Beranda News Pertemuan PSI Menuju kemenangan DPR RI. Budi Santoso, S.T. Untuk Pilpres 2024 H. Prabowo Subianto & Gibran rakabuming Raka
News

Pertemuan PSI Menuju kemenangan DPR RI. Budi Santoso, S.T. Untuk Pilpres 2024 H. Prabowo Subianto & Gibran rakabuming Raka

Redaksi2 min baca
187
×

Pertemuan PSI Menuju kemenangan DPR RI. Budi Santoso, S.T. Untuk Pilpres 2024 H. Prabowo Subianto & Gibran rakabuming Raka

Sebarkan artikel ini

 

eksposelensa.com – Boyolali –  Rabu 13 Desember 2023, PSI menggelar pertemuan di gedung lumintu dusun gajihan ngablak wonosamodro acara ini dihadiri oleh caleg DPR RI budi santoso S.T partai PSI,bawaslu, korcam dari tiga kecamatan,kordes tiga kecamatan, ketua bolone mase andi waluyo, wakil ketua bolone mase dewi,serta dihadiri polsek Wonosegoro.

Pertemuan ini bertujuan untuk persiapan kemenangan caleg DPR RI budi Santoso,S.T dalam pertemuan di gedung Lumintu Gajian, Berharap untuk para Relawan, serta Saudara, korcam, kordes bersatu kompak selalu, solid untuk kemenangan Pilpres 2024 menuju perubahan.

Dalam acara Rabu 13 Desember 2023 Tepat Pukul 13.00 WIB. dengan sambutan, Saudara Caleg DPR-RI  budi santoso,S.T. Berikutnya Sambutan, ketua korlab Bolone Mase Andi waluyo, hingga dilanjutkan Ramah Tamah, tanya jawab sesama warga banyak Penyampaian Demi Kemajuan khususnya wilayah Kab. Boyolali, warga saat ini masalah pupuk kesulitan, Bantuan Pemerintahan yang Banyak Menyimpang artinya belum Tepat sasaran.

Terangnya, Budi Santoso Mendengarkan dan menanggapi apa yang menjadi Aspirasi serta Keluhan, warga yang merasa kesulitan untuk mencari pupuk, Banyak di salah gunakan Oknum – Oknum yang Tidak Bertanggung jawab. khususnya wilayah Kab.boyolali Utara perlunya Bantuan Pengeburan atau Sumur Bersama hingga disaat menanggulangi musim kemarau kesusahan Air bersih, Aspirasi suara Rakyat Di perjuangkan Saudara, Caleg DPR-RI budi Santoso, S.T. Demi Kemajuan minim Nya Bantuan serta kelangkaan Pupuk Bersubsidi, Di Wilayah Kecamatan Wonosamudro Gajian, Nganjung-anjung, Desa Ngablak. kab. Boyolali Jawa Tengah.

Imbuhnya, Hasil Ramah tamah warga Masyarakat kembali ke Rakyat Saudara Caleg DPR-RI budi Santoso, S.T, Penuh dengan keikhlasan, menyampaikan Visi dan Misi, program PSI untuk menuju perubahan Pilpres 2024 Capres H. Prabowo Subianto &  Wapres Gibran Rakabuming Raka.

Hingga untuk menutup Acara Demi Acara Banyak Masukan dalam Membangun Warga Masyarakat dan Rakyat wilayah, Kab. Boyolali di Ahiri Dengan hiburan Orgen Tunggal, Adita Musik, Untuk menghibur warga Masyarakat serta Para Relawan Bolone Mase Bersatu Bergandengan Tangan, Perdamaian menuju Pilpres 2024 Nanti, Pungkasnya.
TIM : FAKTA88.ID
Editor : Suyatno

