TNI / POLRI

Kabid Humas Polda Jabar : Polisi Wujudkan Lingkungan Kerja Bersih dengan Melaksanakan Korvei

135
×

Kabid Humas Polda Jabar : Polisi Wujudkan Lingkungan Kerja Bersih dengan Melaksanakan Korvei

Sebarkan artikel ini

Ekaposelensa.com | Memahami pentingnya lingkungan kerja yang nyaman dan bersih, Selasa (9/01/2024), personil Polsek Jatiwangi, Polres Majalengka Polda Jabar , dengan semangat dan kebersamaan, melaksanakan kegiatan Korvei (Koridor Bersih) usai pelaksanaan Apel Pagi.

Korvei ini menjadi salah satu bentuk komitmen anggota Polsek Jatiwangi untuk menjaga kebersihan dan kenyamanan lingkungan di sekitar Mako (Markas Komando) mereka. Kegiatan ini dilakukan sebagai langkah positif untuk menciptakan lingkungan kerja yang bersih, indah, dan memberikan dampak positif terhadap semangat anggota dalam menjalankan tugas sehari-hari.

Kapolres Majalengka Polda Jabar , AKBP Indra Novianto, S.I.K., M.Si., CPHR, menyampaikan melalui Kapolsek Jatiwangi, Kompol Endang Kusnandar, S.H., M.H., bahwa kegiatan ini merupakan upaya bersama dalam menciptakan kondisi kerja yang optimal. “Selesai Apel Pagi, Anggota Polsek Jatiwangi melaksanakan korvei atau bersih-bersih lingkungan Mapolsek Jatiwangi,” ungkap Kapolsek.

Dalam kegiatan tersebut, personil Polsek Jatiwangi saling bekerjasama dalam membersihkan lingkungan sekitar. Mereka mencabut rumput, memungut sampah, menyapu halaman, dan mengangkat sampah. Seluruh personel turut berpartisipasi dengan penuh semangat, menunjukkan rasa tanggung jawab terhadap kebersihan dan kerapihan area kerja.

“Lingkungan kerja yang bersih dan indah akan membuat kita lebih semangat dalam menjalankan tugas. Kebersihan bukan hanya tanggung jawab petugas kebersihan, tetapi juga tanggung jawab kita bersama.” tambah Kabid Humas Polda Jabar.

Upaya ini sejalan dengan semangat Polri untuk memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat. Dengan lingkungan kerja yang bersih dan rapi, diharapkan anggota Polsek Jatiwangi dapat bekerja dengan fokus dan produktif, memberikan dampak positif terhadap efektivitas tugas kepolisian.

“Perampokan Sumber Alam oleh Oknum Pejabat: Rakyat Terpuruk, Negara Diam” Sumedang, 3 – 2025 – Fenomena perampokan sumber daya alam kembali menyeruak di tengah krisis kepercayaan publik terhadap pemerintah. Di berbagai daerah, tambang ilegal, kebocoran hasil bumi, serta penguasaan lahan hutan oleh korporasi terus meningkat—dan di balik semuanya, bayangan oknum pejabat negara kerap terlihat. Investigasi sejumlah aktivis lingkungan dan jurnalis independen mengungkap pola sistematis: pemberian izin tambang yang penuh kejanggalan, proyek infrastruktur yang mengorbankan warga, serta kebijakan daerah yang disetir oleh kepentingan investor. Di balik meja rapat dan tanda tangan pejabat, miliaran rupiah kekayaan alam berpindah tangan—sementara rakyat di wilayah terdampak hanya mewarisi lumpur, polusi, dan kemiskinan. “Ini bukan lagi sekadar pelanggaran etika, tapi pengkhianatan terhadap amanat konstitusi. Negara wajib mengelola bumi, air, dan kekayaan alam untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, bukan segelintir pejabat atau korporasi rakus,” tegas [Nama Narasumber], aktivis lingkungan dari [Nama Lembaga]. Di Kalimantan, Papua, hingga Sulawesi, jejak perampasan sumber daya alam meninggalkan luka sosial dan ekologis yang dalam. Warga kehilangan lahan, air bersih, serta akses terhadap hutan adat yang selama ratusan tahun menjadi sumber kehidupan. Ironisnya, sebagian proyek yang diklaim “pembangunan” justru melanggengkan penderitaan. Pengawasan lemah, penegakan hukum tumpul ke atas, dan kedekatan antara pejabat dengan pemodal membuat praktik ini seolah mendapat restu. Di banyak kasus, aparat justru melindungi kepentingan perusahaan ketimbang rakyat. Laporan terbaru beberapa lembaga independen menunjukkan, nilai kerugian negara akibat kebocoran hasil sumber daya alam mencapai triliunan rupiah per tahun. Namun yang lebih tragis, adalah kerugian sosial dan moral: hilangnya kepercayaan rakyat kepada negara yang seharusnya melindungi mereka. Rakyat menunggu langkah nyata: audit menyeluruh atas izin tambang, penuntasan kasus korupsi sumber daya alam, dan kebijakan yang benar-benar berpihak pada kepentingan publik. Bila tidak, maka sejarah akan mencatat — bahwa negeri yang kaya ini dirampok dari dalam oleh mereka yang seharusnya menjaganya.
Berita

Sumedang, 3 – 2025 – Fenomena perampokan sumber daya…