BeritaLintas DaerahNewsTNI / POLRI

Apel Pergeseran Pasukan Dalam Rangka Pengamanan Tahap Pemungutan Suara Pemilu 2024: Polda Jateng Kerahkan Puluhan Ribu Personel

127
×

Apel Pergeseran Pasukan Dalam Rangka Pengamanan Tahap Pemungutan Suara Pemilu 2024: Polda Jateng Kerahkan Puluhan Ribu Personel

Sebarkan artikel ini

Eksposelensa.com | Semarang – Polda Jateng | Polda Jateng melaksanakan Apel Serpas (Pergeseran Pasukan) dalam rangka pengamanan tahap pemungutan suara pada Pemilu 2024, Apel di laksanakan di Lapangan Simpang Lima Semarang Jawa Tengah. Senin (12/2/2024).

Hadir dalam Apel tersebut Kapolda Jateng Irjen.Pol. Drs. Ahmad Luthfi, PJ Gubernur Jawa Tengah Komjen Pol (Purn) Drs Nana Sudjana A.S., M.M, Pangdam IV/Diponegoro Mayjen TNI Tandyo Budi Revita, Kabinda Jateng, Wakapolda Jateng, Ketua KPU Jateng, Ketua Bawaslu Jateng, Kepala BNN Provinsi Jawa Tengah, Danrem 072/PMK, Danlanud Adi Soemarmo, PJU Polda Jateng, Kapolres/tabes/ta jajaran Polda Jateng dan peserta apel sebanyak 1.700 personil terdiri dari 610 Polri, 469 TNI, 121 pasukan POH (Power on Hand) dan 500 orang Linmas.

Bertindak selaku pimpinan Apel adalah PJ Gubernur Jateng yang di damping Kapolda Jateng dan Pangdam IV/ Diponegoro, dalam amanat nya PJ Gubernur Jateng menegaskan bahwa kondisi Ekonomi Politik serta Keamanan dalam pelaksanaan Pemilu 2004 berjalan dengan baik dan kondusif.

“ terima kasih atas kerjasama kebersamaan dan sinergitas yang baik hingga saat ini situasi kondisi baik stabilitas ekonomi politik serta keamanan dalam pelaksanaan pemilu 2004 berjalan dengan kondusif, tentunya harus kita pertahankan sampai dengan pelaksanaan pemungutan suara dan pasca pemungutan suara. Saat ini kita melaksanakan Apel Pergeseran Pasukan yang menunjukkan bahwa Polda Jateng, Kodam IV Diponegoro dan jajarannya serta Pemprov Jawa Tengah, KPU dan Bawaslu selalu bersinergi untuk menyukseskan Pemilu 2024 utamanya di tahap inti yaitu tahap pemungutan suara, maka hari ini petugas pengamanan pemungutan suara yang akan bertugas di seluruh wilayah Provinsi Jawa Tengah termasuk di dalamnya adalah Pengamanan di 117. 299 TPS se Jawa Tengah, petugas yang akan kita berangkatkan hari ini terdiri dari 15. 647 personil Polri, 3.732 personil TNI yang terdiri dari Angkatan Darat Angkatan Laut dan Angkatan Udara yang akan bertugas di 558 Polsek sejajaran Polda Jawa Tengah, untuk Pemprov Jateng sendiri menugaskan 237.882 orang anggota Sat linmas guna mendukung pelaksanaan pengamanan di TPS ” Kata PJ Gubernur Jateng

Dalam kesempatan tersebut, Pj Gubernur Jateng juga menegaskan terkait Netralitas serta kondisi beberapa wilayah yang terdapat kerawanan dalam tahap Pemungutan suara.

“ Pesan saya agar para petugas pengamanan Pemilu bisa menjalankan tugasnya dengan baik bersikap jujur dan Netral serta mampu mengawasi pelaksanaan pemungutan suara demi terwujudnya pemilu yang jujur dan adil. Kembali saya ingatkan bahwa sebagian besar provinsi Jawa Tengah kondisinya Rawan Sedang, kita memiliki 7 Kabupaten/Kota di Jawa Tengah yang masuk dalam kategori Rawan Tinggi yaitu Kota Semarang, Sukoharjo, Purworejo, Temanggung, Wonosobo, Magelang dan Kendal. kita waspadai situasi di 7 wilayah tersebut kita siaga penuh dalam pelaksanaan masa tenang serta pemungutan suara ” Imbuh Komjen.Pol. (Pur) Drs. Nana Sujana

Kaitannya dengan bencana alam yang terjadi di beberapa daerah PJ Gubernur Jateng menyampaikan telah menyiapkan skenario untuk mengantisipasi agar pelaksanaan Pemilu dapat berjalan.

