Beranda Berita DPD LSM GEMPUR Banten Ucapkan Selamat Atas Pernikahan Putra Tokoh Aceh H. Akhyar Kamil
BeritaNews

DPD LSM GEMPUR Banten Ucapkan Selamat Atas Pernikahan Putra Tokoh Aceh H. Akhyar Kamil

redaktur2 min baca
158
×

DPD LSM GEMPUR Banten Ucapkan Selamat Atas Pernikahan Putra Tokoh Aceh H. Akhyar Kamil

Sebarkan artikel ini

Eksposelensa.com, Tangerang, —
Momen penuh kebahagiaan dan haru menyelimuti acara pernikahan Rizky Akyatul Akmal, S.H dengan Balqis, A.Md.G, yang berlangsung di Perumahan PAS Residence, Jalan Matahari, Gang Bintang II, RT 003/RW 004, Kelurahan Sudimara Pinang, Kecamatan Pinang, Kota Tangerang, pada Rabu, 07 Mei 2025.

Pernikahan ini turut mendapat perhatian dan apresiasi dari berbagai kalangan, termasuk dari Ketua Dewan Pimpinan Daerah Lembaga Swadaya Masyarakat Gerakan Pemantau Kinerja Aparatur Negara (DPD LSM GEMPUR) Provinsi Banten, Ilham Saputra, C.BLS, yang secara khusus menyampaikan ucapan selamat dan doa terbaik kepada kedua mempelai.

“Saya, atas nama pribadi dan keluarga besar DPD LSM GEMPUR Provinsi Banten, mengucapkan selamat menempuh hidup baru kepada Rizky Akyatul Akmal, S.H dan Balqis, A.Md.G. Semoga Allah SWT senantiasa memberkahi pernikahan ini dengan cinta yang tulus, kesabaran, serta menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Doa terbaik kami panjatkan untuk masa depan yang harmonis dan penuh berkah,” ujar Ilham Saputra.

Rizky Akyatul Akmal merupakan putra dari H. Akhyar Kamil, S.H, seorang tokoh masyarakat asal Aceh yang dikenal luas tidak hanya di lingkungan warga Aceh perantauan, tetapi juga di kalangan aktivis dan pemerhati sosial di Kota Tangerang dan sekitarnya.

H. Akhyar Kamil saat ini menjabat sebagai Ketua Umum Persatuan Aceh Seranto (PAS), sebuah organisasi yang aktif menghimpun dan mempererat silaturahmi masyarakat Aceh di luar tanah kelahiran. Beliau dikenal sebagai figur yang dekat dengan insan pers, aktivis LSM, serta tokoh masyarakat lintas daerah, berperan aktif dalam membangun komunikasi yang harmonis antara masyarakat dan berbagai elemen bangsa.

Pernikahan Rizky dan Balqis ini berlangsung dalam suasana hangat dan penuh doa restu dari para tamu undangan, termasuk kerabat, tokoh masyarakat, serta rekan-rekan dari lingkungan organisasi sosial dan media. Acara ini menjadi simbol eratnya kekeluargaan dan penghormatan terhadap nilai-nilai budaya dan agama, serta mempererat tali silaturahmi lintas komunitas.

