Beranda Berita Semarak Pembukaan Turnamen Bola Basket “Kapolres Garut Cup 2025”: Ajang Sportivitas dan Persahabatan Pelajar Garut
BeritaLintas DaerahNewsTNI / POLRI

Semarak Pembukaan Turnamen Bola Basket “Kapolres Garut Cup 2025”: Ajang Sportivitas dan Persahabatan Pelajar Garut

redaktur2 min baca
20
×

Semarak Pembukaan Turnamen Bola Basket “Kapolres Garut Cup 2025”: Ajang Sportivitas dan Persahabatan Pelajar Garut

Sebarkan artikel ini

Eksposelensa.com – Garut – Suasana meriah menyelimuti GOR Cikuray R.A.A. Adiwijaya, Jl. Merdeka, Garut, saat berlangsungnya Pembukaan Turnamen Bola Basket Kapolres Garut Cup Tahun 2025, kategori SMP dan SMA sederajat, Sabtu (1/11/2025).

Kegiatan bergengsi ini resmi dibuka oleh Kapolres Garut AKBP Yugi Bayu Hendarto bersama Ibu Ketua Bhayangkari Cabang Garut Ny Intan Yugi. Turut hadir pula unsur Forkopimda Kabupaten Garut, menunjukkan dukungan penuh terhadap pengembangan minat dan bakat generasi muda di bidang olahraga, khususnya bola basket.

Turnamen yang akan berlangsung dari tanggal 1 hingga 9 November 2025 ini diikuti oleh 71 Tim terbaik dari tingkat SMP dan SMA se-Kabupaten Garut. Selain menjadi ajang kompetisi, kegiatan ini juga diharapkan mampu menumbuhkan semangat sportivitas, disiplin, serta mempererat persaudaraan antar pelajar.

Panitia menyiapkan total uang pembinaan sebesar Rp50 juta, piala tetap, dan piala bergilir bagi para juara, yang menjadi daya tarik tersendiri bagi para peserta untuk menampilkan performa terbaik mereka di lapangan.

Melalui turnamen ini, Kapolres Garut Cup 2025 diharapkan menjadi wadah positif bagi generasi muda Garut untuk berprestasi, menjunjung tinggi semangat fair play, serta menjauhkan diri dari hal-hal negatif.

“Turnamen ini bukan sekadar ajang mencari juara, tetapi sarana untuk menumbuhkan semangat sportivitas, disiplin, dan kebersamaan di kalangan pelajar. Melalui olahraga, kita belajar bekerja sama, berjuang, dan menghargai lawan.” ujar Kapolres Garut.

( Adji Saka )

Post Views: 20

Pos Terkait

Berita
Perampokan Sumber Alam oleh Oknum Pejabat: Rakyat Terpuruk, Negara Diam
Berita
“Perampokan Sumber Alam oleh Oknum Pejabat: Rakyat Terpuruk, Negara Diam” Sumedang, 3 – 2025 – Fenomena perampokan sumber daya alam kembali menyeruak di tengah krisis kepercayaan publik terhadap pemerintah. Di berbagai daerah, tambang ilegal, kebocoran hasil bumi, serta penguasaan lahan hutan oleh korporasi terus meningkat—dan di balik semuanya, bayangan oknum pejabat negara kerap terlihat. Investigasi sejumlah aktivis lingkungan dan jurnalis independen mengungkap pola sistematis: pemberian izin tambang yang penuh kejanggalan, proyek infrastruktur yang mengorbankan warga, serta kebijakan daerah yang disetir oleh kepentingan investor. Di balik meja rapat dan tanda tangan pejabat, miliaran rupiah kekayaan alam berpindah tangan—sementara rakyat di wilayah terdampak hanya mewarisi lumpur, polusi, dan kemiskinan. “Ini bukan lagi sekadar pelanggaran etika, tapi pengkhianatan terhadap amanat konstitusi. Negara wajib mengelola bumi, air, dan kekayaan alam untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, bukan segelintir pejabat atau korporasi rakus,” tegas [Nama Narasumber], aktivis lingkungan dari [Nama Lembaga]. Di Kalimantan, Papua, hingga Sulawesi, jejak perampasan sumber daya alam meninggalkan luka sosial dan ekologis yang dalam. Warga kehilangan lahan, air bersih, serta akses terhadap hutan adat yang selama ratusan tahun menjadi sumber kehidupan. Ironisnya, sebagian proyek yang diklaim “pembangunan” justru melanggengkan penderitaan. Pengawasan lemah, penegakan hukum tumpul ke atas, dan kedekatan antara pejabat dengan pemodal membuat praktik ini seolah mendapat restu. Di banyak kasus, aparat justru melindungi kepentingan perusahaan ketimbang rakyat. Laporan terbaru beberapa lembaga independen menunjukkan, nilai kerugian negara akibat kebocoran hasil sumber daya alam mencapai triliunan rupiah per tahun. Namun yang lebih tragis, adalah kerugian sosial dan moral: hilangnya kepercayaan rakyat kepada negara yang seharusnya melindungi mereka. Rakyat menunggu langkah nyata: audit menyeluruh atas izin tambang, penuntasan kasus korupsi sumber daya alam, dan kebijakan yang benar-benar berpihak pada kepentingan publik. Bila tidak, maka sejarah akan mencatat — bahwa negeri yang kaya ini dirampok dari dalam oleh mereka yang seharusnya menjaganya.
Berita
Diduga Ada Pembiaran dari Aparat, Peredaran Obat Keras di Kota Tangsel Kian Merajalela
Berita
Waspada Penipuan Mengatasnamakan Ustadz Terkenal, Modus “Bantuan Dana Goib” Rugikan Warga
Berita
Kapolda Jabar Raih Gelar Doktor Lewat Disertasi “Cerita dari Mesuji”, Paparkan Kondisi Polisi di Tengah Konflik
Berita
Ahmad Sudita: HUT NasDem Momentum Perkuat Kebersamaan

