BeritaInternasionalNewsTNI / POLRI

Menjelang pencoblosan, ramai-ramai warga Lebak dukung Ganjar Mahfud,

320
×

Menjelang pencoblosan, ramai-ramai warga Lebak dukung Ganjar Mahfud,

Sebarkan artikel ini

Eksposelensa.com | Jelang pemilihan Presiden dan Wakil Presiden yang tinggal menghitung hari, puluhan warga Kabupaten Lebak Deklarasi dukung Ganjar Pranowo dan Mahfud MD, Kamis 08 Februari 2024.

Deklarasi yang diadakan di Resto Andika, Rangkas Bitung tersebut dan hadiri puluhan relawan yang didominasi pemuda dan perempuan paruh baya,

Salah satu peserta deklarasi Hendra (28) mengaku, awalnya masih bingung untuk memilih calon presiden dan Wakil Presiden.

Namun jebolan dari salah satu Universitas Negeri di Kota Serang ini mantap memilih pasangan Ganjar Pranowo dan Mahfud MD pada 14 Februari mendatang.

“Awal bingung karena pertama pesimis dan kedua ya kosong aja gitu, tapi kesini ko pak Ganjar Mahfud cocok, lebih masuk akal gitu, ” ujarnya.

Lebih lanjut dirinya menjelaskan, setelah mengetahui pasangan calon presiden nomor urut 03 selama menjadi pejabat publik selalu konsisten dalam keberpihakan kepada masyarakat membuat dirinya tambah yakin.

“Yang satu gubernur Jateng siapa kita bisa lihat selalu turun kebawah, nah pak Mahfud jangan ditanya gimana konsistennya sejak dulu, apalagi soal korupsi, ” jelasnya kepada Wartawan.

Ditempat yang sama Jumiarsih (43), asal Malimping juga turut hadir, meskipun harus menempuh jarak sekitar 2 jam lebih perjalanan dirinya mangaku antusias setelah diajak oleh temannya.

Jumiarsih mengaku bahwa dirinya pendukung Presiden Jokowi pada pemilu 2019 lalu. Karena dinilai sangat mewakili masyarakat kecil pada saat itu.

“Atuh saya mah pendukung pak Jokowi pemilu kemaren, soalnya merakyat banget orangnya mah,” Ucap Umi sapaan akrabnya.

Ketika ditanya mengapa ikut deklarasi mendukung Ganjar dan Mahfud MD, bahwa sebelumnya ia ingin Golput dalam pemilu 2024 karena tidak ada sosok yang menurutnya sesuai dengan keinginannya.

Namun setelah melihat beberapa kali debat Calon presiden dan wakil presiden, melihat sosok Ganjar dan Mahfud sesuai dengan kriteria, karena lebih merakyat, serta tidak banyak menabrak aturan

“Awalnya saya mah mau golput aja, ngapain amat gitu milih-milih, tapi nonton debat beberapa kali jadi suka gitu sama pak Ganjar dan pak Mahfud dibanding yang lain nabrak aturan,” tegasnya.

Deklarasi yang dinamakan Remaja Kolot (Remako) Kabupaten Lebak tersebut diklaim sudah menjaring para pemilik yang masih gamang dalam menentukan pilihan.

Selain itu juga, banyak diisi oleh sejumlah pemuda yang sebelumnya acuh terhadap pemilihan Presiden 2024 karena dinilai tidak ada sosok yang mewakili kepentingan masyarakat kecil./Juno/Hendrik

“Perampokan Sumber Alam oleh Oknum Pejabat: Rakyat Terpuruk, Negara Diam” Sumedang, 3 – 2025 – Fenomena perampokan sumber daya alam kembali menyeruak di tengah krisis kepercayaan publik terhadap pemerintah. Di berbagai daerah, tambang ilegal, kebocoran hasil bumi, serta penguasaan lahan hutan oleh korporasi terus meningkat—dan di balik semuanya, bayangan oknum pejabat negara kerap terlihat. Investigasi sejumlah aktivis lingkungan dan jurnalis independen mengungkap pola sistematis: pemberian izin tambang yang penuh kejanggalan, proyek infrastruktur yang mengorbankan warga, serta kebijakan daerah yang disetir oleh kepentingan investor. Di balik meja rapat dan tanda tangan pejabat, miliaran rupiah kekayaan alam berpindah tangan—sementara rakyat di wilayah terdampak hanya mewarisi lumpur, polusi, dan kemiskinan. “Ini bukan lagi sekadar pelanggaran etika, tapi pengkhianatan terhadap amanat konstitusi. Negara wajib mengelola bumi, air, dan kekayaan alam untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, bukan segelintir pejabat atau korporasi rakus,” tegas [Nama Narasumber], aktivis lingkungan dari [Nama Lembaga]. Di Kalimantan, Papua, hingga Sulawesi, jejak perampasan sumber daya alam meninggalkan luka sosial dan ekologis yang dalam. Warga kehilangan lahan, air bersih, serta akses terhadap hutan adat yang selama ratusan tahun menjadi sumber kehidupan. Ironisnya, sebagian proyek yang diklaim “pembangunan” justru melanggengkan penderitaan. Pengawasan lemah, penegakan hukum tumpul ke atas, dan kedekatan antara pejabat dengan pemodal membuat praktik ini seolah mendapat restu. Di banyak kasus, aparat justru melindungi kepentingan perusahaan ketimbang rakyat. Laporan terbaru beberapa lembaga independen menunjukkan, nilai kerugian negara akibat kebocoran hasil sumber daya alam mencapai triliunan rupiah per tahun. Namun yang lebih tragis, adalah kerugian sosial dan moral: hilangnya kepercayaan rakyat kepada negara yang seharusnya melindungi mereka. Rakyat menunggu langkah nyata: audit menyeluruh atas izin tambang, penuntasan kasus korupsi sumber daya alam, dan kebijakan yang benar-benar berpihak pada kepentingan publik. Bila tidak, maka sejarah akan mencatat — bahwa negeri yang kaya ini dirampok dari dalam oleh mereka yang seharusnya menjaganya.
Berita

Sumedang, 3 – 2025 – Fenomena perampokan sumber daya…