BeritaNews

Caleg DPR-RI Berkolaborasi Dengan Caleg DPRK Asal PKS

201
×

Caleg DPR-RI Berkolaborasi Dengan Caleg DPRK Asal PKS

Sebarkan artikel ini

Eksposelensa.com | Aceh Tamiang – Caleg Partai Keadilan Sejahtera Dapil-4 No. 2 Fitri AR, S.Pd mengapresiasi DPD PKS Aceh Tamiang dan DPC PKS Kecamatan Kejuruan Muda yang telah berjuang hingga ditetapkan oleh KPU sebagai daftar calon tetap (DCT) Pemilu 2024.

Hal itu disampaikan ibu Fitri ketika menerima kehadiran Tengku Insyafuddin, ST yang sekaligus Caleg DPR-RI No. Urut 2 Dapi Aceh -2 di kediaman beliau di desa Seumadam, Sabtu (3/02/2024) dalam agenda road show dan pemantapan pemenangan partai PKS, kunjungan dilakukan penuh kekeluargaan bersama karyawan PT. Semadam

“Kami Caleg PKS mengucapkan terima kasih dan apresiasi sekaligus ucapkan selamat kepada rekan-rekan yang telah ditetapkan sebagai DCT oleh KPU” sebutnya.

Kendati hanya bertarung pada satu daerah pemilihan (Dapil) dari empat dapil yang ada di Kabupaten Aceh Tamiang, Ibu Fitri optimis partai PKS berhasil mengamankan satu kursi DPRK Aceh Tamiang pada pemilu 2024.

“Apapun kondisinya, itulah yang harus kita lalui, mari kita berjuang bersama-sama agar partai PKS mendapatkan satu kursi di DPRK ACEH TAMIANG ujarnya.

Usai menyambangi kediaman Ibu Fitri, rombongan Tengku Insyafuddin melaksanakan pertemuan dengan warga sekitar Desa Seumadam Kabupaten Aceh Tamiang.

Dalam pertemuan itu Tengku Insyafuddin termasuk ibu Fitri kembali mengutarakan optimismenya, bawah partai PKS bakal meraih hasil positif pada Pemilu 2024.

Di depan tamu-tamu undangan Tengku Insyafuddin mengungkapkan, bahwa dirinya baru saja bertemu dengan tokoh masyarakat lainnya kendati demikian, dirinya optimistis PKS Aceh Tamiang bisa meraih hasil positif pada pemilu 2024, dan mengajak, seluruh karyawan PT. Semadam dan caleg PKS untuk bersama memenangkan partai orange tersebut.

“Mari kita rapatkan barisan untuk memenangkan partai PKS di Aceh Tamiang” pungkasnya.

“Insya Allah, menurut Bu Fitri juga analisa politik saya dan analisa kawan-kawan, kami yakin dan percaya partai PKS Aceh Tamiang khususnya Dapil-4 mendapat kursi di dapil ini, kita targetkan minimal 4 kursi, 1 kursi per dapil” katanya.

Mantan anggota DPRK Aceh Tamiang itu juga berharap dukungan kepada pengurus DPD PKS Aceh Tamiang, ia juga meminta kepada caleg DPR-RI Tengku Insyafuddin dari Partai PKS untuk terus menjalin kolaborasi dengan caleg daerah, “Kita siap bekerja sama untuk memenangkan partai PKS di Aceh Tamiang” tuturnya.

Di akhir pertemuan tersebut ibu Fitri mengatakan, acara ini turut hadir Ir. Rusli pada kesempatan itu yang tak lain adalah suami beliau sambil tersenyum serta pengurus Perusahaan PT. Semadam dan sejumlah caleg PKS dari Dapil yang berbeda. (STO)

“Perampokan Sumber Alam oleh Oknum Pejabat: Rakyat Terpuruk, Negara Diam” Sumedang, 3 – 2025 – Fenomena perampokan sumber daya alam kembali menyeruak di tengah krisis kepercayaan publik terhadap pemerintah. Di berbagai daerah, tambang ilegal, kebocoran hasil bumi, serta penguasaan lahan hutan oleh korporasi terus meningkat—dan di balik semuanya, bayangan oknum pejabat negara kerap terlihat. Investigasi sejumlah aktivis lingkungan dan jurnalis independen mengungkap pola sistematis: pemberian izin tambang yang penuh kejanggalan, proyek infrastruktur yang mengorbankan warga, serta kebijakan daerah yang disetir oleh kepentingan investor. Di balik meja rapat dan tanda tangan pejabat, miliaran rupiah kekayaan alam berpindah tangan—sementara rakyat di wilayah terdampak hanya mewarisi lumpur, polusi, dan kemiskinan. “Ini bukan lagi sekadar pelanggaran etika, tapi pengkhianatan terhadap amanat konstitusi. Negara wajib mengelola bumi, air, dan kekayaan alam untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, bukan segelintir pejabat atau korporasi rakus,” tegas [Nama Narasumber], aktivis lingkungan dari [Nama Lembaga]. Di Kalimantan, Papua, hingga Sulawesi, jejak perampasan sumber daya alam meninggalkan luka sosial dan ekologis yang dalam. Warga kehilangan lahan, air bersih, serta akses terhadap hutan adat yang selama ratusan tahun menjadi sumber kehidupan. Ironisnya, sebagian proyek yang diklaim “pembangunan” justru melanggengkan penderitaan. Pengawasan lemah, penegakan hukum tumpul ke atas, dan kedekatan antara pejabat dengan pemodal membuat praktik ini seolah mendapat restu. Di banyak kasus, aparat justru melindungi kepentingan perusahaan ketimbang rakyat. Laporan terbaru beberapa lembaga independen menunjukkan, nilai kerugian negara akibat kebocoran hasil sumber daya alam mencapai triliunan rupiah per tahun. Namun yang lebih tragis, adalah kerugian sosial dan moral: hilangnya kepercayaan rakyat kepada negara yang seharusnya melindungi mereka. Rakyat menunggu langkah nyata: audit menyeluruh atas izin tambang, penuntasan kasus korupsi sumber daya alam, dan kebijakan yang benar-benar berpihak pada kepentingan publik. Bila tidak, maka sejarah akan mencatat — bahwa negeri yang kaya ini dirampok dari dalam oleh mereka yang seharusnya menjaganya.
Berita

Sumedang, 3 – 2025 – Fenomena perampokan sumber daya…