BeritaInternasionalNewsTNI / POLRI

Tim Dokkes Polres Simalungun Berikan Bantuan Kesehatan bagi Korban Banjir Bandang di Humbahas

167
×

Tim Dokkes Polres Simalungun Berikan Bantuan Kesehatan bagi Korban Banjir Bandang di Humbahas

Sebarkan artikel ini

Eksposelensa.com | Humbahas,Sumatera Utara. 10 Desember 2023 – Dalam menunjukkan kepedulian dan dukungan terhadap warga yang terdampak musibah banjir bandang di Kabupaten Humbang Hasundutan (Humbahas), Sie Dokkes (Seksi Kedokteran dan Kesehatan) Polres Simalungun mengorganisir kegiatan kemanusiaan dengan memberikan pelayanan kesehatan. Acara yang berlangsung selama empat hari ini, tepatnya dari tanggal 7 hingga 10 Desember 2023, memfokuskan usaha-usaha kesehatan di Posko Pengungsian Bencana Alam Baktiraja, Kantor Camat Baktiraja, Kabupaten Humbahas.

Sebagai Kasidokkes Polres Simalungun, dr. Sirovenesia Banjarnahor menyatakan, “Melalui Program Polri Peduli kami merasa terpanggil untuk memberikan dukungan kepada warga yang terdampak oleh banjir bandang di Humbahas. Kesehatan adalah aspek yang sangat krusial dan seringkali menjadi prioritas setelah terjadi bencana alam. Dengan kondisi yang tidak menentu di pengungsian, sangat penting bagi kami untuk memastikan warga mendapatkan akses kesehatan yang memadai.”ujar Siro.

Beliau menambahkan, “Tidak hanya soal pengobatan, tetapi kehadiran kami di sini juga merupakan upaya untuk memberikan rasa aman serta menumbuhkan kembali semangat bagi para korban. Sebagai bagian dari kepolisian, kami tidak hanya bertugas untuk menjaga keamanan, tetapi juga ikut serta dalam kegiatan sosial yang membantu masyarakat,”imbuh Kasidokkes.

Dr. Banjarnahor juga menegaskan bahwa pelayanan kesehatan yang diselenggarakan oleh Sie Dokkes Polres Simalungun akan berlanjut selama diperlukan. “Kami akan terus menyediakan pelayanan ini sampai kondisi di daerah bencana kembali stabil dan warga dapat kembali ke rumah mereka dengan kondisi kesehatan yang lebih baik.”

Kasidokkes berharap bahwa pelayanan yang diberikan dapat meringankan beban para korban. “Ini adalah masa yang sangat berat bagi mereka, dan kami berharap bantuan kami ini dapat sedikit meringankan beban mereka. Kami juga berterima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam kegiatan ini, termasuk para relawan dan organisasi sosial lain yang telah bekerja keras dalam memberikan bantuan,” tutup dr. Banjarnahor dengan penuh empati.

Kasidokkes Polres Simalungun, dr. Sirovenesia Banjarnahor, memimpin tim medis dalam memberikan layanan kesehatan kepada para korban yang mengalami berbagai keluhan medis. Berbagai kasus seperti batuk, pusing, sakit kepala, hilangnya selera makan, lemas, mata merah dan gatal, serta sakit kepala sebelah, menjadi fokus utama pelayanan medis yang diberikan kepada para pengungsi yang tercatat dalam daftar tersebut.

Diantara yang menerima perawatan adalah Mediana Siregar, seorang wanita berusia 49 tahun dari Simangulampe yang mengeluhkan batuk dan pusing dengan tekanan darah tinggi, dimana ia menerima terapi Amlodipin dan Molexdryl Syrup. Flora Manullang dan Naomi Lumbantoruan merupakan warga lainnya yang mendapat perhatian medis untuk mengatasi masalah kesehatan yang serupa.

