BeritaLintas DaerahNewsTNI / POLRI

Jadikan Sepak Bola Indonesia Lebih Baik, Polri dan PSSI Sikat Mafia Skor

176
×

Jadikan Sepak Bola Indonesia Lebih Baik, Polri dan PSSI Sikat Mafia Skor

Sebarkan artikel ini

 

eksposelensa.com – Jakarta – Pemerintah memastikan komitmen untuk menciptakan iklim sepakbola Indonesia yang lebih baik lagi. Hal itu bahkan dibuktikan dari Presiden Jokowi yang menjalin kesepakatan dengan Presiden FIFA untuk pelaksanaan pertandingan sepak bola yang sesuai standar.

Presiden FIFA sendiri mengakui bahwa Indonesia memiliki potensi untuk menjadikan sepak bola yang lebih baik lagi, bahkan terbaik di Asia Tenggara bahkan dunia.

Ketua Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia (PSSI) Erick Thohir menyampaikan, pihaknya dan Polri yang juga memiliki komitmen untuk menciptakan iklim sepak bola lebih baik lagi langsung bergerak. Bahkan, Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo langsung gerak cepat menginisiasi pembentukan satgas demi transformasi sepakbola Indonesia.

“Tidak sampai di situ, saya dan pak Kapolri bersepakat perlu adanya satgas independen. Di sini ada pak Maruar, ibu Najwa dan lain-lainnya yang tidak lain ini sebagai pendampingan secara menyeluruh,” ujar Ketua PSSI di Rupatama Mabes Polri, Rabu (13/12/23).

Ketua Tim Satgas Independen Maruar Sirait menambahkan, dirinya mangakui bahwa Indonesia memiliki masa keemasan di bidang sepakbola karena Presiden Jokowi sangat perhatian serius dengan bidang olahraga itu, Ketua PSSI yang mengembalikan kepercayaan publik, dan Kapolri yang bekerja sebagaimana komitmennya memberantas hal buruk di sepakbola.

Dia mengakui, pemberantasan pengaturan skor di sepakbola Indonesia tidaklah mudah. Namun, Ketua Tim Satgas Independen percaya Polri akan menyeret seluruh pihak hingga ke meja hijau. Sebab, dia mengaku laporan dugaan mafia skor dalam pesepakbolaan Indonesia telah banyak diadukan kepada Satgas Independen.

“Kami percaya, di bawah Pak Kapolri Jenderal Sigit, pasti akan diproses, tidak ada yang diproses dengan benar, selama ada fakta dan bukti,” jelas Ketua Tim Satgas Independen.

Terkait dengan Satgas Independen ini sendiri, anggota tim satgas, Najwa Shihab, menyampaikan bahwa pihaknya bertugas menerima, menampung, mengelola, dan melakukan investigasi dugaan pengaturan skor. Setelah itu, tim akan berkoordinasi dengan Satgas Antimafia Bola Polri untuk tindak lanjut proses hukum.

Najwa mengaku, saat pertemuan pemerintah dengan FIFA, dirinya sempat melakukan perbincangan bagaimana pemberantasan pangaturan skor bisa dilakukan. Pengaturan skor sendiri terjadi karena adanya uang untuk melakukan tindak kriminal dalam sebuah pertandingan.

“Salah satu terapi yang paling pas adalah memang kerja sama dengan aparat penegak hukum,” tutur Najwa.

Ia pun mengapresiasi koordinasi, inisiasi, dan segala upaya di bawah kepemimpinan Jenderal Sigit mengenai hal itu. Najwa juga menegaskan, dukungan dan partisipasi masyarakat untuk menjaga integritas sepakbola di Indonesia sangat penting dilakukan.

Ditambahkan Kapolri, iklim sepakbola yang baik memang harus diwujudkan demi mencetak atlet-atlet berprestasi dan pertandingan yang fair. Jenderal Sigit memastikan, komitmen Polri untuk membantu mewujudkan sepakbola yang berkualitas dalam setiap ajang nasional maupun internasional akan terus dilakukan.

