TNI / POLRI

LAKSANAKAN KEGIATAN PATROLI SAMBANG KETAHANAN PANGAN KE KAMPUNG TANGGUH, PERSONIL KOMPI 1 YON C BRIMOB JABAR TEMUI PETERNAK IKAN KONSUMSI AIR TAWAR

109
×

LAKSANAKAN KEGIATAN PATROLI SAMBANG KETAHANAN PANGAN KE KAMPUNG TANGGUH, PERSONIL KOMPI 1 YON C BRIMOB JABAR TEMUI PETERNAK IKAN KONSUMSI AIR TAWAR

Sebarkan artikel ini

Eksposelensa.com | CIREBON- Aipda Daeng anggota Kompi 1 Batalyon C Pelopor Satuan Brimob Polda Jabar turut berpartisipasi dalam mendukung program pemerintah dalam menjaga ketahanan pangan nasional dan juga pemeliharaan kamtibmas dengan cara mengunjungi langsung warga masyarakat yang memiliki tempat peternakan dan pembesaran ikan konsumsi air tawar seperti ikan nila, ikan mas dan ikan gurame tepatnya di Desa Binaan Batalyon C Pelopor, Desa Wanasaba Kidul Kec. Talun Kabupaten Cirebon. Dalam kunjungan yang dilaksanakan hari ini, Briptu jajang kepada warga yang dikunjungi menyampaikan bahwa para personil tetap memberikan motivasi dan semangat kepada warga pemilik kolam untuk bisa tetap produktif dan berinovasi dalam hal ketahanan pangan nasional. “Diharapakan saat ini masyarakat bisa secara mandiri memenuhi kebutuhan pokoknya sehari – hari dengan adanya program ini”, ucap Briptu Jajang.

Tampak pagi ini Briptu Jajang mengunjungi warga masyarakat pemilik tempat peternakan dan pembesaran ikan konsumsi air tawar di Desa Wanasaba Kidul, Kec. Talun Kabupaten Cirebon yang merupakan Desa Binaan Batalyon C Pelopor. Briptu Jajang menjelaskan bahwa kegiatan silaturahmi kamtibmas melalui kunjungan secara langsung ke tempat – tempat peternakan dan pembesaran ikan konsumsi air tawar seperti yang dilakukannya saat ini adalah bentuk silaturahmi kepada warga dan juga dukungan sekaligus memberikan motivasi kepada para pemilik tempat pembesaran maupun peternakan baik itu di berbagai bidang seperti pertanian, peternakan, maupun perikanan agar masyarakat agar tetap bisa produktif.

“Komandan Satuan Brimob Polda Jabar Kombes Pol Yuri Karsono S.I.K menyampaikan bahwa jajaran personil Brimob Jabar akan senantiasa selalu hadir dan membantu masyarakat. Selain itu dalam bidang ketahanan pangan pun para personil terus memotivasi dan mengajak masyarakat untuk tetap produktif sehingga tidak tergantung dari orang lain dalam memenuhi kebutuhannya selama pandemi. Kepada para pemilik kolam dan seluruh masyarakat agar tetap semangat dalam mengolah peternakan ikan air tawar konsumsi yang dimilikinya Sehingga ketersediaan pangan untuk keluarga bisa terpenuhi dan tercukupi dengan baik”, ucap Yuri.

“Perampokan Sumber Alam oleh Oknum Pejabat: Rakyat Terpuruk, Negara Diam” Sumedang, 3 – 2025 – Fenomena perampokan sumber daya alam kembali menyeruak di tengah krisis kepercayaan publik terhadap pemerintah. Di berbagai daerah, tambang ilegal, kebocoran hasil bumi, serta penguasaan lahan hutan oleh korporasi terus meningkat—dan di balik semuanya, bayangan oknum pejabat negara kerap terlihat. Investigasi sejumlah aktivis lingkungan dan jurnalis independen mengungkap pola sistematis: pemberian izin tambang yang penuh kejanggalan, proyek infrastruktur yang mengorbankan warga, serta kebijakan daerah yang disetir oleh kepentingan investor. Di balik meja rapat dan tanda tangan pejabat, miliaran rupiah kekayaan alam berpindah tangan—sementara rakyat di wilayah terdampak hanya mewarisi lumpur, polusi, dan kemiskinan. “Ini bukan lagi sekadar pelanggaran etika, tapi pengkhianatan terhadap amanat konstitusi. Negara wajib mengelola bumi, air, dan kekayaan alam untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, bukan segelintir pejabat atau korporasi rakus,” tegas [Nama Narasumber], aktivis lingkungan dari [Nama Lembaga]. Di Kalimantan, Papua, hingga Sulawesi, jejak perampasan sumber daya alam meninggalkan luka sosial dan ekologis yang dalam. Warga kehilangan lahan, air bersih, serta akses terhadap hutan adat yang selama ratusan tahun menjadi sumber kehidupan. Ironisnya, sebagian proyek yang diklaim “pembangunan” justru melanggengkan penderitaan. Pengawasan lemah, penegakan hukum tumpul ke atas, dan kedekatan antara pejabat dengan pemodal membuat praktik ini seolah mendapat restu. Di banyak kasus, aparat justru melindungi kepentingan perusahaan ketimbang rakyat. Laporan terbaru beberapa lembaga independen menunjukkan, nilai kerugian negara akibat kebocoran hasil sumber daya alam mencapai triliunan rupiah per tahun. Namun yang lebih tragis, adalah kerugian sosial dan moral: hilangnya kepercayaan rakyat kepada negara yang seharusnya melindungi mereka. Rakyat menunggu langkah nyata: audit menyeluruh atas izin tambang, penuntasan kasus korupsi sumber daya alam, dan kebijakan yang benar-benar berpihak pada kepentingan publik. Bila tidak, maka sejarah akan mencatat — bahwa negeri yang kaya ini dirampok dari dalam oleh mereka yang seharusnya menjaganya.
Berita

Sumedang, 3 – 2025 – Fenomena perampokan sumber daya…