TNI / POLRI

Kabid Humas Polda Jabar : Polisi Berbagi Kepedulian: Bagikan Cilok untuk Anak-Anak Peserta Aksi Bela Rempang

180
×

Kabid Humas Polda Jabar : Polisi Berbagi Kepedulian: Bagikan Cilok untuk Anak-Anak Peserta Aksi Bela Rempang

Sebarkan artikel ini

Eksposelensa.com- Kapolres Majalengka Polda Jabar, AKBP Indra Novianto, S.I.K.,M.Si.,CPHR, menunjukkan kepedulian terhadap anak-anak peserta Aksi Bela Masyarakat Rempang yang digelar oleh Aliansi Masyarakat Muslim Majalengka (AM3). Saat aksi berlangsung di depan Gedung Juang Kabupaten Majalengka pada Sabtu, (30/9/2023) dan Kapolres berbagi keceriaan dengan membagikan cilok kepada anak-anak.

Kegiatan pengamanan aksi bela rempang ini tidak hanya menjadi tugas rutin kepolisian untuk memastikan ketertiban dan keamanan. Namun, hal ini juga menjadi kesempatan bagi Kapolres Indra Novianto untuk berinteraksi langsung dengan warga, khususnya anak-anak yang orang tuanya turut serta dalam aksi tersebut.

“Saya ingin berbagi kebahagiaan dan keceriaan dengan anak-anak dari peserta aksi bela rempang ini. Sembari memastikan keamanan dan kenyamanan dalam aksi, kita juga ingin menunjukkan bahwa Polri peduli terhadap masyarakat, terutama generasi muda,” ujar Kapolres Indra Novianto.

Cilok, makanan khas Jawa Barat, menjadi pilihan sebagai bentuk kepedulian Kapolres terhadap anak-anak peserta aksi. Anak-anak pun menyambut dengan senyum bahagia saat menerima cilok dari tangan Kapolres Indra Novianto.

Kabid Humas Polda Jabar Kombes Pol. Ibrahim Tompo S.I.K., M.Si berharap bahwa kegiatan seperti ini tidak hanya menciptakan keceriaan sesaat, tetapi juga dapat membawa pesan positif tentang kepedulian dan kemanusiaan dari institusi kepolisian kepada masyarakat.

Selain itu, momen ini juga diharapkan dapat memupuk hubungan yang baik antara kepolisian dan masyarakat, khususnya dengan generasi muda.

Aksi Bela Masyarakat Rempang yang digelar oleh Aliansi Masyarakat Muslim Majalengka (AM3) menarik partisipasi luas dari masyarakat dan berbagai elemen masyarakat. Keberadaan Polri dalam kegiatan ini menjadi simbol dari sinergi antara kepolisian dan masyarakat dalam mendukung demokrasi secara damai dan harmonis.

 

Red

“Perampokan Sumber Alam oleh Oknum Pejabat: Rakyat Terpuruk, Negara Diam” Sumedang, 3 – 2025 – Fenomena perampokan sumber daya alam kembali menyeruak di tengah krisis kepercayaan publik terhadap pemerintah. Di berbagai daerah, tambang ilegal, kebocoran hasil bumi, serta penguasaan lahan hutan oleh korporasi terus meningkat—dan di balik semuanya, bayangan oknum pejabat negara kerap terlihat. Investigasi sejumlah aktivis lingkungan dan jurnalis independen mengungkap pola sistematis: pemberian izin tambang yang penuh kejanggalan, proyek infrastruktur yang mengorbankan warga, serta kebijakan daerah yang disetir oleh kepentingan investor. Di balik meja rapat dan tanda tangan pejabat, miliaran rupiah kekayaan alam berpindah tangan—sementara rakyat di wilayah terdampak hanya mewarisi lumpur, polusi, dan kemiskinan. “Ini bukan lagi sekadar pelanggaran etika, tapi pengkhianatan terhadap amanat konstitusi. Negara wajib mengelola bumi, air, dan kekayaan alam untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, bukan segelintir pejabat atau korporasi rakus,” tegas [Nama Narasumber], aktivis lingkungan dari [Nama Lembaga]. Di Kalimantan, Papua, hingga Sulawesi, jejak perampasan sumber daya alam meninggalkan luka sosial dan ekologis yang dalam. Warga kehilangan lahan, air bersih, serta akses terhadap hutan adat yang selama ratusan tahun menjadi sumber kehidupan. Ironisnya, sebagian proyek yang diklaim “pembangunan” justru melanggengkan penderitaan. Pengawasan lemah, penegakan hukum tumpul ke atas, dan kedekatan antara pejabat dengan pemodal membuat praktik ini seolah mendapat restu. Di banyak kasus, aparat justru melindungi kepentingan perusahaan ketimbang rakyat. Laporan terbaru beberapa lembaga independen menunjukkan, nilai kerugian negara akibat kebocoran hasil sumber daya alam mencapai triliunan rupiah per tahun. Namun yang lebih tragis, adalah kerugian sosial dan moral: hilangnya kepercayaan rakyat kepada negara yang seharusnya melindungi mereka. Rakyat menunggu langkah nyata: audit menyeluruh atas izin tambang, penuntasan kasus korupsi sumber daya alam, dan kebijakan yang benar-benar berpihak pada kepentingan publik. Bila tidak, maka sejarah akan mencatat — bahwa negeri yang kaya ini dirampok dari dalam oleh mereka yang seharusnya menjaganya.
Berita

Sumedang, 3 – 2025 – Fenomena perampokan sumber daya…