Beranda Berita Kabid Humas Polda Jabar : Polisi Gelar Deklarasi Damai Pemilu 2024 dalam Operasi Mantap Brata Lodaya 2023-2024
BeritaLintas DaerahNewsTNI / POLRI

Kabid Humas Polda Jabar : Polisi Gelar Deklarasi Damai Pemilu 2024 dalam Operasi Mantap Brata Lodaya 2023-2024

Redaksi2 min baca
128
×

Kabid Humas Polda Jabar : Polisi Gelar Deklarasi Damai Pemilu 2024 dalam Operasi Mantap Brata Lodaya 2023-2024

Sebarkan artikel ini

 

 

Eksposelensa.com – Polsek Cantigi jajaran Polres Indramayu Polda Jabar melaksanakan kegiatan Cooling System dalam bentuk Deklarasi Damai Pemilu 2024 di Desa Lamarantarung, Kecamatan Cantigi, Kabupaten Indramayu. Rabu (31/1/2024)

Kegiatan ini merupakan bagian dari Operasi Mantap Brata Lodaya 2023-2024 yang bertujuan untuk menciptakan kondisi yang kondusif menjelang dan saat pelaksanaan Pemilu 2024.

Dalam kegiatan tersebut, selain dihadiri oleh anggota Kapolsek dan anggota Polsek Cantigi, juga dihadiri oleh Polisi Pamong Praja (Pol PP) serta warga setempat.

Deklarasi Damai Pemilu 2024 disampaikan sebagai komitmen bersama untuk:

1. Melaksanakan Pemilu tahun 2024 dengan damai dan kondusif, demi mewujudkan demokrasi yang bermartabat.
2. Mematuhi dan mentaati hukum yang berlaku di Negara Republik Indonesia guna mensukseskan Pemilu 2024.
3. Menolak segala upaya yang dapat menimbulkan perpecahan di masyarakat, serta menghindari kegiatan yang bersifat provokatif, menghasut, isu sara, dan ujaran kebencian.
4. Siap menjaga keamanan lingkungan demi mewujudkan situasi Kamtibmas yang aman dan kondusif, guna mensukseskan Pemilu 2024.

Kapolres Indramayu Polda Jabar, AKBP M. Fahri Siregar menyampaikan pentingnya kegiatan ini sebagai langkah preventif untuk mengantisipasi potensi kerawanan dan gangguan Kamtibmas menjelang pelaksanaan Pemilu 2024.

Kabid Humas Polda Jabar Kombes Pol. Ibrahim Tompo S.I.K., M.Si menekankan pentingnya partisipasi aktif seluruh elemen masyarakat dalam menjaga keamanan dan ketertiban selama proses Pemilu.

Kapolres menambahkan bahwa kesuksesan Pemilu 2024 tidak hanya tanggung jawab aparat keamanan, namun juga tanggung jawab bersama seluruh komponen masyarakat.

Kapolres berharap agar Deklarasi Damai Pemilu 2024 ini dapat menjadi komitmen bersama untuk menciptakan Pemilu yang aman, dan kondusif.

(Red) 