Post Views: 187

Pos Terkait

Berita
Polres Garut Tunjukkan Kepedulian, Antar Dua Lansia Asal Bogor yang Kehilangan Surat Penting
Berita
Cegah Dianiaya, Malah Jadi Pelaku: Penganiayaan Antar Teman Dekat di Garut, Polsek Singajaya Gerak Cepat Amankan Pelaku
Berita
Kapolres Garut Pimpin Apel Dan Gladi Lapang Kesiapsiagaan Bencana Hidrometeorologi Dan Gempa Bumi Tahun 2025
Berita
Pererat Ukhuwah dan Sinergitas, Kapolres Garut Silaturahmi dengan Ulama
Berita
Perampokan Sumber Alam oleh Oknum Pejabat: Rakyat Terpuruk, Negara Diam
Berita
“Perampokan Sumber Alam oleh Oknum Pejabat: Rakyat Terpuruk, Negara Diam” Sumedang, 3 – 2025 – Fenomena perampokan sumber daya alam kembali menyeruak di tengah krisis kepercayaan publik terhadap pemerintah. Di berbagai daerah, tambang ilegal, kebocoran hasil bumi, serta penguasaan lahan hutan oleh korporasi terus meningkat—dan di balik semuanya, bayangan oknum pejabat negara kerap terlihat. Investigasi sejumlah aktivis lingkungan dan jurnalis independen mengungkap pola sistematis: pemberian izin tambang yang penuh kejanggalan, proyek infrastruktur yang mengorbankan warga, serta kebijakan daerah yang disetir oleh kepentingan investor. Di balik meja rapat dan tanda tangan pejabat, miliaran rupiah kekayaan alam berpindah tangan—sementara rakyat di wilayah terdampak hanya mewarisi lumpur, polusi, dan kemiskinan. “Ini bukan lagi sekadar pelanggaran etika, tapi pengkhianatan terhadap amanat konstitusi. Negara wajib mengelola bumi, air, dan kekayaan alam untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, bukan segelintir pejabat atau korporasi rakus,” tegas [Nama Narasumber], aktivis lingkungan dari [Nama Lembaga]. Di Kalimantan, Papua, hingga Sulawesi, jejak perampasan sumber daya alam meninggalkan luka sosial dan ekologis yang dalam. Warga kehilangan lahan, air bersih, serta akses terhadap hutan adat yang selama ratusan tahun menjadi sumber kehidupan. Ironisnya, sebagian proyek yang diklaim “pembangunan” justru melanggengkan penderitaan. Pengawasan lemah, penegakan hukum tumpul ke atas, dan kedekatan antara pejabat dengan pemodal membuat praktik ini seolah mendapat restu. Di banyak kasus, aparat justru melindungi kepentingan perusahaan ketimbang rakyat. Laporan terbaru beberapa lembaga independen menunjukkan, nilai kerugian negara akibat kebocoran hasil sumber daya alam mencapai triliunan rupiah per tahun. Namun yang lebih tragis, adalah kerugian sosial dan moral: hilangnya kepercayaan rakyat kepada negara yang seharusnya melindungi mereka. Rakyat menunggu langkah nyata: audit menyeluruh atas izin tambang, penuntasan kasus korupsi sumber daya alam, dan kebijakan yang benar-benar berpihak pada kepentingan publik. Bila tidak, maka sejarah akan mencatat — bahwa negeri yang kaya ini dirampok dari dalam oleh mereka yang seharusnya menjaganya.

Baca Juga

“Perampokan Sumber Alam oleh Oknum Pejabat: Rakyat Terpuruk, Negara Diam” Sumedang, 3 – 2025 – Fenomena perampokan sumber daya alam kembali menyeruak di tengah krisis kepercayaan publik terhadap pemerintah. Di berbagai daerah, tambang ilegal, kebocoran hasil bumi, serta penguasaan lahan hutan oleh korporasi terus meningkat—dan di balik semuanya, bayangan oknum pejabat negara kerap terlihat. Investigasi sejumlah aktivis lingkungan dan jurnalis independen mengungkap pola sistematis: pemberian izin tambang yang penuh kejanggalan, proyek infrastruktur yang mengorbankan warga, serta kebijakan daerah yang disetir oleh kepentingan investor. Di balik meja rapat dan tanda tangan pejabat, miliaran rupiah kekayaan alam berpindah tangan—sementara rakyat di wilayah terdampak hanya mewarisi lumpur, polusi, dan kemiskinan. “Ini bukan lagi sekadar pelanggaran etika, tapi pengkhianatan terhadap amanat konstitusi. Negara wajib mengelola bumi, air, dan kekayaan alam untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, bukan segelintir pejabat atau korporasi rakus,” tegas [Nama Narasumber], aktivis lingkungan dari [Nama Lembaga]. Di Kalimantan, Papua, hingga Sulawesi, jejak perampasan sumber daya alam meninggalkan luka sosial dan ekologis yang dalam. Warga kehilangan lahan, air bersih, serta akses terhadap hutan adat yang selama ratusan tahun menjadi sumber kehidupan. Ironisnya, sebagian proyek yang diklaim “pembangunan” justru melanggengkan penderitaan. Pengawasan lemah, penegakan hukum tumpul ke atas, dan kedekatan antara pejabat dengan pemodal membuat praktik ini seolah mendapat restu. Di banyak kasus, aparat justru melindungi kepentingan perusahaan ketimbang rakyat. Laporan terbaru beberapa lembaga independen menunjukkan, nilai kerugian negara akibat kebocoran hasil sumber daya alam mencapai triliunan rupiah per tahun. Namun yang lebih tragis, adalah kerugian sosial dan moral: hilangnya kepercayaan rakyat kepada negara yang seharusnya melindungi mereka. Rakyat menunggu langkah nyata: audit menyeluruh atas izin tambang, penuntasan kasus korupsi sumber daya alam, dan kebijakan yang benar-benar berpihak pada kepentingan publik. Bila tidak, maka sejarah akan mencatat — bahwa negeri yang kaya ini dirampok dari dalam oleh mereka yang seharusnya menjaganya.
Berita

Sumedang, 3 – 2025 – Fenomena perampokan sumber daya…