Selain itu, anak-anak seperti Jaya dan Christian Dame Manullang, yang masih berumur 2 tahun 6 bulan dan 3 tahun, juga mendapatkan terapi Supralysin Syrup untuk mengatasi kurangnya selera makan dan kelemahan yang mereka rasakan. Bernike Sidabutar, pada usia 30, mendapatkan perawatan untuk kondisi mata yang merah dan gatal.

Tim Dokkes Polres Simalungun bertindak cepat dan efektif dalam mengatasi kebutuhan kesehatan mendesak ini, di mana seluruh kegiatan berlangsung dengan aman dan tertib. Kepedulian Polri melalui kegiatan Polri Peduli Kemanusiaan menegaskan komitmen mereka untuk menyediakan bantuan tidak hanya dalam hal keamanan, tetapi juga dalam mendukung kesehatan masyarakat yang terdampak bencana.

Pelayanan kesehatan yang diberikan oleh Sie Dokkes Polres Simalungun merupakan salah satu bentuk tanggung jawab sosial dan kepedulian yang mendalam terhadap kondisi warga yang sedang mengalami kesulitan. Koordinasi yang baik antara tim medis dan para relawan di posko pengungsian menjamin bahwa kebutuhan medis warga yang terdampak bencana dapat terpenuhi dengan baik.

#Humas_Polres_Simalungun

Konfirmasi Pers:
Kasidokkes Polres Simalungun dr. Sirovenesia Banjarnahor. (SE.Rento.S)

“Perampokan Sumber Alam oleh Oknum Pejabat: Rakyat Terpuruk, Negara Diam” Sumedang, 3 – 2025 – Fenomena perampokan sumber daya alam kembali menyeruak di tengah krisis kepercayaan publik terhadap pemerintah. Di berbagai daerah, tambang ilegal, kebocoran hasil bumi, serta penguasaan lahan hutan oleh korporasi terus meningkat—dan di balik semuanya, bayangan oknum pejabat negara kerap terlihat. Investigasi sejumlah aktivis lingkungan dan jurnalis independen mengungkap pola sistematis: pemberian izin tambang yang penuh kejanggalan, proyek infrastruktur yang mengorbankan warga, serta kebijakan daerah yang disetir oleh kepentingan investor. Di balik meja rapat dan tanda tangan pejabat, miliaran rupiah kekayaan alam berpindah tangan—sementara rakyat di wilayah terdampak hanya mewarisi lumpur, polusi, dan kemiskinan. “Ini bukan lagi sekadar pelanggaran etika, tapi pengkhianatan terhadap amanat konstitusi. Negara wajib mengelola bumi, air, dan kekayaan alam untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, bukan segelintir pejabat atau korporasi rakus,” tegas [Nama Narasumber], aktivis lingkungan dari [Nama Lembaga]. Di Kalimantan, Papua, hingga Sulawesi, jejak perampasan sumber daya alam meninggalkan luka sosial dan ekologis yang dalam. Warga kehilangan lahan, air bersih, serta akses terhadap hutan adat yang selama ratusan tahun menjadi sumber kehidupan. Ironisnya, sebagian proyek yang diklaim “pembangunan” justru melanggengkan penderitaan. Pengawasan lemah, penegakan hukum tumpul ke atas, dan kedekatan antara pejabat dengan pemodal membuat praktik ini seolah mendapat restu. Di banyak kasus, aparat justru melindungi kepentingan perusahaan ketimbang rakyat. Laporan terbaru beberapa lembaga independen menunjukkan, nilai kerugian negara akibat kebocoran hasil sumber daya alam mencapai triliunan rupiah per tahun. Namun yang lebih tragis, adalah kerugian sosial dan moral: hilangnya kepercayaan rakyat kepada negara yang seharusnya melindungi mereka. Rakyat menunggu langkah nyata: audit menyeluruh atas izin tambang, penuntasan kasus korupsi sumber daya alam, dan kebijakan yang benar-benar berpihak pada kepentingan publik. Bila tidak, maka sejarah akan mencatat — bahwa negeri yang kaya ini dirampok dari dalam oleh mereka yang seharusnya menjaganya.
Berita

Sumedang, 3 – 2025 – Fenomena perampokan sumber daya…