TNI / POLRI

Seruan Kiai Marsudi Usai Pemilu: Tetap Damai, Dahulukan Kemaslahatan Bersama

168
×

Seruan Kiai Marsudi Usai Pemilu: Tetap Damai, Dahulukan Kemaslahatan Bersama

Sebarkan artikel ini

Eksposelensa.com | Jakarta – Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kiai Marsudi Suhud mengajak semua pihak untuk melakukan hal positif selama menunggu hasil real count Pemilu 2024. Marsudi menyeru semua elemen bangsa untuk mengedepankan kemaslahatan bersama.
“Tetap sabar dan melakukan hal-hal positif untuk bangsa kita, sambil tetap bersyukur bahwa bangsa kita dapat melewati masa-masa kampanye yang sedikit banyak, menguras tenaga dan pikiran serta perasaan yang kadang sedikit banyak membuat panasnya situasi, untuk menyikapi ini maka baiknya kita tetap dingin, damai dan mendahulukan kemaslahatan bersama (maslakhatul ‘amah),” kata Marsudi kepada wartawan, Kamis (15/2/2024).

Dia mengatakan peserta pemilu yang menang versi hitung cepat untuk bersikap sewajarnya. Sementara bagi yang kalah, mereka diimbau untuk tetap melakukan hal positif bagi kemajuan bangsa.

“Bagi yang sudah merasa quick count sebagai pertanda kemenangan, maka kami harap tetap sewajarnya saja tidak berlebihan. Dan bagi yang belum bisa menerima hasil quick count sebagai pertanda kemenangan, maka masih banyak waktu untuk menunggu real count yang dilakukan oleh KPU, dan untuk terus melakukan hal-hal positif sesuai aturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia sebagai negara hukum. Karena inti bernegara yang mutamaddin, berbudaya ketimuran adalah yang berpegang pada hukum yang telah disepakati,” ujar Marsudi.

Dia juga mempersilakan mereka yang menemukan dugaan kecurangan untuk menempuh jalur yang konstitusional. Marsudi mengatakan Indonesia merupakan bangsa yang beradab.

“Jika masih dianggap ada kekurangan dan kecurangan jalur hukum terbuka lebar. Tempuhlah jalur hukum ini, dan ke depan bangsa Indonesia akan menjadi bangsa yang beradab dan maju,” imbuh dia. (Red)

“Perampokan Sumber Alam oleh Oknum Pejabat: Rakyat Terpuruk, Negara Diam” Sumedang, 3 – 2025 – Fenomena perampokan sumber daya alam kembali menyeruak di tengah krisis kepercayaan publik terhadap pemerintah. Di berbagai daerah, tambang ilegal, kebocoran hasil bumi, serta penguasaan lahan hutan oleh korporasi terus meningkat—dan di balik semuanya, bayangan oknum pejabat negara kerap terlihat. Investigasi sejumlah aktivis lingkungan dan jurnalis independen mengungkap pola sistematis: pemberian izin tambang yang penuh kejanggalan, proyek infrastruktur yang mengorbankan warga, serta kebijakan daerah yang disetir oleh kepentingan investor. Di balik meja rapat dan tanda tangan pejabat, miliaran rupiah kekayaan alam berpindah tangan—sementara rakyat di wilayah terdampak hanya mewarisi lumpur, polusi, dan kemiskinan. “Ini bukan lagi sekadar pelanggaran etika, tapi pengkhianatan terhadap amanat konstitusi. Negara wajib mengelola bumi, air, dan kekayaan alam untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, bukan segelintir pejabat atau korporasi rakus,” tegas [Nama Narasumber], aktivis lingkungan dari [Nama Lembaga]. Di Kalimantan, Papua, hingga Sulawesi, jejak perampasan sumber daya alam meninggalkan luka sosial dan ekologis yang dalam. Warga kehilangan lahan, air bersih, serta akses terhadap hutan adat yang selama ratusan tahun menjadi sumber kehidupan. Ironisnya, sebagian proyek yang diklaim “pembangunan” justru melanggengkan penderitaan. Pengawasan lemah, penegakan hukum tumpul ke atas, dan kedekatan antara pejabat dengan pemodal membuat praktik ini seolah mendapat restu. Di banyak kasus, aparat justru melindungi kepentingan perusahaan ketimbang rakyat. Laporan terbaru beberapa lembaga independen menunjukkan, nilai kerugian negara akibat kebocoran hasil sumber daya alam mencapai triliunan rupiah per tahun. Namun yang lebih tragis, adalah kerugian sosial dan moral: hilangnya kepercayaan rakyat kepada negara yang seharusnya melindungi mereka. Rakyat menunggu langkah nyata: audit menyeluruh atas izin tambang, penuntasan kasus korupsi sumber daya alam, dan kebijakan yang benar-benar berpihak pada kepentingan publik. Bila tidak, maka sejarah akan mencatat — bahwa negeri yang kaya ini dirampok dari dalam oleh mereka yang seharusnya menjaganya.
Berita

Sumedang, 3 – 2025 – Fenomena perampokan sumber daya…