Beranda Berita Kabid Humas Polda Jabar : Operasi Mantap Brata: Polisi Sambangi Warga dan Berikan Pesan Kamtibmas di Majalengka
BeritaLintas DaerahNewsTNI / POLRI

Kabid Humas Polda Jabar : Operasi Mantap Brata: Polisi Sambangi Warga dan Berikan Pesan Kamtibmas di Majalengka

Redaksi2 min baca
144
×

Kabid Humas Polda Jabar : Operasi Mantap Brata: Polisi Sambangi Warga dan Berikan Pesan Kamtibmas di Majalengka

Sebarkan artikel ini

 

Eksposelensa.com – Dalam rangka menjaga keamanan dan ketertiban menjelang Pemilu 2024, Jajaran Polsek Majalengka, Polres Majalengka, Polda Jabar melaksanakan kegiatan sambang serta memberikan pesan kamtibmas. Kegiatan ini dilaksanakan pada Sabtu (3/02/2024) sebagai bagian dari Operasi Mantap Brata.

Briptu Vernaldo melakukan sambang ke berbagai titik di wilayah hukum Polsek Majalengka Polres Majalengka Polda Jabar. Dengan pendekatan yang ramah dan bersahabat, ia berkomunikasi langsung dengan warga setempat untuk menjalin silaturahmi yang lebih erat. Selain itu, Briptu Vernaldo juga menyampaikan pesan-pesan kamtibmas, mengingatkan pentingnya menjaga situasi keamanan dan ketertiban menjelang pelaksanaan Pemilu 2024.

Kapolres Majalengka Polda Jabar AKBP Indra Novianto, S.I.K., M.Si., CPHR, menyatakan bahwa kegiatan ini merupakan upaya nyata Polri dalam memberikan pelayanan dan menjaga keamanan masyarakat. “Giat silaturahmi dilaksanakan di wilayah Hukum Polsek Majalengka dengan tujuan memberikan himbauan kamtibmas dan bersinergi bersama-sama untuk menciptakan situasi yang aman dan kondusif menjelang pelaksanaan Pemilu 2024,” ujar Kapolsek.

Dalam suasana yang penuh keakraban, Briptu Vernaldo juga menyerap informasi dari masyarakat terkait perkembangan situasi kamtibmas di wilayah tersebut. Dialog yang terjalin diharapkan dapat mempererat hubungan antara Polri dan masyarakat serta menciptakan rasa kepercayaan dan kenyamanan di tengah-tengah masyarakat.

Kabid Humas Polda Jabar Kombes Pol. Ibrahim Tompo S.I.K., M.Si mengatakan Kegiatan sambang dan pesan kamtibmas ini menjadi bagian dari upaya Polsek Majalengka Polres Majalengka Polda Jabar dalam mendukung keberhasilan Operasi Mantap Brata serta menciptakan lingkungan yang aman, kondusif, dan damai menjelang Pemilu 2024.

(Red)

