Beranda Berita Polsek Tanah Jawa Aktif Menggelar Giat Pengaturan Lalu Lintas Pagi Hari di Simpang Tangsi
BeritaNewsTNI / POLRI

Polsek Tanah Jawa Aktif Menggelar Giat Pengaturan Lalu Lintas Pagi Hari di Simpang Tangsi

Redaksi2 min baca
186
×

Polsek Tanah Jawa Aktif Menggelar Giat Pengaturan Lalu Lintas Pagi Hari di Simpang Tangsi

Sebarkan artikel ini

Eksposelensa.com | Tanah Jawa, Simalungun – Sumatera Utara. Sebagai upaya meningkatkan kenyamanan dan keamanan para pelajar yang berangkat ke sekolah, Kepolisian Sektor (Polsek) Tanah Jawa melaksanakan kegiatan pengaturan lalu lintas (Gatur Lalin) di simpang tangsi Nagori Balimbingan, Kecamatan Tanah Jawa, Kabupaten Simalungun, pada Senin, 15 Desember 2023 dimulai dari pukul 06.45 WIB hingga selesai.

Di bawah arahan Kapolsek Tanah Jawa, Kompol Manson Nainggolan, SH, M.Si., personil Polsek yang terlibat dalam kegiatan ini adalah AIPDA H Tambunan. Giat Strong Point yang dilaksanakan ini merupakan bagian dari inisiatif kepolisian untuk mengurangi kemacetan lalu lintas di jam-jam padat, khususnya saat anak-anak pelajar memasuki area sekolah.

Kondisi cuaca cerah mendukung pelaksanaan kegiatan yang berlangsung lancar dan terkendali. Situasi lalu lintas di sekitar simpang tangsi Nagori Balimbingan terpantau aman, dengan arus kendaraan yang dapat mengalir tanpa hambatan. Ini mengindikasikan bahwa kehadiran personil kepolisian di lapangan memberikan dampak positif dan berhasil mencegah potensi kemacetan yang bisa mengganggu rutinitas warga, terutama para pelajar di pagi hari.

Kapolsek Tanah Jawa, Kompol Manson Nainggolan, mengapresiasi kinerja personilnya dan menekankan pentingnya kegiatan seperti ini untuk menjaga keteraturan dan keselamatan di jalan raya. “Kami berkomitmen untuk memastikan agar lalu lintas di pagi hari, saat para pelajar berangkat ke sekolah, dapat berjalan dengan lancar dan aman. Pengaturan lalu lintas ini adalah bagian dari upaya kami untuk mewujudkan keamanan dalam berlalu lintas bagi seluruh warga,” ujar Kompol Manson.

Giat ini juga diharapkan dapat meningkatkan kesadaran warga tentang pentingnya kepatuhan terhadap peraturan lalu lintas. Kegiatan serupa akan terus diadakan untuk memastikan kesinambungan dan efektivitas pengaturan lalu lintas di wilayah hukum Polsek Tanah Jawa.

#Humas_Polres_Simalungun//Joe// (SE.Rento.S)