“Tentunya untuk menciptakan kompetisi yang fair, maka kita sepakat untuk melakukan kerja sama di bidang penegakan hukum dengan Satgas Mafia Bola Polri dan Satgas Mafia Bola Independen ini dalam rangka bagaiman betul-betul iklim sepak bola ke depan betul-betul bisa lebih baik,” ucap Jenderal Sigit.

Salah satu pembuktian dari komitmen itu sendiri, Satgas Anti Mafia Bola telah mengungkap beberapa kasus pengaturan skor. Sebelumnya, telah dilakukan penangkapan kepada delapan orang tersangka, di mana salah satunya sosok yang terkenal tidak pernah tersentuh hukum.

Kasatgas Anti Mafia Bola Polri Irjen Pol Asep Adi Suheri kemudian membeberkan, hari ini diungkap kepada masyarakat penangkapan empat tersangka pembuat situs judi online berpenghasilan Rp 481 miliar. Bahkan, uang itu juga digunakan untuk membiayai salah satu klub bola yang masih diselidiki hingga saat ini.

“Perlu kami sampaikan, penanganan match fixing sudah ada 4 wasit yang sudah kita tetapkan tersangka dan juga ada satu penyumbang dana atas nama VW,” ungkap Kasatgas.

(red)

“Perampokan Sumber Alam oleh Oknum Pejabat: Rakyat Terpuruk, Negara Diam” Sumedang, 3 – 2025 – Fenomena perampokan sumber daya alam kembali menyeruak di tengah krisis kepercayaan publik terhadap pemerintah. Di berbagai daerah, tambang ilegal, kebocoran hasil bumi, serta penguasaan lahan hutan oleh korporasi terus meningkat—dan di balik semuanya, bayangan oknum pejabat negara kerap terlihat. Investigasi sejumlah aktivis lingkungan dan jurnalis independen mengungkap pola sistematis: pemberian izin tambang yang penuh kejanggalan, proyek infrastruktur yang mengorbankan warga, serta kebijakan daerah yang disetir oleh kepentingan investor. Di balik meja rapat dan tanda tangan pejabat, miliaran rupiah kekayaan alam berpindah tangan—sementara rakyat di wilayah terdampak hanya mewarisi lumpur, polusi, dan kemiskinan. “Ini bukan lagi sekadar pelanggaran etika, tapi pengkhianatan terhadap amanat konstitusi. Negara wajib mengelola bumi, air, dan kekayaan alam untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, bukan segelintir pejabat atau korporasi rakus,” tegas [Nama Narasumber], aktivis lingkungan dari [Nama Lembaga]. Di Kalimantan, Papua, hingga Sulawesi, jejak perampasan sumber daya alam meninggalkan luka sosial dan ekologis yang dalam. Warga kehilangan lahan, air bersih, serta akses terhadap hutan adat yang selama ratusan tahun menjadi sumber kehidupan. Ironisnya, sebagian proyek yang diklaim “pembangunan” justru melanggengkan penderitaan. Pengawasan lemah, penegakan hukum tumpul ke atas, dan kedekatan antara pejabat dengan pemodal membuat praktik ini seolah mendapat restu. Di banyak kasus, aparat justru melindungi kepentingan perusahaan ketimbang rakyat. Laporan terbaru beberapa lembaga independen menunjukkan, nilai kerugian negara akibat kebocoran hasil sumber daya alam mencapai triliunan rupiah per tahun. Namun yang lebih tragis, adalah kerugian sosial dan moral: hilangnya kepercayaan rakyat kepada negara yang seharusnya melindungi mereka. Rakyat menunggu langkah nyata: audit menyeluruh atas izin tambang, penuntasan kasus korupsi sumber daya alam, dan kebijakan yang benar-benar berpihak pada kepentingan publik. Bila tidak, maka sejarah akan mencatat — bahwa negeri yang kaya ini dirampok dari dalam oleh mereka yang seharusnya menjaganya.
Berita

Sumedang, 3 – 2025 – Fenomena perampokan sumber daya…