Baca Juga

“Perampokan Sumber Alam oleh Oknum Pejabat: Rakyat Terpuruk, Negara Diam” Sumedang, 3 – 2025 – Fenomena perampokan sumber daya alam kembali menyeruak di tengah krisis kepercayaan publik terhadap pemerintah. Di berbagai daerah, tambang ilegal, kebocoran hasil bumi, serta penguasaan lahan hutan oleh korporasi terus meningkat—dan di balik semuanya, bayangan oknum pejabat negara kerap terlihat. Investigasi sejumlah aktivis lingkungan dan jurnalis independen mengungkap pola sistematis: pemberian izin tambang yang penuh kejanggalan, proyek infrastruktur yang mengorbankan warga, serta kebijakan daerah yang disetir oleh kepentingan investor. Di balik meja rapat dan tanda tangan pejabat, miliaran rupiah kekayaan alam berpindah tangan—sementara rakyat di wilayah terdampak hanya mewarisi lumpur, polusi, dan kemiskinan. “Ini bukan lagi sekadar pelanggaran etika, tapi pengkhianatan terhadap amanat konstitusi. Negara wajib mengelola bumi, air, dan kekayaan alam untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, bukan segelintir pejabat atau korporasi rakus,” tegas [Nama Narasumber], aktivis lingkungan dari [Nama Lembaga]. Di Kalimantan, Papua, hingga Sulawesi, jejak perampasan sumber daya alam meninggalkan luka sosial dan ekologis yang dalam. Warga kehilangan lahan, air bersih, serta akses terhadap hutan adat yang selama ratusan tahun menjadi sumber kehidupan. Ironisnya, sebagian proyek yang diklaim “pembangunan” justru melanggengkan penderitaan. Pengawasan lemah, penegakan hukum tumpul ke atas, dan kedekatan antara pejabat dengan pemodal membuat praktik ini seolah mendapat restu. Di banyak kasus, aparat justru melindungi kepentingan perusahaan ketimbang rakyat. Laporan terbaru beberapa lembaga independen menunjukkan, nilai kerugian negara akibat kebocoran hasil sumber daya alam mencapai triliunan rupiah per tahun. Namun yang lebih tragis, adalah kerugian sosial dan moral: hilangnya kepercayaan rakyat kepada negara yang seharusnya melindungi mereka. Rakyat menunggu langkah nyata: audit menyeluruh atas izin tambang, penuntasan kasus korupsi sumber daya alam, dan kebijakan yang benar-benar berpihak pada kepentingan publik. Bila tidak, maka sejarah akan mencatat — bahwa negeri yang kaya ini dirampok dari dalam oleh mereka yang seharusnya menjaganya.
Berita

Sumedang, 3 – 2025 – Fenomena perampokan sumber daya…