BeritaLintas DaerahNewsTNI / POLRI

Ketua MUI Ajak Legawa Terima Hasil Pemilu 2024: Saatnya Rekonsiliasi

181
×

Ketua MUI Ajak Legawa Terima Hasil Pemilu 2024: Saatnya Rekonsiliasi

Sebarkan artikel ini

 

Eksposelensa.com – Jakarta – Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Asrorun Niam bersyukur Pemilu 2024 berjalan lancar dan tertib. Niam mengatakan ini merupakan karunia dan nikmat yang harus disyukuri bangsa Indonesia.
“Apresiasi kepada penyelenggara dan juga masyarakat. Semoga proses lanjutannya hingga penetapan hasilnya dapat berjalan lancar, tertib, damai, dan bermartabat, serta rekonsiliatif,” kata Niam dalam keterangan tertulis, Kamis (15/2/2024).

Niam menjelaskan Pemilu merupakan instrumen mewujudkan tujuan bernegara, yaitu mewujudkan kedamaian dan kesejahteraan umum. Dia mengajak semua pihak untuk pihak untuk membangun kebersamaan dalam membangun Indonesia.

“Ikhtiar telah dilakukan, selama masa kampanye hingga pencoblosan. Bisa jadi selama kontestasi ada debat, adu program, adu gagasan, yang berdampak pada ketegangan dan perselisihan. Puncaknya, kita telah menunaikan pemilihan. Hasilnya harus diterima dengan lapang dada untuk kemenangan Indonesia,” ujar Niam.

Selain itu, Niam mengimbau seluruh pihak untuk legawa menerima hasil Pemilu. Menurut dia, menang dan kalah merupakan hal yang wajar dalam kontestasi.

“Saat ini proses penghitungan. Seluruh pihak harus legowo menerima hasilnya. Menang kalah adalah realitas dalam kontestasi. Perlu penyikapan yang positif untuk kemajuan dan kesejahteraan bersama. Yang menang tidak jumawa dan menyikapinya dengan syukur serta bismillah untuk memulai khidmah,” ujar Niam.

“Yang kalah bisa menerima sebagai realitas tanpa melakukan tindakan yang melanggar hukum. Jika ada proses lanjutan, tetap dalam koridor hukum yang dimungkinkan oleha peraturan perundang-undangan,” sambung dia.

Niam mengatakan saat ini merupakan momentum tepat untuk melakukan rekonsiliasi nasional. Dia menekankan mengenai pentingnya ikatan persatuan bangsa Indonesia.

“Saatnya rekonsiliasi nasional dan mewujudkan harmoni, menguatkan ikatan persatuan nasional kita, membangun Indonesia menuju baldatun thayyibatun wa rabbun ghafuur,” tutur dia.

(Red)

“Perampokan Sumber Alam oleh Oknum Pejabat: Rakyat Terpuruk, Negara Diam” Sumedang, 3 – 2025 – Fenomena perampokan sumber daya alam kembali menyeruak di tengah krisis kepercayaan publik terhadap pemerintah. Di berbagai daerah, tambang ilegal, kebocoran hasil bumi, serta penguasaan lahan hutan oleh korporasi terus meningkat—dan di balik semuanya, bayangan oknum pejabat negara kerap terlihat. Investigasi sejumlah aktivis lingkungan dan jurnalis independen mengungkap pola sistematis: pemberian izin tambang yang penuh kejanggalan, proyek infrastruktur yang mengorbankan warga, serta kebijakan daerah yang disetir oleh kepentingan investor. Di balik meja rapat dan tanda tangan pejabat, miliaran rupiah kekayaan alam berpindah tangan—sementara rakyat di wilayah terdampak hanya mewarisi lumpur, polusi, dan kemiskinan. “Ini bukan lagi sekadar pelanggaran etika, tapi pengkhianatan terhadap amanat konstitusi. Negara wajib mengelola bumi, air, dan kekayaan alam untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, bukan segelintir pejabat atau korporasi rakus,” tegas [Nama Narasumber], aktivis lingkungan dari [Nama Lembaga]. Di Kalimantan, Papua, hingga Sulawesi, jejak perampasan sumber daya alam meninggalkan luka sosial dan ekologis yang dalam. Warga kehilangan lahan, air bersih, serta akses terhadap hutan adat yang selama ratusan tahun menjadi sumber kehidupan. Ironisnya, sebagian proyek yang diklaim “pembangunan” justru melanggengkan penderitaan. Pengawasan lemah, penegakan hukum tumpul ke atas, dan kedekatan antara pejabat dengan pemodal membuat praktik ini seolah mendapat restu. Di banyak kasus, aparat justru melindungi kepentingan perusahaan ketimbang rakyat. Laporan terbaru beberapa lembaga independen menunjukkan, nilai kerugian negara akibat kebocoran hasil sumber daya alam mencapai triliunan rupiah per tahun. Namun yang lebih tragis, adalah kerugian sosial dan moral: hilangnya kepercayaan rakyat kepada negara yang seharusnya melindungi mereka. Rakyat menunggu langkah nyata: audit menyeluruh atas izin tambang, penuntasan kasus korupsi sumber daya alam, dan kebijakan yang benar-benar berpihak pada kepentingan publik. Bila tidak, maka sejarah akan mencatat — bahwa negeri yang kaya ini dirampok dari dalam oleh mereka yang seharusnya menjaganya.
Berita

Sumedang, 3 – 2025 – Fenomena perampokan sumber daya…