BeritaInternasionalNewsTNI / POLRI

KAPOLDA JABAR RAPAT KOORDINASI KESIAPAN PENYELENGGARAAN PEMILU TAHUN 2024 DI WILAYAH JAWA BARAT

124
×

KAPOLDA JABAR RAPAT KOORDINASI KESIAPAN PENYELENGGARAAN PEMILU TAHUN 2024 DI WILAYAH JAWA BARAT

Sebarkan artikel ini

Eksposelensa.com | Telah dilaksanakan rapat koordinasi kesiapan Pemilu 2024. Rapat ini dihadiri oleh berbagai pihak terkait, termasuk KPU (Komisi Pemilihan Umum), Bawaslu (Badan Pengawas Pemilihan Umum), partai politik, dan instansi terkait lainnya, bertempat di Laga Tangkas Sport Jabar Arcamanik Jl. Pacuan Kuda Bandung, Rabu (7/2/2024).

Rapat dimulai dengan sambutan dari Ketua KPU Jawa Barat, yang mengingatkan pentingnya menjaga integritas dan transparansi dalam proses pemilu.

Selanjutnya, Bawaslu menyampaikan tugas dan tanggung jawab mereka dalam mengawasi jalannya pemilu secara adil dan jujur.

Dalam rapat ini, dibahas pula tentang persiapan logistik, seperti pengadaan surat suara, kotak suara, dan tempat pemungutan suara. Pihak terkait juga membahas strategi untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pemilu, termasuk melalui kampanye sosialisasi yang efektif.

Selain itu, rapat juga membahas tentang keamanan dan penanganan potensi konflik selama pemilu. Pihak kepolisian dan TNI berkomitmen untuk menjaga keamanan dan ketertiban selama proses pemilu berlangsung.

Rapat koordinasi ini menjadi momentum penting bagi semua pihak terkait untuk saling berkoordinasi dan bekerja sama guna menjaga kelancaran dan keberhasilan Pemilu 2024 di Wilayah Jawa Barat.

Semua pihak berharap agar pemilu dapat berjalan dengan aman, adil, dan demokratis, serta mampu mencerminkan kehendak rakyat.

Hadir pada kegiatan tersebut Kapolda Jabar, Pangdam III Siliwangi, Pj. Gubernur Jabar, Kajati Jabar, Kapengti Jabar, Pejabat Utama Polda Jabar, Pejabat Utama Kodam lll Siliwangi Para Kapolres/ta/tabes Jajaran Polda Jabar,
Para Danrem, Dandim Jajaran Kodam III Siliwangi, Walikota, Bupati dan Pj Bupati / Walikota seluruh Provinsi Jawa Barat,
Kadishub Jabar serta Tamu Undangan Rakor. (Red)

“Perampokan Sumber Alam oleh Oknum Pejabat: Rakyat Terpuruk, Negara Diam” Sumedang, 3 – 2025 – Fenomena perampokan sumber daya alam kembali menyeruak di tengah krisis kepercayaan publik terhadap pemerintah. Di berbagai daerah, tambang ilegal, kebocoran hasil bumi, serta penguasaan lahan hutan oleh korporasi terus meningkat—dan di balik semuanya, bayangan oknum pejabat negara kerap terlihat. Investigasi sejumlah aktivis lingkungan dan jurnalis independen mengungkap pola sistematis: pemberian izin tambang yang penuh kejanggalan, proyek infrastruktur yang mengorbankan warga, serta kebijakan daerah yang disetir oleh kepentingan investor. Di balik meja rapat dan tanda tangan pejabat, miliaran rupiah kekayaan alam berpindah tangan—sementara rakyat di wilayah terdampak hanya mewarisi lumpur, polusi, dan kemiskinan. “Ini bukan lagi sekadar pelanggaran etika, tapi pengkhianatan terhadap amanat konstitusi. Negara wajib mengelola bumi, air, dan kekayaan alam untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, bukan segelintir pejabat atau korporasi rakus,” tegas [Nama Narasumber], aktivis lingkungan dari [Nama Lembaga]. Di Kalimantan, Papua, hingga Sulawesi, jejak perampasan sumber daya alam meninggalkan luka sosial dan ekologis yang dalam. Warga kehilangan lahan, air bersih, serta akses terhadap hutan adat yang selama ratusan tahun menjadi sumber kehidupan. Ironisnya, sebagian proyek yang diklaim “pembangunan” justru melanggengkan penderitaan. Pengawasan lemah, penegakan hukum tumpul ke atas, dan kedekatan antara pejabat dengan pemodal membuat praktik ini seolah mendapat restu. Di banyak kasus, aparat justru melindungi kepentingan perusahaan ketimbang rakyat. Laporan terbaru beberapa lembaga independen menunjukkan, nilai kerugian negara akibat kebocoran hasil sumber daya alam mencapai triliunan rupiah per tahun. Namun yang lebih tragis, adalah kerugian sosial dan moral: hilangnya kepercayaan rakyat kepada negara yang seharusnya melindungi mereka. Rakyat menunggu langkah nyata: audit menyeluruh atas izin tambang, penuntasan kasus korupsi sumber daya alam, dan kebijakan yang benar-benar berpihak pada kepentingan publik. Bila tidak, maka sejarah akan mencatat — bahwa negeri yang kaya ini dirampok dari dalam oleh mereka yang seharusnya menjaganya.
Berita

Sumedang, 3 – 2025 – Fenomena perampokan sumber daya…