Beranda Lintas Daerah Babinsa Koramil 0602-18/ Kragilan, Berikan Wawasan Kebangsaan Di SMA Negeri 1 Kragilan
Lintas DaerahLintas ProvinsiNewsTNI / POLRI

Babinsa Koramil 0602-18/ Kragilan, Berikan Wawasan Kebangsaan Di SMA Negeri 1 Kragilan

Redaksi2 min baca
198
×

Babinsa Koramil 0602-18/ Kragilan, Berikan Wawasan Kebangsaan Di SMA Negeri 1 Kragilan

Sebarkan artikel ini

Eksposelensa.com | Serang, – Untuk meningkatkan semangat belajar dan rasa kecintaan terhadap bangsa dan negara, Sertu Ahdi Bintara Pembina Desa (Babinsa) Koramil 0602-18/Kragilan Kodim 0602/Serang, memberikan materi tentang Wawasan Kebangsaan (Wasbang) kepada siswa siswi SMA Negeri 1 Kragilan, bertempat di Aula SMA Negeri 1 Kragilan Desa Pematang  Kecamatan Kragilan Kabupaten Serang Provinsi Banten, Rabu (18/10/2023).

Komandan Koramil (Danramil) 0602-18/Kragilan Kapten Inf Hariyanto menjelaskan bahwa pembinaan terhadap para generasi muda, khususnya di SMA Negeri 1 Kragilan merupakan salah satu program yang dilaksanakan oleh Babinsa. Agar seluruh generasi muda dapat dan mampu melanjutkan perjuangan para pahlawan, dengan cara meraih berbagai macam prestasi yang membanggakan.

” Karena ditengah kemajuan dunia digital yang semakin pesat, sudah menjadi kewajiban kita bersama untuk membina para generasi muda.  Selain itu tidak mudah terpengaruh terhadap hal negatif, yang dapat merugikan masa depan mereka,” pungkasnya.

Kapten Inf Hariyanto juga menjelaskan Babinsa hadir memberikan Wawasan Kebangsaan Di SMA Negeri 1 Kragilan, adalah sebagai upaya untuk meningkatkan semangat juang para generasi muda. Sehingga melalui kegiatan ini akan dapat meningkatkan semangat juang, para generasi muda dalam belajar dan berprestasi. Karena prestasi itulah yang akan menjadi salah satu kebanggaan, baik dari orang tua maupun sekolah.

” Masa depan bangsa kita berada ditangan para generasi muda, karena itu kami mengajak seluruh komponen masyarakat, agar bersama-sama menjaga dan mengawasi serta mengarahkan. Agar mereka dapat menjadi generasi muda yang tangguh dan memiliki semangat juang, karena pendidikan merupakan kunci utama pembangunan nasional,” ungkap Kapten Inf Hariyanto.

Sementara itu, Aa Herdiana S.pd,
sebagai pembina OSIS SMA Negeri 1 Kragilan mengucapkan terima kasih, atas kehadiran Babinsa Koramil 0602-18/Kragilan. Karena telah datang dan memberikan motivasi dan semangat belajar, kepada anak anak didik kami.

” Tentunya melalui pemberian motivasi dan Wawasan Kebangsaan, akan dapat meningkatkan semangat juang dan rasa cinta kepada tanah air. Dengan demikian mereka semua bisa lebih giat dalam belajar menuntut ilmu, bahkan akan memberikan prestasi yang membanggakan,” ucapnya.