Post Views: 158

Pos Terkait

Berita
Polres Garut Tunjukkan Kepedulian, Antar Dua Lansia Asal Bogor yang Kehilangan Surat Penting
Berita
Cegah Dianiaya, Malah Jadi Pelaku: Penganiayaan Antar Teman Dekat di Garut, Polsek Singajaya Gerak Cepat Amankan Pelaku
Berita
Kapolres Garut Pimpin Apel Dan Gladi Lapang Kesiapsiagaan Bencana Hidrometeorologi Dan Gempa Bumi Tahun 2025
Berita
Pererat Ukhuwah dan Sinergitas, Kapolres Garut Silaturahmi dengan Ulama
Berita
Perampokan Sumber Alam oleh Oknum Pejabat: Rakyat Terpuruk, Negara Diam
Berita
“Perampokan Sumber Alam oleh Oknum Pejabat: Rakyat Terpuruk, Negara Diam” Sumedang, 3 – 2025 – Fenomena perampokan sumber daya alam kembali menyeruak di tengah krisis kepercayaan publik terhadap pemerintah. Di berbagai daerah, tambang ilegal, kebocoran hasil bumi, serta penguasaan lahan hutan oleh korporasi terus meningkat—dan di balik semuanya, bayangan oknum pejabat negara kerap terlihat. Investigasi sejumlah aktivis lingkungan dan jurnalis independen mengungkap pola sistematis: pemberian izin tambang yang penuh kejanggalan, proyek infrastruktur yang mengorbankan warga, serta kebijakan daerah yang disetir oleh kepentingan investor. Di balik meja rapat dan tanda tangan pejabat, miliaran rupiah kekayaan alam berpindah tangan—sementara rakyat di wilayah terdampak hanya mewarisi lumpur, polusi, dan kemiskinan. “Ini bukan lagi sekadar pelanggaran etika, tapi pengkhianatan terhadap amanat konstitusi. Negara wajib mengelola bumi, air, dan kekayaan alam untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, bukan segelintir pejabat atau korporasi rakus,” tegas [Nama Narasumber], aktivis lingkungan dari [Nama Lembaga]. Di Kalimantan, Papua, hingga Sulawesi, jejak perampasan sumber daya alam meninggalkan luka sosial dan ekologis yang dalam. Warga kehilangan lahan, air bersih, serta akses terhadap hutan adat yang selama ratusan tahun menjadi sumber kehidupan. Ironisnya, sebagian proyek yang diklaim “pembangunan” justru melanggengkan penderitaan. Pengawasan lemah, penegakan hukum tumpul ke atas, dan kedekatan antara pejabat dengan pemodal membuat praktik ini seolah mendapat restu. Di banyak kasus, aparat justru melindungi kepentingan perusahaan ketimbang rakyat. Laporan terbaru beberapa lembaga independen menunjukkan, nilai kerugian negara akibat kebocoran hasil sumber daya alam mencapai triliunan rupiah per tahun. Namun yang lebih tragis, adalah kerugian sosial dan moral: hilangnya kepercayaan rakyat kepada negara yang seharusnya melindungi mereka. Rakyat menunggu langkah nyata: audit menyeluruh atas izin tambang, penuntasan kasus korupsi sumber daya alam, dan kebijakan yang benar-benar berpihak pada kepentingan publik. Bila tidak, maka sejarah akan mencatat — bahwa negeri yang kaya ini dirampok dari dalam oleh mereka yang seharusnya menjaganya.

Baca Juga

“Perampokan Sumber Alam oleh Oknum Pejabat: Rakyat Terpuruk, Negara Diam” Sumedang, 3 – 2025 – Fenomena perampokan sumber daya alam kembali menyeruak di tengah krisis kepercayaan publik terhadap pemerintah. Di berbagai daerah, tambang ilegal, kebocoran hasil bumi, serta penguasaan lahan hutan oleh korporasi terus meningkat—dan di balik semuanya, bayangan oknum pejabat negara kerap terlihat. Investigasi sejumlah aktivis lingkungan dan jurnalis independen mengungkap pola sistematis: pemberian izin tambang yang penuh kejanggalan, proyek infrastruktur yang mengorbankan warga, serta kebijakan daerah yang disetir oleh kepentingan investor. Di balik meja rapat dan tanda tangan pejabat, miliaran rupiah kekayaan alam berpindah tangan—sementara rakyat di wilayah terdampak hanya mewarisi lumpur, polusi, dan kemiskinan. “Ini bukan lagi sekadar pelanggaran etika, tapi pengkhianatan terhadap amanat konstitusi. Negara wajib mengelola bumi, air, dan kekayaan alam untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, bukan segelintir pejabat atau korporasi rakus,” tegas [Nama Narasumber], aktivis lingkungan dari [Nama Lembaga]. Di Kalimantan, Papua, hingga Sulawesi, jejak perampasan sumber daya alam meninggalkan luka sosial dan ekologis yang dalam. Warga kehilangan lahan, air bersih, serta akses terhadap hutan adat yang selama ratusan tahun menjadi sumber kehidupan. Ironisnya, sebagian proyek yang diklaim “pembangunan” justru melanggengkan penderitaan. Pengawasan lemah, penegakan hukum tumpul ke atas, dan kedekatan antara pejabat dengan pemodal membuat praktik ini seolah mendapat restu. Di banyak kasus, aparat justru melindungi kepentingan perusahaan ketimbang rakyat. Laporan terbaru beberapa lembaga independen menunjukkan, nilai kerugian negara akibat kebocoran hasil sumber daya alam mencapai triliunan rupiah per tahun. Namun yang lebih tragis, adalah kerugian sosial dan moral: hilangnya kepercayaan rakyat kepada negara yang seharusnya melindungi mereka. Rakyat menunggu langkah nyata: audit menyeluruh atas izin tambang, penuntasan kasus korupsi sumber daya alam, dan kebijakan yang benar-benar berpihak pada kepentingan publik. Bila tidak, maka sejarah akan mencatat — bahwa negeri yang kaya ini dirampok dari dalam oleh mereka yang seharusnya menjaganya.
Berita

Sumedang, 3 – 2025 – Fenomena perampokan sumber daya…