BeritaNewsTNI / POLRI

Kabid Humas Polda Jabar : Polisi Terus Awasi Kantor Bawaslu untuk Menjaga Kelancaran Pemilu 2024

128
×

Kabid Humas Polda Jabar : Polisi Terus Awasi Kantor Bawaslu untuk Menjaga Kelancaran Pemilu 2024

Sebarkan artikel ini

Eksposelensa.com | Dalam upaya menjaga keamanan dan kelancaran pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024, Polres Indramayu jajaran Polda Jabar terus melakukan monitoring dan pengamanan terhadap kantor Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Indramayu. Selasa (6/2/2024)

Kapolres Indramayu Polda Jabar AKBP M. Fahri Siregar, menjelaskan bahwa langkah ini diambil untuk memastikan bahwa seluruh tahapan Pemilu berlangsung dengan aman dan tanpa hambatan.

Kabid Humas Polda Jabar Kombes Pol. Ibrahim Tompo S.I.K., M.Si mengatakan bahwa Polri terus melakukan langkah-langkah pengamanan dan pemantauan terhadap kantor Bawaslu. Hal ini sebagai bentuk komitmen untuk memberikan perlindungan maksimal terhadap proses demokrasi yang sedang berlangsung.

Dalam melaksanakan tugas pengamanan, setiap aktivitas di sekitar kantor Bawaslu dipantau secara ketat, dan langkah-langkah keamanan seperti penjagaan serta pemeriksaan keluar-masuk orang diintensifkan.

“Kami juga berkoordinasi secara rutin dengan pihak Bawaslu untuk mendapatkan informasi terkini terkait dengan keamanan dan kelancaran Pemilu. Sinergi ini penting untuk menciptakan kondisi yang kondusif,” tambahnya.

Polres Indramayu Polda Jabar akan terus berupaya memberikan rasa aman kepada masyarakat dan menjaga keamanan selama proses Pemilu berlangsung.

Monitoring dan pengamanan ini diharapkan dapat memberikan kepercayaan kepada masyarakat bahwa Pemilu berjalan dengan transparan, adil, dan aman.

“Kami mengajak seluruh masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam menciptakan Pemilu yang bersih dan demokratis. Laporkan jika ada hal yang mencurigakan atau melanggar aturan agar dapat ditindaklanjuti dengan cepat,” pungkas Kapolres. (Red)

“Perampokan Sumber Alam oleh Oknum Pejabat: Rakyat Terpuruk, Negara Diam” Sumedang, 3 – 2025 – Fenomena perampokan sumber daya alam kembali menyeruak di tengah krisis kepercayaan publik terhadap pemerintah. Di berbagai daerah, tambang ilegal, kebocoran hasil bumi, serta penguasaan lahan hutan oleh korporasi terus meningkat—dan di balik semuanya, bayangan oknum pejabat negara kerap terlihat. Investigasi sejumlah aktivis lingkungan dan jurnalis independen mengungkap pola sistematis: pemberian izin tambang yang penuh kejanggalan, proyek infrastruktur yang mengorbankan warga, serta kebijakan daerah yang disetir oleh kepentingan investor. Di balik meja rapat dan tanda tangan pejabat, miliaran rupiah kekayaan alam berpindah tangan—sementara rakyat di wilayah terdampak hanya mewarisi lumpur, polusi, dan kemiskinan. “Ini bukan lagi sekadar pelanggaran etika, tapi pengkhianatan terhadap amanat konstitusi. Negara wajib mengelola bumi, air, dan kekayaan alam untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, bukan segelintir pejabat atau korporasi rakus,” tegas [Nama Narasumber], aktivis lingkungan dari [Nama Lembaga]. Di Kalimantan, Papua, hingga Sulawesi, jejak perampasan sumber daya alam meninggalkan luka sosial dan ekologis yang dalam. Warga kehilangan lahan, air bersih, serta akses terhadap hutan adat yang selama ratusan tahun menjadi sumber kehidupan. Ironisnya, sebagian proyek yang diklaim “pembangunan” justru melanggengkan penderitaan. Pengawasan lemah, penegakan hukum tumpul ke atas, dan kedekatan antara pejabat dengan pemodal membuat praktik ini seolah mendapat restu. Di banyak kasus, aparat justru melindungi kepentingan perusahaan ketimbang rakyat. Laporan terbaru beberapa lembaga independen menunjukkan, nilai kerugian negara akibat kebocoran hasil sumber daya alam mencapai triliunan rupiah per tahun. Namun yang lebih tragis, adalah kerugian sosial dan moral: hilangnya kepercayaan rakyat kepada negara yang seharusnya melindungi mereka. Rakyat menunggu langkah nyata: audit menyeluruh atas izin tambang, penuntasan kasus korupsi sumber daya alam, dan kebijakan yang benar-benar berpihak pada kepentingan publik. Bila tidak, maka sejarah akan mencatat — bahwa negeri yang kaya ini dirampok dari dalam oleh mereka yang seharusnya menjaganya.
Berita

Sumedang, 3 – 2025 – Fenomena perampokan sumber daya…