TNI / POLRI

SAHLI KAPOLRI DIDAMPINGI WAKAPOLDA JABAR BERSAMA KASDAM III/SILIWANGI PATROLI DALAM RANGKA PENGECEKAN PROSES PEMUNGUTAN SUARA PEMILU TAHUN 2024

131
×

SAHLI KAPOLRI DIDAMPINGI WAKAPOLDA JABAR BERSAMA KASDAM III/SILIWANGI PATROLI DALAM RANGKA PENGECEKAN PROSES PEMUNGUTAN SUARA PEMILU TAHUN 2024

Sebarkan artikel ini

Eksposelensa.com | Wakapolda Jawa Barat Brigjen. Pol. Bariza Sulfi mendampingi Sahli Kapolri Irjen. Pol. Eddy Sumitro Tambunan beserta Kasdam III/Siliwangi Brigjen TNI Agus Saeful melaksanakan Patroli bersama dalam rangka pengecekan Proses Pemungutan Suara Pemilu Tahun 2024 di Wilayah Kota Cimahi, Rabu (14/2/2024).

Sahli Kapolri beserta Wakapolda Jabar dan Kasdam III/Siliwangi bergerak menuju kota Cimahi dalam rangka patroli untuk memastikan proses pemungutan suara Pemilu tahun 2024 berjalan lancar dan aman.

Wakapolda Jabar memastikan anggotanya telah mempersiapkan segala sesuatunya dengan matang, termasuk strategi patroli yang akan mereka lakukan.

Setibanya di Kota Cimahi, Sahli Kapolri, Wakapolda Jabar dan Kasdam III/Siliwangi segera mengunjungi TPS terdekat dan berdialog dengan petugas panitia serta warga di wilayah tersebut.

Mereka memantau dengan cermat setiap tempat pemungutan suara (TPS) yang ada, berinteraksi dengan petugas keamanan yang bertugas, serta mendengarkan laporan terkini mengenai situasi di lapangan.

Selama di tempat pemungutan suara (TPS) Wakapolda Jabar dan Sahli Kapolri beserta Kasdam III/Siliwangi berdiskusi tentang langkah – langkah yang akan diambil untuk memastikan keamanan dan kelancaran proses demokrasi.

Sementara Sahli Kapolri mengatakan pentingnya menjaga integritas Pemilu dan menghindari segala bentuk gangguan atau kecurangan.
“Pentingnya menjaga integritas Pemilu karena kita merupakan aparatur negara yang bersikap netral dan harus menjaga proses berjalanya pemilu yang aman dan kondusif dan tidak adanya segala bentuk gangguan ataupun kecurangan yang terjadi” ujar Irjen. Pol. Eddy Sumitro

Di TPS, Wakapolda dan Kasdam III/ Siliwangi berbicara dengan petugas KPPS (Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara) dan mengamati secara langsung proses pemungutan suara.

Mereka juga berdialog dengan warga yang tengah antre untuk memberikan suaranya. Kehadiran mereka memberikan rasa nyaman dan keyakinan kepada masyarakat bahwa Pemilu berjalan dengan transparan dan adil.

Selama patroli, Sahli Kapolri, Wakapolda Jabar dan Kasdam III/Siiwangi juga menyempatkan diri untuk berbincang dengan tokoh masyarakat setempat, menjalin komunikasi yang baik, serta menyerap masukan dan aspirasi dari berbagai pihak terkait penyelenggaraan Pemilu.
Hal ini mereka lakukan sebagai bentuk komitmen untuk terus meningkatkan kualitas demokrasi di Indonesia.

Setelah patroli selesai , Wakapolda Jawa Barat mengatakan bahwa proses pemungutan suara di Kota Cimahi berlangsung dengan lancar dan tertib.

“Dengan dilaksanakannya Pemilu Serentak pada hari ini, saya beserta Kasdam III /Siliwangi dan para pejabat lainnya sudah mengecek beberapa TPS yang ada di Kota Cimahi dan meninjau anggota yang sedang bertugas di beberapa titik tempat pemungutan suara (TPS) dan alhamdulillah selama kegiatan pencoblosan ini aman dan kondusif tidak adanya kerusuhan yang terjadi” Ujar Wakapolda Jabar

Patroli yang dilaksanakan oleh Wakapolda Jawa Barat bersama Kasdam III/Siliwangi ini bukan hanya sekadar menjaga keamanan, tetapi juga merupakan bentuk komitmen pemerintah dan aparat keamanan dalam menjalankan fungsi negara yang demokratis, Netralitas dan bertanggung jawab. (Red)

“Perampokan Sumber Alam oleh Oknum Pejabat: Rakyat Terpuruk, Negara Diam” Sumedang, 3 – 2025 – Fenomena perampokan sumber daya alam kembali menyeruak di tengah krisis kepercayaan publik terhadap pemerintah. Di berbagai daerah, tambang ilegal, kebocoran hasil bumi, serta penguasaan lahan hutan oleh korporasi terus meningkat—dan di balik semuanya, bayangan oknum pejabat negara kerap terlihat. Investigasi sejumlah aktivis lingkungan dan jurnalis independen mengungkap pola sistematis: pemberian izin tambang yang penuh kejanggalan, proyek infrastruktur yang mengorbankan warga, serta kebijakan daerah yang disetir oleh kepentingan investor. Di balik meja rapat dan tanda tangan pejabat, miliaran rupiah kekayaan alam berpindah tangan—sementara rakyat di wilayah terdampak hanya mewarisi lumpur, polusi, dan kemiskinan. “Ini bukan lagi sekadar pelanggaran etika, tapi pengkhianatan terhadap amanat konstitusi. Negara wajib mengelola bumi, air, dan kekayaan alam untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, bukan segelintir pejabat atau korporasi rakus,” tegas [Nama Narasumber], aktivis lingkungan dari [Nama Lembaga]. Di Kalimantan, Papua, hingga Sulawesi, jejak perampasan sumber daya alam meninggalkan luka sosial dan ekologis yang dalam. Warga kehilangan lahan, air bersih, serta akses terhadap hutan adat yang selama ratusan tahun menjadi sumber kehidupan. Ironisnya, sebagian proyek yang diklaim “pembangunan” justru melanggengkan penderitaan. Pengawasan lemah, penegakan hukum tumpul ke atas, dan kedekatan antara pejabat dengan pemodal membuat praktik ini seolah mendapat restu. Di banyak kasus, aparat justru melindungi kepentingan perusahaan ketimbang rakyat. Laporan terbaru beberapa lembaga independen menunjukkan, nilai kerugian negara akibat kebocoran hasil sumber daya alam mencapai triliunan rupiah per tahun. Namun yang lebih tragis, adalah kerugian sosial dan moral: hilangnya kepercayaan rakyat kepada negara yang seharusnya melindungi mereka. Rakyat menunggu langkah nyata: audit menyeluruh atas izin tambang, penuntasan kasus korupsi sumber daya alam, dan kebijakan yang benar-benar berpihak pada kepentingan publik. Bila tidak, maka sejarah akan mencatat — bahwa negeri yang kaya ini dirampok dari dalam oleh mereka yang seharusnya menjaganya.
Berita

Sumedang, 3 – 2025 – Fenomena perampokan sumber daya…