” antisipasi selanjutnya terkait dengan kemungkinan terjadinya bencana alam seperti Banjir dan Tanah longsor, saat ini kita memasuki masa di mana cuaca sedang tidak bersahabat, di perkirakan hujan intensitas tinggi akan terjadi sampai dengan tanggal 15 Februari 2024 bahkan di beberapa daerah seperti Grobogan dan Demak sudah dilanda bencana banjir, tentunya kita menyiapkan skenario jika kemungkinan itu terjadi sehingga perlu dari awal melaksanakan antisipasi khususnya dalam rangka menjaga dan mengamankan distribusi logistik ” ungkap PJ Gubernur Jateng

Dalam kesempatan yang sama di hadapan awak media yang hadir Kapolda Jateng menyampaikan penjelasan terkait angkah yang di tempuh dalam pengamanan tahap Pemungutan suara di Lokasi yang terdampak banjir.

“ untuk wilayah Demak (yang terkena banjir) saya sudah koordinasi dengan KPU, termasuk hari ini dilakukan pengecekan terhadap 15.000 pengungsi, untuk pengungsi sebagian dari wilayah Demak ada yang akan di geser ke Kudus, sehingga hari ini rekomendasinya dari 15.000 pengungsi yang tersebar di 117 TPS nanti akan kita rekomendasikan untuk mengadakan susulan itupun masih menunggu petunjuk dari KPU Pusat yang mengeluarkan rekomendasi ” Ungkap Kapolda Jateng

Seperti sebelumnya telah di beritakan bahwa Polda Jateng telah mempersiapkan kurang lebih 22 ribu anggota TNI-Polri untuk pengamanan pemungutan suara di seluruh wilayah Polda jateng yang terbagi menjadi 117. 299 TPS yang sudah dikategorikan sesuai kerawanan diantaranya 9 TPS yang Sangat Rawan, ada 549 TPS Rawan dan 116. 741 TPS Kurang rawan. (Zen)

“Perampokan Sumber Alam oleh Oknum Pejabat: Rakyat Terpuruk, Negara Diam” Sumedang, 3 – 2025 – Fenomena perampokan sumber daya alam kembali menyeruak di tengah krisis kepercayaan publik terhadap pemerintah. Di berbagai daerah, tambang ilegal, kebocoran hasil bumi, serta penguasaan lahan hutan oleh korporasi terus meningkat—dan di balik semuanya, bayangan oknum pejabat negara kerap terlihat. Investigasi sejumlah aktivis lingkungan dan jurnalis independen mengungkap pola sistematis: pemberian izin tambang yang penuh kejanggalan, proyek infrastruktur yang mengorbankan warga, serta kebijakan daerah yang disetir oleh kepentingan investor. Di balik meja rapat dan tanda tangan pejabat, miliaran rupiah kekayaan alam berpindah tangan—sementara rakyat di wilayah terdampak hanya mewarisi lumpur, polusi, dan kemiskinan. “Ini bukan lagi sekadar pelanggaran etika, tapi pengkhianatan terhadap amanat konstitusi. Negara wajib mengelola bumi, air, dan kekayaan alam untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, bukan segelintir pejabat atau korporasi rakus,” tegas [Nama Narasumber], aktivis lingkungan dari [Nama Lembaga]. Di Kalimantan, Papua, hingga Sulawesi, jejak perampasan sumber daya alam meninggalkan luka sosial dan ekologis yang dalam. Warga kehilangan lahan, air bersih, serta akses terhadap hutan adat yang selama ratusan tahun menjadi sumber kehidupan. Ironisnya, sebagian proyek yang diklaim “pembangunan” justru melanggengkan penderitaan. Pengawasan lemah, penegakan hukum tumpul ke atas, dan kedekatan antara pejabat dengan pemodal membuat praktik ini seolah mendapat restu. Di banyak kasus, aparat justru melindungi kepentingan perusahaan ketimbang rakyat. Laporan terbaru beberapa lembaga independen menunjukkan, nilai kerugian negara akibat kebocoran hasil sumber daya alam mencapai triliunan rupiah per tahun. Namun yang lebih tragis, adalah kerugian sosial dan moral: hilangnya kepercayaan rakyat kepada negara yang seharusnya melindungi mereka. Rakyat menunggu langkah nyata: audit menyeluruh atas izin tambang, penuntasan kasus korupsi sumber daya alam, dan kebijakan yang benar-benar berpihak pada kepentingan publik. Bila tidak, maka sejarah akan mencatat — bahwa negeri yang kaya ini dirampok dari dalam oleh mereka yang seharusnya menjaganya.
Berita

Sumedang, 3 – 2025 – Fenomena perampokan sumber daya…