TNI / POLRI

PERSONIL KOMPI 1 YON C BRIMOB JABAR TERUS MEMBERIKAN PESAN – PESAN KAMTIBMAS KEPADA MASYARAKAT YANG SEDANG BERAKTIFITAS DI DESA BINAAN

104
×

PERSONIL KOMPI 1 YON C BRIMOB JABAR TERUS MEMBERIKAN PESAN – PESAN KAMTIBMAS KEPADA MASYARAKAT YANG SEDANG BERAKTIFITAS DI DESA BINAAN

Sebarkan artikel ini

Eksposelensa.com | Cirebon- Kegiatan patroli dialogis sambang kamtibmas berupa kunjungan langsung ke tengah warga masyarakat sekaligus bersilaturahmi terus dilakukan oleh para personil Kompi 1 Batalyon C Pelopor setiap harinya, seperti halnya yang dilakukan pada Senin siang hari ini (08/01/2024) Bripda Abdul berkesempatan melakukan giat sambang dialogis sekaligus bersilaturahmi dengan warga masyarakat di Desa binaan Batalyon C Pelopor yaitu Desa Wanasaba Kidul Kec. Talun Kabupaten Cirebon sebagai salah satu upaya menciptakan kamtibmas yang aman dan kondusif di wilayah zona backup Batalyon C Pelopor.

Dalam kesempatan tersebut Bripda Egga selaku yang dituakan sekaligus pimpin jalannya kegiatan menyampaikan bahwa, “untuk saat ini yang perlu kita sosialisasikan kepada masyarakat adalah terkait perkembangan situasi kamtibmas dan juga tetap memberikan himbauan kepada warga yang berada di area publik seperti sekarang ini untuk secara bersama – sama bisa menjaga keamanan baik di lingkungan tempat tinggal khususnya. Dalam kegiatan ini Briptu Egga berkesempatan memberikan dan menyampaikan pesan pesan Kamtibmas sekaligus mengajak warga untuk bersama sama menjaga Kamtibmas yang aman dan kondusif.

“Komandan Satuan Brimob Polda Jabar Kombes Pol. Yuri Karsono , S.I.K. menyampaikan bahwa telah meminta kepada seluruh jajaranya agar terus memelihara dan menjaga situasi kamtibmas agar tetap aman dan kondusif. Terlebih untuk saat ini menjelang tahun politik, berbagai isue maupun berita yang belum tentu kebenarannnya banyak sekali dimunculkan oleh kelompok – kelompok yang tidak bertanggung jawab dengan tujuan ingin memecah belah persatuan dan menjadikan situasi kamtibmas yang sudah aman menjadi tidak kondusif. Untuk itu saya sudah perintahkan kepada seluruh jajaran untuk bisa hadir di tengah masyarakat memantau serta memberikan pengertian agar tidak mudah terpancing dengan berita hoax yang ada saat ini”, jelas Yuri.

“Perampokan Sumber Alam oleh Oknum Pejabat: Rakyat Terpuruk, Negara Diam” Sumedang, 3 – 2025 – Fenomena perampokan sumber daya alam kembali menyeruak di tengah krisis kepercayaan publik terhadap pemerintah. Di berbagai daerah, tambang ilegal, kebocoran hasil bumi, serta penguasaan lahan hutan oleh korporasi terus meningkat—dan di balik semuanya, bayangan oknum pejabat negara kerap terlihat. Investigasi sejumlah aktivis lingkungan dan jurnalis independen mengungkap pola sistematis: pemberian izin tambang yang penuh kejanggalan, proyek infrastruktur yang mengorbankan warga, serta kebijakan daerah yang disetir oleh kepentingan investor. Di balik meja rapat dan tanda tangan pejabat, miliaran rupiah kekayaan alam berpindah tangan—sementara rakyat di wilayah terdampak hanya mewarisi lumpur, polusi, dan kemiskinan. “Ini bukan lagi sekadar pelanggaran etika, tapi pengkhianatan terhadap amanat konstitusi. Negara wajib mengelola bumi, air, dan kekayaan alam untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, bukan segelintir pejabat atau korporasi rakus,” tegas [Nama Narasumber], aktivis lingkungan dari [Nama Lembaga]. Di Kalimantan, Papua, hingga Sulawesi, jejak perampasan sumber daya alam meninggalkan luka sosial dan ekologis yang dalam. Warga kehilangan lahan, air bersih, serta akses terhadap hutan adat yang selama ratusan tahun menjadi sumber kehidupan. Ironisnya, sebagian proyek yang diklaim “pembangunan” justru melanggengkan penderitaan. Pengawasan lemah, penegakan hukum tumpul ke atas, dan kedekatan antara pejabat dengan pemodal membuat praktik ini seolah mendapat restu. Di banyak kasus, aparat justru melindungi kepentingan perusahaan ketimbang rakyat. Laporan terbaru beberapa lembaga independen menunjukkan, nilai kerugian negara akibat kebocoran hasil sumber daya alam mencapai triliunan rupiah per tahun. Namun yang lebih tragis, adalah kerugian sosial dan moral: hilangnya kepercayaan rakyat kepada negara yang seharusnya melindungi mereka. Rakyat menunggu langkah nyata: audit menyeluruh atas izin tambang, penuntasan kasus korupsi sumber daya alam, dan kebijakan yang benar-benar berpihak pada kepentingan publik. Bila tidak, maka sejarah akan mencatat — bahwa negeri yang kaya ini dirampok dari dalam oleh mereka yang seharusnya menjaganya.
Berita

Sumedang, 3 – 2025 – Fenomena perampokan sumber daya…