Beranda TNI / POLRI AKP Yudhi Ajak BEM Universitas Unjani Jaga Kondusifitas Wilayah Cimahi Selatan
TNI / POLRI

AKP Yudhi Ajak BEM Universitas Unjani Jaga Kondusifitas Wilayah Cimahi Selatan

Redaksi2 min baca
168
×

AKP Yudhi Ajak BEM Universitas Unjani Jaga Kondusifitas Wilayah Cimahi Selatan

Sebarkan artikel ini

Eksposelensa.com – Perspolri, Polres Cimahi Polda Jabar Kapolsek Cimahi Selatan AKP Yudhi Hariyanto mempererat tali silaturahmi dengan Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Unjani untuk menjaga keamanan dan ketertiban di wilayah hukumnya, berlangsung di Otutu Coffee and Kitchen Jl. Kerkof No.72, Leuwigajah, Kecamatan Cimahi Selatan., Kota Cimahi pada Jum’at (09/02/2024).

Kapolsek Cimahi Selatan di dampingi Kanit Intelkam Ipda. Danial WS Nomleni, dan anggota Polsek Cimahi Selatan, tampak hadir juga Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Unjani (BEM) Moris, dan anggota BEM Rey Aji Darusalam , Bhisma.

AKP Yudhi Hariyanto mengatakan pertemuan tersebut untuk menyampaikan pesan Pemilu damai 2024, saat ini rangkaian tahap pemilu sudah dimulai dilaksanakan, ucapannya.

“Ia berharap, kepada ketua Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Unjani serta mahasiswa Unjani untuk menjaga situasi Kamtibmas di wilayah Cimahi Selatan agar selalu dalam keadaan aman dan kondusif terlebih menjelang pelaksanaan pemilu 2024, ujar Yudhi.

Selain itu juga saya minta Ketua BEM Unjani untuk membantu mengingatkan pada mahasiswa Unjani agar yang sudah mempunyai hak pilih menggunakan hak pilihnya sesuai hati nurani masing-masing Pada pelaksanaan Pemilu 2024.

“Jaga kondusifitas wilayah Cimahi Selatan Kota Cimahi yang saat ini sudah aman nyaman dan damai. Jangan sampai ada pihak yang mencoba mengajak untuk berselisih bertengkar satu sama lain sehingga kita dalam bersaudara menjadi renggang, tegas Yudhi.

Dalam hal ini Polsek Cimahi Selatan akan terus menjalin komunikasi dengan seluruh elemen masyarakat ulama tokoh agama serta tokoh masyarakat, “Untuk bersama-sama menjaga kondusivitas kamtibmas di wilayah Cimahi Selatan Kota Cimahi,” Tambah Yudhi

(Vey_Hms)

Post Views: 168

Pos Terkait

Berita
Polres Garut Tunjukkan Kepedulian, Antar Dua Lansia Asal Bogor yang Kehilangan Surat Penting
Berita
Cegah Dianiaya, Malah Jadi Pelaku: Penganiayaan Antar Teman Dekat di Garut, Polsek Singajaya Gerak Cepat Amankan Pelaku
Berita
Kapolres Garut Pimpin Apel Dan Gladi Lapang Kesiapsiagaan Bencana Hidrometeorologi Dan Gempa Bumi Tahun 2025
Berita
Pererat Ukhuwah dan Sinergitas, Kapolres Garut Silaturahmi dengan Ulama
Berita
Perampokan Sumber Alam oleh Oknum Pejabat: Rakyat Terpuruk, Negara Diam
Berita
“Perampokan Sumber Alam oleh Oknum Pejabat: Rakyat Terpuruk, Negara Diam” Sumedang, 3 – 2025 – Fenomena perampokan sumber daya alam kembali menyeruak di tengah krisis kepercayaan publik terhadap pemerintah. Di berbagai daerah, tambang ilegal, kebocoran hasil bumi, serta penguasaan lahan hutan oleh korporasi terus meningkat—dan di balik semuanya, bayangan oknum pejabat negara kerap terlihat. Investigasi sejumlah aktivis lingkungan dan jurnalis independen mengungkap pola sistematis: pemberian izin tambang yang penuh kejanggalan, proyek infrastruktur yang mengorbankan warga, serta kebijakan daerah yang disetir oleh kepentingan investor. Di balik meja rapat dan tanda tangan pejabat, miliaran rupiah kekayaan alam berpindah tangan—sementara rakyat di wilayah terdampak hanya mewarisi lumpur, polusi, dan kemiskinan. “Ini bukan lagi sekadar pelanggaran etika, tapi pengkhianatan terhadap amanat konstitusi. Negara wajib mengelola bumi, air, dan kekayaan alam untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, bukan segelintir pejabat atau korporasi rakus,” tegas [Nama Narasumber], aktivis lingkungan dari [Nama Lembaga]. Di Kalimantan, Papua, hingga Sulawesi, jejak perampasan sumber daya alam meninggalkan luka sosial dan ekologis yang dalam. Warga kehilangan lahan, air bersih, serta akses terhadap hutan adat yang selama ratusan tahun menjadi sumber kehidupan. Ironisnya, sebagian proyek yang diklaim “pembangunan” justru melanggengkan penderitaan. Pengawasan lemah, penegakan hukum tumpul ke atas, dan kedekatan antara pejabat dengan pemodal membuat praktik ini seolah mendapat restu. Di banyak kasus, aparat justru melindungi kepentingan perusahaan ketimbang rakyat. Laporan terbaru beberapa lembaga independen menunjukkan, nilai kerugian negara akibat kebocoran hasil sumber daya alam mencapai triliunan rupiah per tahun. Namun yang lebih tragis, adalah kerugian sosial dan moral: hilangnya kepercayaan rakyat kepada negara yang seharusnya melindungi mereka. Rakyat menunggu langkah nyata: audit menyeluruh atas izin tambang, penuntasan kasus korupsi sumber daya alam, dan kebijakan yang benar-benar berpihak pada kepentingan publik. Bila tidak, maka sejarah akan mencatat — bahwa negeri yang kaya ini dirampok dari dalam oleh mereka yang seharusnya menjaganya.