Post Views: 186

Pos Terkait

Berita
Polres Garut Tunjukkan Kepedulian, Antar Dua Lansia Asal Bogor yang Kehilangan Surat Penting
Berita
Cegah Dianiaya, Malah Jadi Pelaku: Penganiayaan Antar Teman Dekat di Garut, Polsek Singajaya Gerak Cepat Amankan Pelaku
Berita
Kapolres Garut Pimpin Apel Dan Gladi Lapang Kesiapsiagaan Bencana Hidrometeorologi Dan Gempa Bumi Tahun 2025
Berita
Pererat Ukhuwah dan Sinergitas, Kapolres Garut Silaturahmi dengan Ulama
Berita
Perampokan Sumber Alam oleh Oknum Pejabat: Rakyat Terpuruk, Negara Diam
Berita
“Perampokan Sumber Alam oleh Oknum Pejabat: Rakyat Terpuruk, Negara Diam” Sumedang, 3 – 2025 – Fenomena perampokan sumber daya alam kembali menyeruak di tengah krisis kepercayaan publik terhadap pemerintah. Di berbagai daerah, tambang ilegal, kebocoran hasil bumi, serta penguasaan lahan hutan oleh korporasi terus meningkat—dan di balik semuanya, bayangan oknum pejabat negara kerap terlihat. Investigasi sejumlah aktivis lingkungan dan jurnalis independen mengungkap pola sistematis: pemberian izin tambang yang penuh kejanggalan, proyek infrastruktur yang mengorbankan warga, serta kebijakan daerah yang disetir oleh kepentingan investor. Di balik meja rapat dan tanda tangan pejabat, miliaran rupiah kekayaan alam berpindah tangan—sementara rakyat di wilayah terdampak hanya mewarisi lumpur, polusi, dan kemiskinan. “Ini bukan lagi sekadar pelanggaran etika, tapi pengkhianatan terhadap amanat konstitusi. Negara wajib mengelola bumi, air, dan kekayaan alam untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, bukan segelintir pejabat atau korporasi rakus,” tegas [Nama Narasumber], aktivis lingkungan dari [Nama Lembaga]. Di Kalimantan, Papua, hingga Sulawesi, jejak perampasan sumber daya alam meninggalkan luka sosial dan ekologis yang dalam. Warga kehilangan lahan, air bersih, serta akses terhadap hutan adat yang selama ratusan tahun menjadi sumber kehidupan. Ironisnya, sebagian proyek yang diklaim “pembangunan” justru melanggengkan penderitaan. Pengawasan lemah, penegakan hukum tumpul ke atas, dan kedekatan antara pejabat dengan pemodal membuat praktik ini seolah mendapat restu. Di banyak kasus, aparat justru melindungi kepentingan perusahaan ketimbang rakyat. Laporan terbaru beberapa lembaga independen menunjukkan, nilai kerugian negara akibat kebocoran hasil sumber daya alam mencapai triliunan rupiah per tahun. Namun yang lebih tragis, adalah kerugian sosial dan moral: hilangnya kepercayaan rakyat kepada negara yang seharusnya melindungi mereka. Rakyat menunggu langkah nyata: audit menyeluruh atas izin tambang, penuntasan kasus korupsi sumber daya alam, dan kebijakan yang benar-benar berpihak pada kepentingan publik. Bila tidak, maka sejarah akan mencatat — bahwa negeri yang kaya ini dirampok dari dalam oleh mereka yang seharusnya menjaganya.

Baca Juga

“Perampokan Sumber Alam oleh Oknum Pejabat: Rakyat Terpuruk, Negara Diam” Sumedang, 3 – 2025 – Fenomena perampokan sumber daya alam kembali menyeruak di tengah krisis kepercayaan publik terhadap pemerintah. Di berbagai daerah, tambang ilegal, kebocoran hasil bumi, serta penguasaan lahan hutan oleh korporasi terus meningkat—dan di balik semuanya, bayangan oknum pejabat negara kerap terlihat. Investigasi sejumlah aktivis lingkungan dan jurnalis independen mengungkap pola sistematis: pemberian izin tambang yang penuh kejanggalan, proyek infrastruktur yang mengorbankan warga, serta kebijakan daerah yang disetir oleh kepentingan investor. Di balik meja rapat dan tanda tangan pejabat, miliaran rupiah kekayaan alam berpindah tangan—sementara rakyat di wilayah terdampak hanya mewarisi lumpur, polusi, dan kemiskinan. “Ini bukan lagi sekadar pelanggaran etika, tapi pengkhianatan terhadap amanat konstitusi. Negara wajib mengelola bumi, air, dan kekayaan alam untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, bukan segelintir pejabat atau korporasi rakus,” tegas [Nama Narasumber], aktivis lingkungan dari [Nama Lembaga]. Di Kalimantan, Papua, hingga Sulawesi, jejak perampasan sumber daya alam meninggalkan luka sosial dan ekologis yang dalam. Warga kehilangan lahan, air bersih, serta akses terhadap hutan adat yang selama ratusan tahun menjadi sumber kehidupan. Ironisnya, sebagian proyek yang diklaim “pembangunan” justru melanggengkan penderitaan. Pengawasan lemah, penegakan hukum tumpul ke atas, dan kedekatan antara pejabat dengan pemodal membuat praktik ini seolah mendapat restu. Di banyak kasus, aparat justru melindungi kepentingan perusahaan ketimbang rakyat. Laporan terbaru beberapa lembaga independen menunjukkan, nilai kerugian negara akibat kebocoran hasil sumber daya alam mencapai triliunan rupiah per tahun. Namun yang lebih tragis, adalah kerugian sosial dan moral: hilangnya kepercayaan rakyat kepada negara yang seharusnya melindungi mereka. Rakyat menunggu langkah nyata: audit menyeluruh atas izin tambang, penuntasan kasus korupsi sumber daya alam, dan kebijakan yang benar-benar berpihak pada kepentingan publik. Bila tidak, maka sejarah akan mencatat — bahwa negeri yang kaya ini dirampok dari dalam oleh mereka yang seharusnya menjaganya.
Berita

Sumedang, 3 – 2025 – Fenomena perampokan sumber daya…