Post Views: 144

Pos Terkait

Berita
Polres Garut Tunjukkan Kepedulian, Antar Dua Lansia Asal Bogor yang Kehilangan Surat Penting
Berita
Cegah Dianiaya, Malah Jadi Pelaku: Penganiayaan Antar Teman Dekat di Garut, Polsek Singajaya Gerak Cepat Amankan Pelaku
Berita
Kapolres Garut Pimpin Apel Dan Gladi Lapang Kesiapsiagaan Bencana Hidrometeorologi Dan Gempa Bumi Tahun 2025
Berita
Pererat Ukhuwah dan Sinergitas, Kapolres Garut Silaturahmi dengan Ulama
Berita
Perampokan Sumber Alam oleh Oknum Pejabat: Rakyat Terpuruk, Negara Diam
Berita
“Perampokan Sumber Alam oleh Oknum Pejabat: Rakyat Terpuruk, Negara Diam” Sumedang, 3 – 2025 – Fenomena perampokan sumber daya alam kembali menyeruak di tengah krisis kepercayaan publik terhadap pemerintah. Di berbagai daerah, tambang ilegal, kebocoran hasil bumi, serta penguasaan lahan hutan oleh korporasi terus meningkat—dan di balik semuanya, bayangan oknum pejabat negara kerap terlihat. Investigasi sejumlah aktivis lingkungan dan jurnalis independen mengungkap pola sistematis: pemberian izin tambang yang penuh kejanggalan, proyek infrastruktur yang mengorbankan warga, serta kebijakan daerah yang disetir oleh kepentingan investor. Di balik meja rapat dan tanda tangan pejabat, miliaran rupiah kekayaan alam berpindah tangan—sementara rakyat di wilayah terdampak hanya mewarisi lumpur, polusi, dan kemiskinan. “Ini bukan lagi sekadar pelanggaran etika, tapi pengkhianatan terhadap amanat konstitusi. Negara wajib mengelola bumi, air, dan kekayaan alam untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, bukan segelintir pejabat atau korporasi rakus,” tegas [Nama Narasumber], aktivis lingkungan dari [Nama Lembaga]. Di Kalimantan, Papua, hingga Sulawesi, jejak perampasan sumber daya alam meninggalkan luka sosial dan ekologis yang dalam. Warga kehilangan lahan, air bersih, serta akses terhadap hutan adat yang selama ratusan tahun menjadi sumber kehidupan. Ironisnya, sebagian proyek yang diklaim “pembangunan” justru melanggengkan penderitaan. Pengawasan lemah, penegakan hukum tumpul ke atas, dan kedekatan antara pejabat dengan pemodal membuat praktik ini seolah mendapat restu. Di banyak kasus, aparat justru melindungi kepentingan perusahaan ketimbang rakyat. Laporan terbaru beberapa lembaga independen menunjukkan, nilai kerugian negara akibat kebocoran hasil sumber daya alam mencapai triliunan rupiah per tahun. Namun yang lebih tragis, adalah kerugian sosial dan moral: hilangnya kepercayaan rakyat kepada negara yang seharusnya melindungi mereka. Rakyat menunggu langkah nyata: audit menyeluruh atas izin tambang, penuntasan kasus korupsi sumber daya alam, dan kebijakan yang benar-benar berpihak pada kepentingan publik. Bila tidak, maka sejarah akan mencatat — bahwa negeri yang kaya ini dirampok dari dalam oleh mereka yang seharusnya menjaganya.

Baca Juga

“Perampokan Sumber Alam oleh Oknum Pejabat: Rakyat Terpuruk, Negara Diam” Sumedang, 3 – 2025 – Fenomena perampokan sumber daya alam kembali menyeruak di tengah krisis kepercayaan publik terhadap pemerintah. Di berbagai daerah, tambang ilegal, kebocoran hasil bumi, serta penguasaan lahan hutan oleh korporasi terus meningkat—dan di balik semuanya, bayangan oknum pejabat negara kerap terlihat. Investigasi sejumlah aktivis lingkungan dan jurnalis independen mengungkap pola sistematis: pemberian izin tambang yang penuh kejanggalan, proyek infrastruktur yang mengorbankan warga, serta kebijakan daerah yang disetir oleh kepentingan investor. Di balik meja rapat dan tanda tangan pejabat, miliaran rupiah kekayaan alam berpindah tangan—sementara rakyat di wilayah terdampak hanya mewarisi lumpur, polusi, dan kemiskinan. “Ini bukan lagi sekadar pelanggaran etika, tapi pengkhianatan terhadap amanat konstitusi. Negara wajib mengelola bumi, air, dan kekayaan alam untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, bukan segelintir pejabat atau korporasi rakus,” tegas [Nama Narasumber], aktivis lingkungan dari [Nama Lembaga]. Di Kalimantan, Papua, hingga Sulawesi, jejak perampasan sumber daya alam meninggalkan luka sosial dan ekologis yang dalam. Warga kehilangan lahan, air bersih, serta akses terhadap hutan adat yang selama ratusan tahun menjadi sumber kehidupan. Ironisnya, sebagian proyek yang diklaim “pembangunan” justru melanggengkan penderitaan. Pengawasan lemah, penegakan hukum tumpul ke atas, dan kedekatan antara pejabat dengan pemodal membuat praktik ini seolah mendapat restu. Di banyak kasus, aparat justru melindungi kepentingan perusahaan ketimbang rakyat. Laporan terbaru beberapa lembaga independen menunjukkan, nilai kerugian negara akibat kebocoran hasil sumber daya alam mencapai triliunan rupiah per tahun. Namun yang lebih tragis, adalah kerugian sosial dan moral: hilangnya kepercayaan rakyat kepada negara yang seharusnya melindungi mereka. Rakyat menunggu langkah nyata: audit menyeluruh atas izin tambang, penuntasan kasus korupsi sumber daya alam, dan kebijakan yang benar-benar berpihak pada kepentingan publik. Bila tidak, maka sejarah akan mencatat — bahwa negeri yang kaya ini dirampok dari dalam oleh mereka yang seharusnya menjaganya.
Berita

Sumedang, 3 – 2025 – Fenomena perampokan sumber daya…