Post Views: 198

Pos Terkait

Berita
Perampokan Sumber Alam oleh Oknum Pejabat: Rakyat Terpuruk, Negara Diam
Berita
“Perampokan Sumber Alam oleh Oknum Pejabat: Rakyat Terpuruk, Negara Diam” Sumedang, 3 – 2025 – Fenomena perampokan sumber daya alam kembali menyeruak di tengah krisis kepercayaan publik terhadap pemerintah. Di berbagai daerah, tambang ilegal, kebocoran hasil bumi, serta penguasaan lahan hutan oleh korporasi terus meningkat—dan di balik semuanya, bayangan oknum pejabat negara kerap terlihat. Investigasi sejumlah aktivis lingkungan dan jurnalis independen mengungkap pola sistematis: pemberian izin tambang yang penuh kejanggalan, proyek infrastruktur yang mengorbankan warga, serta kebijakan daerah yang disetir oleh kepentingan investor. Di balik meja rapat dan tanda tangan pejabat, miliaran rupiah kekayaan alam berpindah tangan—sementara rakyat di wilayah terdampak hanya mewarisi lumpur, polusi, dan kemiskinan. “Ini bukan lagi sekadar pelanggaran etika, tapi pengkhianatan terhadap amanat konstitusi. Negara wajib mengelola bumi, air, dan kekayaan alam untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, bukan segelintir pejabat atau korporasi rakus,” tegas [Nama Narasumber], aktivis lingkungan dari [Nama Lembaga]. Di Kalimantan, Papua, hingga Sulawesi, jejak perampasan sumber daya alam meninggalkan luka sosial dan ekologis yang dalam. Warga kehilangan lahan, air bersih, serta akses terhadap hutan adat yang selama ratusan tahun menjadi sumber kehidupan. Ironisnya, sebagian proyek yang diklaim “pembangunan” justru melanggengkan penderitaan. Pengawasan lemah, penegakan hukum tumpul ke atas, dan kedekatan antara pejabat dengan pemodal membuat praktik ini seolah mendapat restu. Di banyak kasus, aparat justru melindungi kepentingan perusahaan ketimbang rakyat. Laporan terbaru beberapa lembaga independen menunjukkan, nilai kerugian negara akibat kebocoran hasil sumber daya alam mencapai triliunan rupiah per tahun. Namun yang lebih tragis, adalah kerugian sosial dan moral: hilangnya kepercayaan rakyat kepada negara yang seharusnya melindungi mereka. Rakyat menunggu langkah nyata: audit menyeluruh atas izin tambang, penuntasan kasus korupsi sumber daya alam, dan kebijakan yang benar-benar berpihak pada kepentingan publik. Bila tidak, maka sejarah akan mencatat — bahwa negeri yang kaya ini dirampok dari dalam oleh mereka yang seharusnya menjaganya.
Berita
Diduga Ada Pembiaran dari Aparat, Peredaran Obat Keras di Kota Tangsel Kian Merajalela
Berita
Waspada Penipuan Mengatasnamakan Ustadz Terkenal, Modus “Bantuan Dana Goib” Rugikan Warga
Berita
Kapolda Jabar Raih Gelar Doktor Lewat Disertasi “Cerita dari Mesuji”, Paparkan Kondisi Polisi di Tengah Konflik
Berita
Ahmad Sudita: HUT NasDem Momentum Perkuat Kebersamaan

Baca Juga

“Perampokan Sumber Alam oleh Oknum Pejabat: Rakyat Terpuruk, Negara Diam” Sumedang, 3 – 2025 – Fenomena perampokan sumber daya alam kembali menyeruak di tengah krisis kepercayaan publik terhadap pemerintah. Di berbagai daerah, tambang ilegal, kebocoran hasil bumi, serta penguasaan lahan hutan oleh korporasi terus meningkat—dan di balik semuanya, bayangan oknum pejabat negara kerap terlihat. Investigasi sejumlah aktivis lingkungan dan jurnalis independen mengungkap pola sistematis: pemberian izin tambang yang penuh kejanggalan, proyek infrastruktur yang mengorbankan warga, serta kebijakan daerah yang disetir oleh kepentingan investor. Di balik meja rapat dan tanda tangan pejabat, miliaran rupiah kekayaan alam berpindah tangan—sementara rakyat di wilayah terdampak hanya mewarisi lumpur, polusi, dan kemiskinan. “Ini bukan lagi sekadar pelanggaran etika, tapi pengkhianatan terhadap amanat konstitusi. Negara wajib mengelola bumi, air, dan kekayaan alam untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, bukan segelintir pejabat atau korporasi rakus,” tegas [Nama Narasumber], aktivis lingkungan dari [Nama Lembaga]. Di Kalimantan, Papua, hingga Sulawesi, jejak perampasan sumber daya alam meninggalkan luka sosial dan ekologis yang dalam. Warga kehilangan lahan, air bersih, serta akses terhadap hutan adat yang selama ratusan tahun menjadi sumber kehidupan. Ironisnya, sebagian proyek yang diklaim “pembangunan” justru melanggengkan penderitaan. Pengawasan lemah, penegakan hukum tumpul ke atas, dan kedekatan antara pejabat dengan pemodal membuat praktik ini seolah mendapat restu. Di banyak kasus, aparat justru melindungi kepentingan perusahaan ketimbang rakyat. Laporan terbaru beberapa lembaga independen menunjukkan, nilai kerugian negara akibat kebocoran hasil sumber daya alam mencapai triliunan rupiah per tahun. Namun yang lebih tragis, adalah kerugian sosial dan moral: hilangnya kepercayaan rakyat kepada negara yang seharusnya melindungi mereka. Rakyat menunggu langkah nyata: audit menyeluruh atas izin tambang, penuntasan kasus korupsi sumber daya alam, dan kebijakan yang benar-benar berpihak pada kepentingan publik. Bila tidak, maka sejarah akan mencatat — bahwa negeri yang kaya ini dirampok dari dalam oleh mereka yang seharusnya menjaganya.
Berita

Sumedang, 3 – 2025 – Fenomena perampokan sumber daya…