BeritaLintas DaerahNewsTNI / POLRI

Dandim 0618 Kota Bandung, Berikan Materi Toleransi dan Bela Negara di Lingkungan Perguruan Tinggi

142
×

Dandim 0618 Kota Bandung, Berikan Materi Toleransi dan Bela Negara di Lingkungan Perguruan Tinggi

Sebarkan artikel ini

 

Eksposelensa.com – Dandim 0618/ Kota Bandung Kolonel Inf Donny I. Bainuri, S. Hub.Int., M.A.S.S.S. sebagai Komandan Satuan Teritorial yang mempunyai tanggung jawab pembinaan di Wilayah. Selasa, 30 Januari 2024.

Maksud dan tujuan untuk berkonstribusi peningkatan Kesadaran Toleransi dan Bela Negara. Pada kesempatan tersebut Dandim memberikan arahan kepada Para Deputy Campus Director, Para Dosen, Dosen Faculty Member, Para Karyawan dan Perwakilan Mahasiswa, pentingnya Tolerasi dan Bela Negara.

Menurut Dandim ada tiga hal, pentingnya toleransi di Perguruan Tinggi, Sbb :
1. Menumbuhkan atmosfer inklusif
2. Memperkaya pengalaman belajar dengan berbagai perspektif
3. Membangun hubungan harmonis diantara mahasiswa dari berbagai latar belakang

“saya dari TNI KODIM 0618 Kota Bandung pertama berterima kasih kepada BINUS , dimana kita pada hari ini kami dari TNI diberi kesempatan menjadi narasumber acara seminar yang diselenggarakan oleh Binus , tema yang diangkat adalah Toleransi dan Bela Negara,” kata Dandim 0618 Kota Bandung Kolonel Inf Donny Ismuali Bainuri

Tadi yang kami sharing dengan teman- teman pada saat seminar adalah bagaimana kita meningkatkan kesadaran sebagai Bangsa Indonesia sebagai Bangsa yang besar oleh karena itu akan diharapkan sekaligus dapat mengembangkan toleransi untuk bisa terus menjaga kesatuan dan persatuan NKRI

Allahamdulillah tadi antusias Mahasiswa dan juga diikut ada dlDosen dan Karyawan, mudah- mudahan apa yang kami sharing tadi juga dapat menambah semangat kebangsaan kepada jajaran Binus

“kita akan menindaklanjuti kerjasama bersama pak Johan, terutama karena Mahasiswa ada dikalangan intelektual punya basic secara keilmuwan dalam praktisi , sehingga akan terkolaborasi, saya pikir dapat membantu untuk ketahanan dan pertahanan di Kota Bandung untuk masalah Cyber “

Sementara itu Direktor BINUS Bandung yaitu Dr. Johan Muliadi Kerta, S. Kom., MM (Direktur Kampus Binus mengatakan “ tema kali ini adalah meningkatkan wawasan kebangsaan dan juga toleransi, dengan adanya pembicara kita, Pak Dandim ini bisa memberikan satu wawasan adalah Kita adalah satu bangsa yang besar agar merawat persatuan dan kesatuan ,

“antusias Mahasiswa sangat baik, Dosen, dan Karyawan turut mendengarkan materi dari Pak Dandim, saya kira ini acara yang sangat baik sekali dan kita akan adakan juga untuk angkatan-angkatan berikutnya , semoga acara ini bisa kita lakukan setiap tahun “

(Red) 

“Perampokan Sumber Alam oleh Oknum Pejabat: Rakyat Terpuruk, Negara Diam” Sumedang, 3 – 2025 – Fenomena perampokan sumber daya alam kembali menyeruak di tengah krisis kepercayaan publik terhadap pemerintah. Di berbagai daerah, tambang ilegal, kebocoran hasil bumi, serta penguasaan lahan hutan oleh korporasi terus meningkat—dan di balik semuanya, bayangan oknum pejabat negara kerap terlihat. Investigasi sejumlah aktivis lingkungan dan jurnalis independen mengungkap pola sistematis: pemberian izin tambang yang penuh kejanggalan, proyek infrastruktur yang mengorbankan warga, serta kebijakan daerah yang disetir oleh kepentingan investor. Di balik meja rapat dan tanda tangan pejabat, miliaran rupiah kekayaan alam berpindah tangan—sementara rakyat di wilayah terdampak hanya mewarisi lumpur, polusi, dan kemiskinan. “Ini bukan lagi sekadar pelanggaran etika, tapi pengkhianatan terhadap amanat konstitusi. Negara wajib mengelola bumi, air, dan kekayaan alam untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, bukan segelintir pejabat atau korporasi rakus,” tegas [Nama Narasumber], aktivis lingkungan dari [Nama Lembaga]. Di Kalimantan, Papua, hingga Sulawesi, jejak perampasan sumber daya alam meninggalkan luka sosial dan ekologis yang dalam. Warga kehilangan lahan, air bersih, serta akses terhadap hutan adat yang selama ratusan tahun menjadi sumber kehidupan. Ironisnya, sebagian proyek yang diklaim “pembangunan” justru melanggengkan penderitaan. Pengawasan lemah, penegakan hukum tumpul ke atas, dan kedekatan antara pejabat dengan pemodal membuat praktik ini seolah mendapat restu. Di banyak kasus, aparat justru melindungi kepentingan perusahaan ketimbang rakyat. Laporan terbaru beberapa lembaga independen menunjukkan, nilai kerugian negara akibat kebocoran hasil sumber daya alam mencapai triliunan rupiah per tahun. Namun yang lebih tragis, adalah kerugian sosial dan moral: hilangnya kepercayaan rakyat kepada negara yang seharusnya melindungi mereka. Rakyat menunggu langkah nyata: audit menyeluruh atas izin tambang, penuntasan kasus korupsi sumber daya alam, dan kebijakan yang benar-benar berpihak pada kepentingan publik. Bila tidak, maka sejarah akan mencatat — bahwa negeri yang kaya ini dirampok dari dalam oleh mereka yang seharusnya menjaganya.
Berita

Sumedang, 3 – 2025 – Fenomena perampokan sumber daya…