TNI / POLRI

H. Ayi Vivananda Kunjungi KTPM Cibangkong, Tinjau Lahan Secara Langsung

172
×

H. Ayi Vivananda Kunjungi KTPM Cibangkong, Tinjau Lahan Secara Langsung

Sebarkan artikel ini

Eksposelensa.com – Bandung – Sebagai bentuk dukungan terhadap perkembangan KTPM H. Ayi Vivananda yang sempat menjabat Wakil Walikota Bandung secara langsung melakukan peninjauan ke lahan ketahanan pangan Kelompok Tani Perkotaan Mandiri (KTPM) Cibangkong yang berada di wilayah RW. 03 samping Trans Studio Bandung. Selasa (03/10/2023).

Dalam peninjauannya H. Ayi Vivananda menyampaikan beberapa poin terkait bantuan bibit tanaman angur, memberikan penyuluhan pembuatan pupuk kompos kepada KTPM Cibangkong dan bagaimana mengatasi permasalahan hama tanaman.

Dalam pantauan di lokasi H. Ayi Vivananda sempat berkeliling di lahan KTPM yang luasnya sekitar 4000 m² tersebut dengan di dampingi Lurah Cibangkong yang sekaligus menjabat selaku pembina di KTPM Asep Supriatna, S.AP.,M.AP, Penanggungjawab KTPM Eyang Titis, Ketua RW. 06 Nandang, Ketua RW. 03 Dadan melihat hasil karya inovasi warga masyarakat Cibangkong yang sudah di tanam serta di lakukan pemanenan di lahan tersebut.

Saat dikonfirmasi Asep Supriatna mengatakan, kami sangat berterima kasih atas kehadiran Bapak H. Ayi Vivananda dalam peninjauannya dan alhamdulillah beliau sangat mendukung dan mendorong agar KTPM Cibangkong bisa lebih berkembang.

“Bahkan ke depan kami berencana berkolaborasi dalam memperkuat ketahanan pangan, penanggulangan stunting dan pengembangan buruan SAE yang ada di kelurahan Cibangkong”, ujarnya.

Dilanjutkan Eyang Titis, dengan adanya dukungan dari H. Ayi Vivananda kami selaku sesepuh bangga tiada tara atas kehadirannya guna mendukung KTPM yang ada di kelurahan Cibangkong.

“Tentunya hal yang di rencanakan sangat positif, karena dapat membantu warga masyarakat terkhusus di Kelurahan Cibangkong, kami juga berharap warga Cibangkong bisa terus pemperkuat ikatan silaturahmi melalui kosep penanaman di lahan KTPM, dengan bersatu kita selalu kuat,” tandasnya.

Red

“Perampokan Sumber Alam oleh Oknum Pejabat: Rakyat Terpuruk, Negara Diam” Sumedang, 3 – 2025 – Fenomena perampokan sumber daya alam kembali menyeruak di tengah krisis kepercayaan publik terhadap pemerintah. Di berbagai daerah, tambang ilegal, kebocoran hasil bumi, serta penguasaan lahan hutan oleh korporasi terus meningkat—dan di balik semuanya, bayangan oknum pejabat negara kerap terlihat. Investigasi sejumlah aktivis lingkungan dan jurnalis independen mengungkap pola sistematis: pemberian izin tambang yang penuh kejanggalan, proyek infrastruktur yang mengorbankan warga, serta kebijakan daerah yang disetir oleh kepentingan investor. Di balik meja rapat dan tanda tangan pejabat, miliaran rupiah kekayaan alam berpindah tangan—sementara rakyat di wilayah terdampak hanya mewarisi lumpur, polusi, dan kemiskinan. “Ini bukan lagi sekadar pelanggaran etika, tapi pengkhianatan terhadap amanat konstitusi. Negara wajib mengelola bumi, air, dan kekayaan alam untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, bukan segelintir pejabat atau korporasi rakus,” tegas [Nama Narasumber], aktivis lingkungan dari [Nama Lembaga]. Di Kalimantan, Papua, hingga Sulawesi, jejak perampasan sumber daya alam meninggalkan luka sosial dan ekologis yang dalam. Warga kehilangan lahan, air bersih, serta akses terhadap hutan adat yang selama ratusan tahun menjadi sumber kehidupan. Ironisnya, sebagian proyek yang diklaim “pembangunan” justru melanggengkan penderitaan. Pengawasan lemah, penegakan hukum tumpul ke atas, dan kedekatan antara pejabat dengan pemodal membuat praktik ini seolah mendapat restu. Di banyak kasus, aparat justru melindungi kepentingan perusahaan ketimbang rakyat. Laporan terbaru beberapa lembaga independen menunjukkan, nilai kerugian negara akibat kebocoran hasil sumber daya alam mencapai triliunan rupiah per tahun. Namun yang lebih tragis, adalah kerugian sosial dan moral: hilangnya kepercayaan rakyat kepada negara yang seharusnya melindungi mereka. Rakyat menunggu langkah nyata: audit menyeluruh atas izin tambang, penuntasan kasus korupsi sumber daya alam, dan kebijakan yang benar-benar berpihak pada kepentingan publik. Bila tidak, maka sejarah akan mencatat — bahwa negeri yang kaya ini dirampok dari dalam oleh mereka yang seharusnya menjaganya.
Berita

Sumedang, 3 – 2025 – Fenomena perampokan sumber daya…