BeritaInternasionalLintas DaerahLintas ProvinsiNewsTNI / POLRI

Brimob jabar lakukan Patroli Harkamtibmas di pabrik Textile

111
×

Brimob jabar lakukan Patroli Harkamtibmas di pabrik Textile

Sebarkan artikel ini

Kab, Cirebon, Eksposelensa.com – Anggota Kompi 4 Batalyon C Pelopor Satbrimob Polda Jabar Bripda Hasby Sis Danil melaksanakan Patroli Harkamtibmas ke Pabrik Textile di Desa Arjawinangun Kecamatan Arjawinangun Kabupaten Cirebon sebagai bentuk Bakti Brimob untuk Masyarakat.

Dalam upaya untuk menjaga situasi kamtibmas yang aman dan kondusif ini, Anggota Kompi 4 Batalyon C Pelopor Bripda Hasby Sis Danil Melaksanakan patroli kamtibmas dan melakukan sambang ke Pabrik textile di daerah Kecamatan Arjawinangun.

Dalam kesempatan patroli tersebut Bripda Hasby Sis Danil memberikan himbauan Kamtibmas kepada satpam pabrik agar menjalankan tugasnya lebih berhati-hati dan waspada, terutama terhadap orang maupun karyawan yang belum dikenal ketika hendak masuk ke dalam pabrik, lakukan patroli setiap 1 jam sekali saat jam-jam rawan diatas pukul 23.00 Wib dan jika ada sesuatu yang membuat tidak nyaman atau ada seseorang yang mencurigakan segera melapor ke Polsek terdekat diwilayah Setempat.

Dansat Brimob polda Jabar menghimbau “kepada seluruh anggota untuk melaksanakan Patroli harkamtibmas, antisipasi terjadinya gangguan kamtibmas dengan cara berikan tips dan cara – cara pencegahan kepada masyarakat, selalu cek dan kontrol pabrik terutama jam- jam rawan.” Ungkapnya

“Ini merupakan wujud Bhakti Brimob Polda Jabar dalam hal ini di Wilayah Cirebon untuk menciptakan rasa aman dan nyaman serta kedekatan emosional antara Brimob dengan masyarakat,″ ujar Kombes Pol. Donyar Kusumadji S.I.K.

Ia juga menegaskan “Jangan anggap situasi ini , karena sewaktu-waktu bisa menjadi ancaman bagi kita semua, kita harus waspada dan kita harus melindungi masyarakat, khususnya Jawa Barat karena kita merupakan anggota Polri yang mempunyai kewajiban melindungi masyarakat dari segala macam bahaya”. Tutupnya.

(Supardi/Humas)

“Perampokan Sumber Alam oleh Oknum Pejabat: Rakyat Terpuruk, Negara Diam” Sumedang, 3 – 2025 – Fenomena perampokan sumber daya alam kembali menyeruak di tengah krisis kepercayaan publik terhadap pemerintah. Di berbagai daerah, tambang ilegal, kebocoran hasil bumi, serta penguasaan lahan hutan oleh korporasi terus meningkat—dan di balik semuanya, bayangan oknum pejabat negara kerap terlihat. Investigasi sejumlah aktivis lingkungan dan jurnalis independen mengungkap pola sistematis: pemberian izin tambang yang penuh kejanggalan, proyek infrastruktur yang mengorbankan warga, serta kebijakan daerah yang disetir oleh kepentingan investor. Di balik meja rapat dan tanda tangan pejabat, miliaran rupiah kekayaan alam berpindah tangan—sementara rakyat di wilayah terdampak hanya mewarisi lumpur, polusi, dan kemiskinan. “Ini bukan lagi sekadar pelanggaran etika, tapi pengkhianatan terhadap amanat konstitusi. Negara wajib mengelola bumi, air, dan kekayaan alam untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, bukan segelintir pejabat atau korporasi rakus,” tegas [Nama Narasumber], aktivis lingkungan dari [Nama Lembaga]. Di Kalimantan, Papua, hingga Sulawesi, jejak perampasan sumber daya alam meninggalkan luka sosial dan ekologis yang dalam. Warga kehilangan lahan, air bersih, serta akses terhadap hutan adat yang selama ratusan tahun menjadi sumber kehidupan. Ironisnya, sebagian proyek yang diklaim “pembangunan” justru melanggengkan penderitaan. Pengawasan lemah, penegakan hukum tumpul ke atas, dan kedekatan antara pejabat dengan pemodal membuat praktik ini seolah mendapat restu. Di banyak kasus, aparat justru melindungi kepentingan perusahaan ketimbang rakyat. Laporan terbaru beberapa lembaga independen menunjukkan, nilai kerugian negara akibat kebocoran hasil sumber daya alam mencapai triliunan rupiah per tahun. Namun yang lebih tragis, adalah kerugian sosial dan moral: hilangnya kepercayaan rakyat kepada negara yang seharusnya melindungi mereka. Rakyat menunggu langkah nyata: audit menyeluruh atas izin tambang, penuntasan kasus korupsi sumber daya alam, dan kebijakan yang benar-benar berpihak pada kepentingan publik. Bila tidak, maka sejarah akan mencatat — bahwa negeri yang kaya ini dirampok dari dalam oleh mereka yang seharusnya menjaganya.
Berita

Sumedang, 3 – 2025 – Fenomena perampokan sumber daya…