BeritaLintas DaerahNewsTNI / POLRI

Dugaan Penyimpangan Rp3 Miliar pada Proyek Jalan Burujul–Sanca, Publik Desak Kadis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sumedang Beri Penjelasan

4
×

Dugaan Penyimpangan Rp3 Miliar pada Proyek Jalan Burujul–Sanca, Publik Desak Kadis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sumedang Beri Penjelasan

Sebarkan artikel ini
Oplus_131072

Eksposelensa.com – Sumedang — Proyek peningkatan jalan ruas Burujul–Sanca di Kecamatan Buahdua yang didanai melalui program Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat lewat skema Inpres Jalan Daerah (IJD) tengah menjadi sorotan masyarakat.

Dari nilai kontrak yang disebut mencapai sekitar Rp36 miliar, muncul dugaan adanya selisih anggaran kurang lebih Rp3 miliar yang hingga kini belum jelas peruntukannya. Selain itu, beredar pula informasi mengenai dugaan permintaan fee hingga 10 persen yang disebut-sebut melibatkan sejumlah oknum, mulai dari unsur dinas, pejabat teknis, hingga pihak konsultan pengawas.

Namun demikian, seluruh informasi tersebut masih bersifat dugaan. Hingga berita ini diturunkan, belum ada klarifikasi maupun pernyataan resmi dari pihak-pihak yang disebutkan.

Pantauan di lapangan menunjukkan progres pekerjaan fisik dikabarkan baru berada di kisaran 60 persen. Sejumlah warga juga menilai terdapat titik pekerjaan yang belum memenuhi harapan, baik terkait ketebalan konstruksi maupun mutu material yang digunakan.

Kondisi ini memunculkan desakan agar Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sumedang segera memberikan penjelasan terbuka kepada publik. Transparansi dinilai penting untuk menghindari berkembangnya spekulasi sekaligus memastikan penggunaan anggaran negara tepat sasaran.

Masyarakat juga meminta aparat penegak hukum serta lembaga pengawasan internal pemerintah turun tangan melakukan audit menyeluruh. Pemeriksaan terbuka dianggap perlu demi menjamin akuntabilitas pelaksanaan proyek.

Sementara itu, upaya konfirmasi kepada pelaksana kegiatan dan konsultan pengawas masih terus dilakukan. Publik kini menanti sikap tegas dan langkah cepat dari pemerintah daerah agar pekerjaan berjalan sesuai spesifikasi serta tidak menimbulkan potensi kerugian negara.

Program Inpres Jalan Daerah sendiri merupakan inisiatif pemerintah pusat untuk mempercepat pembangunan infrastruktur demi mendukung konektivitas wilayah dan pertumbuhan ekonomi masyarakat.

Perkembangan lebih lanjut terkait polemik proyek ini akan terus dipantau.

( Tim liputan )