BeritaNewsTNI / POLRI

Kabid Humas Polda Jabar : Dit Samapta Polda Jabar Tak Kenal Lelah Patroli Rutin, Ciptakan Situasi Aman Kondusif

169
×

Kabid Humas Polda Jabar : Dit Samapta Polda Jabar Tak Kenal Lelah Patroli Rutin, Ciptakan Situasi Aman Kondusif

Sebarkan artikel ini

Eksposelensa.com – Dalam rangka menciptakan situasi aman dan kondusif Dit Samapta Polda Jabar tak kenal lelah melaksanakan kegiatan patroli di Kota Bandung, Sabtu 7 Oktober 2023.

Anggota personil Dit Samapta Polda Jabar mengatakan, “Kegiatan yang kami laksanakan merupakan perintah dari pimpinan untuk selalu waspada juga mencari informasi langsung dari masyarakat sehingga dapat mencegah atau mengantisipasi hal – hal yang tidak di inginkan,” kata Personil.

Selain itu, kami juga menyampaikan himbauan kepada masyarakat kota bandung agar selalu menciptakan situasi yang aman dan kondusif. Arahan lain yang kami sampaikan di antaranya terkait antisipasi gangguan premanisme, curas, curat, curanmor, gerombolan bermotor ataupun kerawanan kejahatan lainnya,” ujarnya.

Dalam giat patroli kali ini personel Dit Samapta Polda Jabar mendatangi beberapa lokasi diantaranya disekitar golf resort jatinangor, kawasan industri rancaekek, pasar cileunyi dan borma cinunuk, yang mana dari informasi masyarakat situasi sampai saat ini di laporkan dalam keadaan aman dan kondusif.

Di tempat terpisah, Kabid Humas Polda Jabar Kombes Pol. Ibrahim Tompo S.I.K., M.Si, mengatakan, “Kegiatan tersebut merupakan kegiatan rutin yang di laksanakan oleh Dit Samapta Polda Jabar.

“Hingga saat ini Polda Jabar beserta jajaran baik di Polres hingga Polsek terus berupaya memberikan layanan prima. Seperti hal yang di lakukan oleh Dit Samapta Polda Jabar yang secara rutin melaksanakan patroli sehingga dapat langsung mengetahui kendala, keluhan masyarakat dalam rangka menciptakan situasi yang aman dan kondusif,” ucapnya.

“Bagi masyarakat tentunya kami tidak bosan menghimbau agar jangan segan – segan melaporkan kepada pihak kepolisian jika melihat, mendengar tindakan kejahatan atau gangguan keamanan di wilayahnya agar kami segera mengantisipasi,” tutup Ibrahim Tompo. (Red)

“Perampokan Sumber Alam oleh Oknum Pejabat: Rakyat Terpuruk, Negara Diam” Sumedang, 3 – 2025 – Fenomena perampokan sumber daya alam kembali menyeruak di tengah krisis kepercayaan publik terhadap pemerintah. Di berbagai daerah, tambang ilegal, kebocoran hasil bumi, serta penguasaan lahan hutan oleh korporasi terus meningkat—dan di balik semuanya, bayangan oknum pejabat negara kerap terlihat. Investigasi sejumlah aktivis lingkungan dan jurnalis independen mengungkap pola sistematis: pemberian izin tambang yang penuh kejanggalan, proyek infrastruktur yang mengorbankan warga, serta kebijakan daerah yang disetir oleh kepentingan investor. Di balik meja rapat dan tanda tangan pejabat, miliaran rupiah kekayaan alam berpindah tangan—sementara rakyat di wilayah terdampak hanya mewarisi lumpur, polusi, dan kemiskinan. “Ini bukan lagi sekadar pelanggaran etika, tapi pengkhianatan terhadap amanat konstitusi. Negara wajib mengelola bumi, air, dan kekayaan alam untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, bukan segelintir pejabat atau korporasi rakus,” tegas [Nama Narasumber], aktivis lingkungan dari [Nama Lembaga]. Di Kalimantan, Papua, hingga Sulawesi, jejak perampasan sumber daya alam meninggalkan luka sosial dan ekologis yang dalam. Warga kehilangan lahan, air bersih, serta akses terhadap hutan adat yang selama ratusan tahun menjadi sumber kehidupan. Ironisnya, sebagian proyek yang diklaim “pembangunan” justru melanggengkan penderitaan. Pengawasan lemah, penegakan hukum tumpul ke atas, dan kedekatan antara pejabat dengan pemodal membuat praktik ini seolah mendapat restu. Di banyak kasus, aparat justru melindungi kepentingan perusahaan ketimbang rakyat. Laporan terbaru beberapa lembaga independen menunjukkan, nilai kerugian negara akibat kebocoran hasil sumber daya alam mencapai triliunan rupiah per tahun. Namun yang lebih tragis, adalah kerugian sosial dan moral: hilangnya kepercayaan rakyat kepada negara yang seharusnya melindungi mereka. Rakyat menunggu langkah nyata: audit menyeluruh atas izin tambang, penuntasan kasus korupsi sumber daya alam, dan kebijakan yang benar-benar berpihak pada kepentingan publik. Bila tidak, maka sejarah akan mencatat — bahwa negeri yang kaya ini dirampok dari dalam oleh mereka yang seharusnya menjaganya.
Berita

Sumedang, 3 – 2025 – Fenomena perampokan sumber daya…