Post Views: 128

Pos Terkait

Berita
Polres Garut Tunjukkan Kepedulian, Antar Dua Lansia Asal Bogor yang Kehilangan Surat Penting
Berita
Cegah Dianiaya, Malah Jadi Pelaku: Penganiayaan Antar Teman Dekat di Garut, Polsek Singajaya Gerak Cepat Amankan Pelaku
Berita
Kapolres Garut Pimpin Apel Dan Gladi Lapang Kesiapsiagaan Bencana Hidrometeorologi Dan Gempa Bumi Tahun 2025
Berita
Pererat Ukhuwah dan Sinergitas, Kapolres Garut Silaturahmi dengan Ulama
Berita
Perampokan Sumber Alam oleh Oknum Pejabat: Rakyat Terpuruk, Negara Diam
Berita
“Perampokan Sumber Alam oleh Oknum Pejabat: Rakyat Terpuruk, Negara Diam” Sumedang, 3 – 2025 – Fenomena perampokan sumber daya alam kembali menyeruak di tengah krisis kepercayaan publik terhadap pemerintah. Di berbagai daerah, tambang ilegal, kebocoran hasil bumi, serta penguasaan lahan hutan oleh korporasi terus meningkat—dan di balik semuanya, bayangan oknum pejabat negara kerap terlihat. Investigasi sejumlah aktivis lingkungan dan jurnalis independen mengungkap pola sistematis: pemberian izin tambang yang penuh kejanggalan, proyek infrastruktur yang mengorbankan warga, serta kebijakan daerah yang disetir oleh kepentingan investor. Di balik meja rapat dan tanda tangan pejabat, miliaran rupiah kekayaan alam berpindah tangan—sementara rakyat di wilayah terdampak hanya mewarisi lumpur, polusi, dan kemiskinan. “Ini bukan lagi sekadar pelanggaran etika, tapi pengkhianatan terhadap amanat konstitusi. Negara wajib mengelola bumi, air, dan kekayaan alam untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, bukan segelintir pejabat atau korporasi rakus,” tegas [Nama Narasumber], aktivis lingkungan dari [Nama Lembaga]. Di Kalimantan, Papua, hingga Sulawesi, jejak perampasan sumber daya alam meninggalkan luka sosial dan ekologis yang dalam. Warga kehilangan lahan, air bersih, serta akses terhadap hutan adat yang selama ratusan tahun menjadi sumber kehidupan. Ironisnya, sebagian proyek yang diklaim “pembangunan” justru melanggengkan penderitaan. Pengawasan lemah, penegakan hukum tumpul ke atas, dan kedekatan antara pejabat dengan pemodal membuat praktik ini seolah mendapat restu. Di banyak kasus, aparat justru melindungi kepentingan perusahaan ketimbang rakyat. Laporan terbaru beberapa lembaga independen menunjukkan, nilai kerugian negara akibat kebocoran hasil sumber daya alam mencapai triliunan rupiah per tahun. Namun yang lebih tragis, adalah kerugian sosial dan moral: hilangnya kepercayaan rakyat kepada negara yang seharusnya melindungi mereka. Rakyat menunggu langkah nyata: audit menyeluruh atas izin tambang, penuntasan kasus korupsi sumber daya alam, dan kebijakan yang benar-benar berpihak pada kepentingan publik. Bila tidak, maka sejarah akan mencatat — bahwa negeri yang kaya ini dirampok dari dalam oleh mereka yang seharusnya menjaganya.

Baca Juga

“Perampokan Sumber Alam oleh Oknum Pejabat: Rakyat Terpuruk, Negara Diam” Sumedang, 3 – 2025 – Fenomena perampokan sumber daya alam kembali menyeruak di tengah krisis kepercayaan publik terhadap pemerintah. Di berbagai daerah, tambang ilegal, kebocoran hasil bumi, serta penguasaan lahan hutan oleh korporasi terus meningkat—dan di balik semuanya, bayangan oknum pejabat negara kerap terlihat. Investigasi sejumlah aktivis lingkungan dan jurnalis independen mengungkap pola sistematis: pemberian izin tambang yang penuh kejanggalan, proyek infrastruktur yang mengorbankan warga, serta kebijakan daerah yang disetir oleh kepentingan investor. Di balik meja rapat dan tanda tangan pejabat, miliaran rupiah kekayaan alam berpindah tangan—sementara rakyat di wilayah terdampak hanya mewarisi lumpur, polusi, dan kemiskinan. “Ini bukan lagi sekadar pelanggaran etika, tapi pengkhianatan terhadap amanat konstitusi. Negara wajib mengelola bumi, air, dan kekayaan alam untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, bukan segelintir pejabat atau korporasi rakus,” tegas [Nama Narasumber], aktivis lingkungan dari [Nama Lembaga]. Di Kalimantan, Papua, hingga Sulawesi, jejak perampasan sumber daya alam meninggalkan luka sosial dan ekologis yang dalam. Warga kehilangan lahan, air bersih, serta akses terhadap hutan adat yang selama ratusan tahun menjadi sumber kehidupan. Ironisnya, sebagian proyek yang diklaim “pembangunan” justru melanggengkan penderitaan. Pengawasan lemah, penegakan hukum tumpul ke atas, dan kedekatan antara pejabat dengan pemodal membuat praktik ini seolah mendapat restu. Di banyak kasus, aparat justru melindungi kepentingan perusahaan ketimbang rakyat. Laporan terbaru beberapa lembaga independen menunjukkan, nilai kerugian negara akibat kebocoran hasil sumber daya alam mencapai triliunan rupiah per tahun. Namun yang lebih tragis, adalah kerugian sosial dan moral: hilangnya kepercayaan rakyat kepada negara yang seharusnya melindungi mereka. Rakyat menunggu langkah nyata: audit menyeluruh atas izin tambang, penuntasan kasus korupsi sumber daya alam, dan kebijakan yang benar-benar berpihak pada kepentingan publik. Bila tidak, maka sejarah akan mencatat — bahwa negeri yang kaya ini dirampok dari dalam oleh mereka yang seharusnya menjaganya.
Berita

Sumedang, 3 – 2025 – Fenomena perampokan sumber daya…