Baca Juga

“Perampokan Sumber Alam oleh Oknum Pejabat: Rakyat Terpuruk, Negara Diam” Sumedang, 3 – 2025 – Fenomena perampokan sumber daya alam kembali menyeruak di tengah krisis kepercayaan publik terhadap pemerintah. Di berbagai daerah, tambang ilegal, kebocoran hasil bumi, serta penguasaan lahan hutan oleh korporasi terus meningkat—dan di balik semuanya, bayangan oknum pejabat negara kerap terlihat. Investigasi sejumlah aktivis lingkungan dan jurnalis independen mengungkap pola sistematis: pemberian izin tambang yang penuh kejanggalan, proyek infrastruktur yang mengorbankan warga, serta kebijakan daerah yang disetir oleh kepentingan investor. Di balik meja rapat dan tanda tangan pejabat, miliaran rupiah kekayaan alam berpindah tangan—sementara rakyat di wilayah terdampak hanya mewarisi lumpur, polusi, dan kemiskinan. “Ini bukan lagi sekadar pelanggaran etika, tapi pengkhianatan terhadap amanat konstitusi. Negara wajib mengelola bumi, air, dan kekayaan alam untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, bukan segelintir pejabat atau korporasi rakus,” tegas [Nama Narasumber], aktivis lingkungan dari [Nama Lembaga]. Di Kalimantan, Papua, hingga Sulawesi, jejak perampasan sumber daya alam meninggalkan luka sosial dan ekologis yang dalam. Warga kehilangan lahan, air bersih, serta akses terhadap hutan adat yang selama ratusan tahun menjadi sumber kehidupan. Ironisnya, sebagian proyek yang diklaim “pembangunan” justru melanggengkan penderitaan. Pengawasan lemah, penegakan hukum tumpul ke atas, dan kedekatan antara pejabat dengan pemodal membuat praktik ini seolah mendapat restu. Di banyak kasus, aparat justru melindungi kepentingan perusahaan ketimbang rakyat. Laporan terbaru beberapa lembaga independen menunjukkan, nilai kerugian negara akibat kebocoran hasil sumber daya alam mencapai triliunan rupiah per tahun. Namun yang lebih tragis, adalah kerugian sosial dan moral: hilangnya kepercayaan rakyat kepada negara yang seharusnya melindungi mereka. Rakyat menunggu langkah nyata: audit menyeluruh atas izin tambang, penuntasan kasus korupsi sumber daya alam, dan kebijakan yang benar-benar berpihak pada kepentingan publik. Bila tidak, maka sejarah akan mencatat — bahwa negeri yang kaya ini dirampok dari dalam oleh mereka yang seharusnya menjaganya.
Berita

Sumedang, 3 – 2025 – Fenomena perampokan sumber daya…