kapolres Garut Pimpin Apel Dan Gladi Lapang Kesiapsiagaan Bencana Hidrometeorologi Dan Gempa Bumi Tahun 2025
Berita
Pererat Ukhuwah dan Sinergitas, Kapolres Garut Silaturahmi dengan Ulama
Berita
Perampokan Sumber Alam oleh Oknum Pejabat: Rakyat Terpuruk, Negara Diam
Berita
“Perampokan Sumber Alam oleh Oknum Pejabat: Rakyat Terpuruk, Negara Diam” Sumedang, 3 – 2025 – Fenomena perampokan sumber daya alam kembali menyeruak di tengah krisis kepercayaan publik terhadap pemerintah. Di berbagai daerah, tambang ilegal, kebocoran hasil bumi, serta penguasaan lahan hutan oleh korporasi terus meningkat—dan di balik semuanya, bayangan oknum pejabat negara kerap terlihat. Investigasi sejumlah aktivis lingkungan dan jurnalis independen mengungkap pola sistematis: pemberian izin tambang yang penuh kejanggalan, proyek infrastruktur yang mengorbankan warga, serta kebijakan daerah yang disetir oleh kepentingan investor. Di balik meja rapat dan tanda tangan pejabat, miliaran rupiah kekayaan alam berpindah tangan—sementara rakyat di wilayah terdampak hanya mewarisi lumpur, polusi, dan kemiskinan. “Ini bukan lagi sekadar pelanggaran etika, tapi pengkhianatan terhadap amanat konstitusi. Negara wajib mengelola bumi, air, dan kekayaan alam untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, bukan segelintir pejabat atau korporasi rakus,” tegas [Nama Narasumber], aktivis lingkungan dari [Nama Lembaga]. Di Kalimantan, Papua, hingga Sulawesi, jejak perampasan sumber daya alam meninggalkan luka sosial dan ekologis yang dalam. Warga kehilangan lahan, air bersih, serta akses terhadap hutan adat yang selama ratusan tahun menjadi sumber kehidupan. Ironisnya, sebagian proyek yang diklaim “pembangunan” justru melanggengkan penderitaan. Pengawasan lemah, penegakan hukum tumpul ke atas, dan kedekatan antara pejabat dengan pemodal membuat praktik ini seolah mendapat restu. Di banyak kasus, aparat justru melindungi kepentingan perusahaan ketimbang rakyat. Laporan terbaru beberapa lembaga independen menunjukkan, nilai kerugian negara akibat kebocoran hasil sumber daya alam mencapai triliunan rupiah per tahun. Namun yang lebih tragis, adalah kerugian sosial dan moral: hilangnya kepercayaan rakyat kepada negara yang seharusnya melindungi mereka. Rakyat menunggu langkah nyata: audit menyeluruh atas izin tambang, penuntasan kasus korupsi sumber daya alam, dan kebijakan yang benar-benar berpihak pada kepentingan publik. Bila tidak, maka sejarah akan mencatat — bahwa negeri yang kaya ini dirampok dari dalam oleh mereka yang seharusnya menjaganya.

Baca Juga

“Perampokan Sumber Alam oleh Oknum Pejabat: Rakyat Terpuruk, Negara Diam” Sumedang, 3 – 2025 – Fenomena perampokan sumber daya alam kembali menyeruak di tengah krisis kepercayaan publik terhadap pemerintah. Di berbagai daerah, tambang ilegal, kebocoran hasil bumi, serta penguasaan lahan hutan oleh korporasi terus meningkat—dan di balik semuanya, bayangan oknum pejabat negara kerap terlihat. Investigasi sejumlah aktivis lingkungan dan jurnalis independen mengungkap pola sistematis: pemberian izin tambang yang penuh kejanggalan, proyek infrastruktur yang mengorbankan warga, serta kebijakan daerah yang disetir oleh kepentingan investor. Di balik meja rapat dan tanda tangan pejabat, miliaran rupiah kekayaan alam berpindah tangan—sementara rakyat di wilayah terdampak hanya mewarisi lumpur, polusi, dan kemiskinan. “Ini bukan lagi sekadar pelanggaran etika, tapi pengkhianatan terhadap amanat konstitusi. Negara wajib mengelola bumi, air, dan kekayaan alam untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, bukan segelintir pejabat atau korporasi rakus,” tegas [Nama Narasumber], aktivis lingkungan dari [Nama Lembaga]. Di Kalimantan, Papua, hingga Sulawesi, jejak perampasan sumber daya alam meninggalkan luka sosial dan ekologis yang dalam. Warga kehilangan lahan, air bersih, serta akses terhadap hutan adat yang selama ratusan tahun menjadi sumber kehidupan. Ironisnya, sebagian proyek yang diklaim “pembangunan” justru melanggengkan penderitaan. Pengawasan lemah, penegakan hukum tumpul ke atas, dan kedekatan antara pejabat dengan pemodal membuat praktik ini seolah mendapat restu. Di banyak kasus, aparat justru melindungi kepentingan perusahaan ketimbang rakyat. Laporan terbaru beberapa lembaga independen menunjukkan, nilai kerugian negara akibat kebocoran hasil sumber daya alam mencapai triliunan rupiah per tahun. Namun yang lebih tragis, adalah kerugian sosial dan moral: hilangnya kepercayaan rakyat kepada negara yang seharusnya melindungi mereka. Rakyat menunggu langkah nyata: audit menyeluruh atas izin tambang, penuntasan kasus korupsi sumber daya alam, dan kebijakan yang benar-benar berpihak pada kepentingan publik. Bila tidak, maka sejarah akan mencatat — bahwa negeri yang kaya ini dirampok dari dalam oleh mereka yang seharusnya menjaganya.
Berita

Sumedang, 3 – 2025 – Fenomena perampokan sumber daya…