BeritaInternasionalNewsTNI / POLRI

POLDA JABAR SIAP KAWAL DAN AMANKAN PEMILU 2024

153
×

POLDA JABAR SIAP KAWAL DAN AMANKAN PEMILU 2024

Sebarkan artikel ini

Eksposelensa.com | Polda Jabar dengan tegas menyatakan kesiapannya untuk mengawal dan mengamankan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 demi terciptanya proses pemilihan yang damai dan aman.

Pemilu merupakan salah satu momen puncak dalam proses demokrasi Indonesia yang sangat berharga. Untuk memastikan kelancaran proses tersebut, Polri khususnya Polda Jabar akan berperan aktif dalam mengawal tahapan pemilu dari awal hingga selesai.

Kabid Humas Polda Jabar Kombes Pol. Ibrahim Tompo S.I.K., M.Si menegaskan akan kesiapan Polda Jabar dalam menjalankan tugas pengamanan dan pengawalan pemilu.

Pemilu yang damai adalah hak setiap warga negara, dan Polda Jabar bertekad untuk memastikan bahwa hak tersebut dapat dijalankan tanpa gangguan dan ancaman.

“Seluruh personel jajaran Polda Jabar akan ditempatkan di tempat-tempat strategis dan siap untuk bertindak cepat dalam mengatasi segala potensi gangguan keamanan.” ujarnya Kamis (8/2/2024)

Kabid Humas Polda Jabar menghimbau kepada seluruh masyarakat dan pemangku kepentingan untuk menjalani proses pemilu dengan semangat demokratis, menghormati peraturan dan tata tertib yang berlaku, serta menjaga ketertiban dan kedamaian dalam pelaksanaan pemilu.

Selain itu, Polda Jabar akan bekerja sama dengan seluruh instansi terkait dalam upaya memastikan pemilu berjalan lancar dan adil.

Ibrahim Tompo menyatakan harapannya bahwa pemilu tahun 2024 akan berjalan dengan damai, serta menjadi pilihan yang cerdas bagi masa depan bangsa. Polri siap menghadirkan perlindungan, keamanan, dan dukungan penuh bagi masyarakat dalam menjalankan hak pilih mereka.

“Kami berkomitmen untuk memastikan keberhasilan Pemilu 2024, dan menjadikan pemilu ini sebagai tonggak demokrasi yang kuat dan mapan di Indonesia.” tutup Ibrahim Tompo. (Red)

“Perampokan Sumber Alam oleh Oknum Pejabat: Rakyat Terpuruk, Negara Diam” Sumedang, 3 – 2025 – Fenomena perampokan sumber daya alam kembali menyeruak di tengah krisis kepercayaan publik terhadap pemerintah. Di berbagai daerah, tambang ilegal, kebocoran hasil bumi, serta penguasaan lahan hutan oleh korporasi terus meningkat—dan di balik semuanya, bayangan oknum pejabat negara kerap terlihat. Investigasi sejumlah aktivis lingkungan dan jurnalis independen mengungkap pola sistematis: pemberian izin tambang yang penuh kejanggalan, proyek infrastruktur yang mengorbankan warga, serta kebijakan daerah yang disetir oleh kepentingan investor. Di balik meja rapat dan tanda tangan pejabat, miliaran rupiah kekayaan alam berpindah tangan—sementara rakyat di wilayah terdampak hanya mewarisi lumpur, polusi, dan kemiskinan. “Ini bukan lagi sekadar pelanggaran etika, tapi pengkhianatan terhadap amanat konstitusi. Negara wajib mengelola bumi, air, dan kekayaan alam untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, bukan segelintir pejabat atau korporasi rakus,” tegas [Nama Narasumber], aktivis lingkungan dari [Nama Lembaga]. Di Kalimantan, Papua, hingga Sulawesi, jejak perampasan sumber daya alam meninggalkan luka sosial dan ekologis yang dalam. Warga kehilangan lahan, air bersih, serta akses terhadap hutan adat yang selama ratusan tahun menjadi sumber kehidupan. Ironisnya, sebagian proyek yang diklaim “pembangunan” justru melanggengkan penderitaan. Pengawasan lemah, penegakan hukum tumpul ke atas, dan kedekatan antara pejabat dengan pemodal membuat praktik ini seolah mendapat restu. Di banyak kasus, aparat justru melindungi kepentingan perusahaan ketimbang rakyat. Laporan terbaru beberapa lembaga independen menunjukkan, nilai kerugian negara akibat kebocoran hasil sumber daya alam mencapai triliunan rupiah per tahun. Namun yang lebih tragis, adalah kerugian sosial dan moral: hilangnya kepercayaan rakyat kepada negara yang seharusnya melindungi mereka. Rakyat menunggu langkah nyata: audit menyeluruh atas izin tambang, penuntasan kasus korupsi sumber daya alam, dan kebijakan yang benar-benar berpihak pada kepentingan publik. Bila tidak, maka sejarah akan mencatat — bahwa negeri yang kaya ini dirampok dari dalam oleh mereka yang seharusnya menjaganya.
Berita

Sumedang, 3 – 2025 – Fenomena perampokan sumber daya…