Eksposelensa.com – seperti krisis pangan, energi, dan ketimpangan sosial.
Ia mengutip prinsip Salus Populi Suprema Lex Esto – keselamatan rakyat adalah hukum tertinggi – sebagai dasar etika politik anggaran.
Terkait peran DPRD, ia menjelaskan bahwa selain fungsi legislasi, pengawasan, dan penganggaran, DPRD harus hadir sebagai representasi suara rakyat. “Anggota dewan, terutama para pendatang baru, harus serius belajar menyusun dan membahas anggaran dengan tanggung jawab dan kecakapan teknis,” sambungnya.
Disebutkan TB. Ace Hasan Syadzily, Golkar sebagai partai politik harus menjadi lumbung kader yang siap mewarnai kebijakan publik secara substansial. “Kader Golkar di DPRD harus mampu memperjuangkan pokok-pokok pikiran rakyat, bukan sekadar simbol politik, tetapi instrumen nyata membangun bangsa,” pungkasnya..
BACA JUGA: Siswa Bimbel Dukungan PalmCo Cetak Prestasi: 90% Lulus PTN, Enam Jebol Kampus Unggulan Indonesia
Bimtek ini menjadi bagian dari upaya Partai Golkar untuk terus menjaga kepercayaan masyarakat, dengan memastikan setiap kader legislatifnya memiliki kompetensi serta dedikasi dalam menjalankan amanah rakyat.
Hadir dalam kegiatan tersebut diantaranya Wakil Gubernur Jawa Barat, Erwan Setiawan, Sestama Lemhannas RI Komjen Pol. Drs. R.Z. Panca Putra S., M.Si., Sekretaris DPD Partai Golkar Jabar yang juga Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Barat, MQ. Iswara, Bendahara Umum, Ir. Hj. Metty Triantika, MT yang juga Ketua DPRD Kabupaten Cianjur serta para kepala daerah wakil kepala daerah yang diusung Partai Golkar di Jawa Barat.
(Ratna)
