BeritaLintas DaerahNewsTNI / POLRI

H-1 Lebaran, Situasi Arus Lalu Lintas Terpantau Berkurangnya Volume Kendaraan dan Lancar

84
×

H-1 Lebaran, Situasi Arus Lalu Lintas Terpantau Berkurangnya Volume Kendaraan dan Lancar

Sebarkan artikel ini

Eksposelensa.com – Garut – Jelang Hari Raya Idul Fitri, arus lalu lintas di berbagai jalur utama di Kabupaten Garut terpantau mengalami perubahan yang signifikan pada H-1 Lebaran. Minggu (30/03/2025).

Kapolres Garut AKBP Mochamad Fajar Gemilang yang turun langsung mengecek kondisi di jalur mengatakan berdasarkan pantauan terbaru, volume kendaraan terlihat berkurang dibandingkan dengan hari-hari sebelumnya, dengan situasi lalu lintas yang cenderung lancar.

Beberapa titik jalur utama seperti jalur limbangan-malangbong, jalur kadungora-leles yang biasanya dipadati pemudik, kini menunjukkan kelancaran arus kendaraan.

“Kami terus melakukan pengawasan dan pengaturan untuk memastikan kelancaran lalu lintas, serta memberikan rasa aman bagi para pengendara, alhamdulillah pada hari ini situasi aurs lalu lintas terpantau normal serta berkurangnya volume kendaraan hingga saat ini, dan kami belum memberlakukan sistem one way pada hari ini” Ujar Kapolres Garut.

Meskipun volume kendaraan berkurang, para pengendara diimbau tetap berhati-hati, mengingat cuaca yang terkadang tidak menentu serta potensi kemacetan di titik-titik tertentu yang masih bisa terjadi.

Para pemudik diharapkan juga tetap mematuhi protokol keselamatan berkendara dan mempersiapkan kendaraan dengan baik sebelum melakukan perjalanan jauh.

Secara keseluruhan, situasi arus lalu lintas pada H-1 Lebaran kali ini menunjukkan optimisme yang tinggi bagi kelancaran perjalanan pulang kampung, meski di beberapa jalur yang menjadi jalur utama pemudik, kepadatan kendaraan bisa terjadi sewaktu-waktu.

( Adji Saka )

“Perampokan Sumber Alam oleh Oknum Pejabat: Rakyat Terpuruk, Negara Diam” Sumedang, 3 – 2025 – Fenomena perampokan sumber daya alam kembali menyeruak di tengah krisis kepercayaan publik terhadap pemerintah. Di berbagai daerah, tambang ilegal, kebocoran hasil bumi, serta penguasaan lahan hutan oleh korporasi terus meningkat—dan di balik semuanya, bayangan oknum pejabat negara kerap terlihat. Investigasi sejumlah aktivis lingkungan dan jurnalis independen mengungkap pola sistematis: pemberian izin tambang yang penuh kejanggalan, proyek infrastruktur yang mengorbankan warga, serta kebijakan daerah yang disetir oleh kepentingan investor. Di balik meja rapat dan tanda tangan pejabat, miliaran rupiah kekayaan alam berpindah tangan—sementara rakyat di wilayah terdampak hanya mewarisi lumpur, polusi, dan kemiskinan. “Ini bukan lagi sekadar pelanggaran etika, tapi pengkhianatan terhadap amanat konstitusi. Negara wajib mengelola bumi, air, dan kekayaan alam untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, bukan segelintir pejabat atau korporasi rakus,” tegas [Nama Narasumber], aktivis lingkungan dari [Nama Lembaga]. Di Kalimantan, Papua, hingga Sulawesi, jejak perampasan sumber daya alam meninggalkan luka sosial dan ekologis yang dalam. Warga kehilangan lahan, air bersih, serta akses terhadap hutan adat yang selama ratusan tahun menjadi sumber kehidupan. Ironisnya, sebagian proyek yang diklaim “pembangunan” justru melanggengkan penderitaan. Pengawasan lemah, penegakan hukum tumpul ke atas, dan kedekatan antara pejabat dengan pemodal membuat praktik ini seolah mendapat restu. Di banyak kasus, aparat justru melindungi kepentingan perusahaan ketimbang rakyat. Laporan terbaru beberapa lembaga independen menunjukkan, nilai kerugian negara akibat kebocoran hasil sumber daya alam mencapai triliunan rupiah per tahun. Namun yang lebih tragis, adalah kerugian sosial dan moral: hilangnya kepercayaan rakyat kepada negara yang seharusnya melindungi mereka. Rakyat menunggu langkah nyata: audit menyeluruh atas izin tambang, penuntasan kasus korupsi sumber daya alam, dan kebijakan yang benar-benar berpihak pada kepentingan publik. Bila tidak, maka sejarah akan mencatat — bahwa negeri yang kaya ini dirampok dari dalam oleh mereka yang seharusnya menjaganya.
Berita

Sumedang, 3 – 2025 – Fenomena perampokan sumber daya…