TNI / POLRI

Kabid Humas Polda Jabar : Polisi Perketat Pengamanan Gudang Logistik KPU

124
×

Kabid Humas Polda Jabar : Polisi Perketat Pengamanan Gudang Logistik KPU

Sebarkan artikel ini

Eksposelensa.com | Polres Indramayu jajaran Polda Jabar perketat penjagaan dan pengawasan terhadap gudang logistik Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Indramayu.

Keputusan ini merupakan bagian dari peran aktif Polres Indramayu dalam mendukung kelancaran dan keberhasilan penyelenggaraan Pemilihan Umum (Pemilu) sambil memastikan integritas logistik pemilu tetap terjaga.

Kapolres Indramayu Polda Jabar AKBP M. Fahri Siregar menyampaikan bahwa langkah ini diambil sebagai bentuk komitmen Polres Indramayu dalam memberikan dukungan penuh terhadap proses demokrasi yang berjalan lancar dan adil.

Kabid Humas Polda Jabar Kombes Pol. Ibrahim Tompo S.I.K., M.Si mengatakan bahwa pengamanan gudang logistik menjadi hal yang penting untuk memastikan kelancaran pelaksanaan pemungutan suara hingga penghitungan suara.

“Kami berkomitmen untuk memberikan pengawasan dan perlindungan maksimal terhadap logistik Pemilu. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap tahapan pemilu berjalan dengan aman, terkendali, dan integritasnya terjaga,” katanya.

Pihak kepolisian menegaskan bahwa pengamanan terhadap gudang logistik KPU tidak hanya bersifat sementara, melainkan akan terus diperketat hingga proses penghitungan suara dan penetapan hasil pemilu selesai. Upaya ini juga sebagai antisipasi terhadap potensi kerawanan atau gangguan yang mungkin terjadi selama proses Pemilu.

“Dengan langkah- langkah yang kami ambil, kami berharap dapat memberikan rasa aman dan percaya kepada masyarakat bahwa Pemilu berlangsung dengan jujur dan transparan. Kami siap bekerja sama dengan semua pihak terkait demi terwujudnya pemilihan umum yang berkualitas,” tegas AKP Saefullah. (Zaenal)

“Perampokan Sumber Alam oleh Oknum Pejabat: Rakyat Terpuruk, Negara Diam” Sumedang, 3 – 2025 – Fenomena perampokan sumber daya alam kembali menyeruak di tengah krisis kepercayaan publik terhadap pemerintah. Di berbagai daerah, tambang ilegal, kebocoran hasil bumi, serta penguasaan lahan hutan oleh korporasi terus meningkat—dan di balik semuanya, bayangan oknum pejabat negara kerap terlihat. Investigasi sejumlah aktivis lingkungan dan jurnalis independen mengungkap pola sistematis: pemberian izin tambang yang penuh kejanggalan, proyek infrastruktur yang mengorbankan warga, serta kebijakan daerah yang disetir oleh kepentingan investor. Di balik meja rapat dan tanda tangan pejabat, miliaran rupiah kekayaan alam berpindah tangan—sementara rakyat di wilayah terdampak hanya mewarisi lumpur, polusi, dan kemiskinan. “Ini bukan lagi sekadar pelanggaran etika, tapi pengkhianatan terhadap amanat konstitusi. Negara wajib mengelola bumi, air, dan kekayaan alam untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, bukan segelintir pejabat atau korporasi rakus,” tegas [Nama Narasumber], aktivis lingkungan dari [Nama Lembaga]. Di Kalimantan, Papua, hingga Sulawesi, jejak perampasan sumber daya alam meninggalkan luka sosial dan ekologis yang dalam. Warga kehilangan lahan, air bersih, serta akses terhadap hutan adat yang selama ratusan tahun menjadi sumber kehidupan. Ironisnya, sebagian proyek yang diklaim “pembangunan” justru melanggengkan penderitaan. Pengawasan lemah, penegakan hukum tumpul ke atas, dan kedekatan antara pejabat dengan pemodal membuat praktik ini seolah mendapat restu. Di banyak kasus, aparat justru melindungi kepentingan perusahaan ketimbang rakyat. Laporan terbaru beberapa lembaga independen menunjukkan, nilai kerugian negara akibat kebocoran hasil sumber daya alam mencapai triliunan rupiah per tahun. Namun yang lebih tragis, adalah kerugian sosial dan moral: hilangnya kepercayaan rakyat kepada negara yang seharusnya melindungi mereka. Rakyat menunggu langkah nyata: audit menyeluruh atas izin tambang, penuntasan kasus korupsi sumber daya alam, dan kebijakan yang benar-benar berpihak pada kepentingan publik. Bila tidak, maka sejarah akan mencatat — bahwa negeri yang kaya ini dirampok dari dalam oleh mereka yang seharusnya menjaganya.
Berita

Sumedang, 3 – 2025 – Fenomena perampokan sumber daya…