Beranda Berita KAPOLDA JABAR KUNKER DI KOTA CIREBON, DILANJUTKAN HADIRI PANGGUNG HIBURAN RAKYAT TNI-POLRI
BeritaInternasionalNewsTNI / POLRI

KAPOLDA JABAR KUNKER DI KOTA CIREBON, DILANJUTKAN HADIRI PANGGUNG HIBURAN RAKYAT TNI-POLRI

Redaksi2 min baca
147
×

KAPOLDA JABAR KUNKER DI KOTA CIREBON, DILANJUTKAN HADIRI PANGGUNG HIBURAN RAKYAT TNI-POLRI

Sebarkan artikel ini

Eksposelensa.com | Kapolda Jabar Irjen Pol Dr. Akhmad Wiyagus, S.Ik.,M.Si.,M.M bersama Pangdam III/Siliwangi Mayjen TNI Erwin Djatniko melaksanakan kunjungan kerja (kunker) ke Polres Cirebon Kota.

Rombongan tiba di Mapolres Cirebon Kota dan diterima langsung oleh Kapolres Cirebon Kota AKBP Muhammad Rano Hadiyanto S.Ik.,M.M, Dandim 0614/Kota Cirebon, Letkol Inf Robil Syaifullah beserta jajaran PJU lainnya.

Adapun ikut dalam rombongan Dirkrimsus Polda Jabar, Kombes Pol Deni Okvianto, Karo SDM Polda Jabar, Kombes Pol Hari Hariyadi, Kabid Humas Polda Jabar Kombes Pol Ibrahim Tompo,S.I.K.,M.Si, Danrem 063/SGJ Kolonel Inf Andi Asmara Dewa, S.H.,M.Han. Asops Kasdam III/Slw Kolonel Kav Hista Soleh Harahap S.I.P,. Asintel Kasdam III/Slw Kolonel Inf Ari Prasetya, S.E. Danpomdam III/Slw Kolonel Cpm Sigit Himawan Sutanto S.H,.

Mengawali kunkernya, Kapolda Jabar bersama Pangdam III/Siliwangi melaksanakan sholat Jum’at bersama di Masjid Adz Dzikra Mapolres Cirebon Kota.

Usai melaksanakan sholat Jum’at, Kapolda Jabar bersama Pangdam III/Siliwangi melaksanakan makan siang di ruang Lobi Polres Cirebon Kota, Jum’at (13/10/23).

Selanjutnya, Kapolda Jabar beserta Pangdam III/Siliwangi akan menghadiri acara Panggung Hiburan Rakyat TNI – POLRI “Ngajaga Lembur, Pemilu Damai – Indonesia Maju” di Batalyon Arhanud 14/PWY dalam rangka HUT TNI ke-78 tahun 2023. “TNI Patriot NKRI Pengawal Demokrasi Untuk Indonesia Maju”.

Kegiatan Panggung Hiburan Rakyat yang dilaksanakan dalam rangka HUT TNI ke 78 dengan mengusung tema “TNI PATRIOT NKRI PENGAWAL DEMOKRASI UNTUK INDONESIA MAJU”

Kapolda Jabar bersama Pangdam III/Siliwangi menunju ke Batalyon menggunakan motor vespa didampingi komunitas motor lainnya.

Kapolda Jabar bersama Pangdam III/ Siliwangi pada kesempatan tersebut tidak lupa membagikan 150 paket sembako yang diberikan kepada masyarakat yang membutuhkan . (Red)

Post Views: 147

Pos Terkait

Berita
Polres Garut Tunjukkan Kepedulian, Antar Dua Lansia Asal Bogor yang Kehilangan Surat Penting
Berita
Cegah Dianiaya, Malah Jadi Pelaku: Penganiayaan Antar Teman Dekat di Garut, Polsek Singajaya Gerak Cepat Amankan Pelaku
Berita
Kapolres Garut Pimpin Apel Dan Gladi Lapang Kesiapsiagaan Bencana Hidrometeorologi Dan Gempa Bumi Tahun 2025
Berita
Pererat Ukhuwah dan Sinergitas, Kapolres Garut Silaturahmi dengan Ulama
Berita
Perampokan Sumber Alam oleh Oknum Pejabat: Rakyat Terpuruk, Negara Diam
Berita
“Perampokan Sumber Alam oleh Oknum Pejabat: Rakyat Terpuruk, Negara Diam” Sumedang, 3 – 2025 – Fenomena perampokan sumber daya alam kembali menyeruak di tengah krisis kepercayaan publik terhadap pemerintah. Di berbagai daerah, tambang ilegal, kebocoran hasil bumi, serta penguasaan lahan hutan oleh korporasi terus meningkat—dan di balik semuanya, bayangan oknum pejabat negara kerap terlihat. Investigasi sejumlah aktivis lingkungan dan jurnalis independen mengungkap pola sistematis: pemberian izin tambang yang penuh kejanggalan, proyek infrastruktur yang mengorbankan warga, serta kebijakan daerah yang disetir oleh kepentingan investor. Di balik meja rapat dan tanda tangan pejabat, miliaran rupiah kekayaan alam berpindah tangan—sementara rakyat di wilayah terdampak hanya mewarisi lumpur, polusi, dan kemiskinan. “Ini bukan lagi sekadar pelanggaran etika, tapi pengkhianatan terhadap amanat konstitusi. Negara wajib mengelola bumi, air, dan kekayaan alam untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, bukan segelintir pejabat atau korporasi rakus,” tegas [Nama Narasumber], aktivis lingkungan dari [Nama Lembaga]. Di Kalimantan, Papua, hingga Sulawesi, jejak perampasan sumber daya alam meninggalkan luka sosial dan ekologis yang dalam. Warga kehilangan lahan, air bersih, serta akses terhadap hutan adat yang selama ratusan tahun menjadi sumber kehidupan. Ironisnya, sebagian proyek yang diklaim “pembangunan” justru melanggengkan penderitaan. Pengawasan lemah, penegakan hukum tumpul ke atas, dan kedekatan antara pejabat dengan pemodal membuat praktik ini seolah mendapat restu. Di banyak kasus, aparat justru melindungi kepentingan perusahaan ketimbang rakyat. Laporan terbaru beberapa lembaga independen menunjukkan, nilai kerugian negara akibat kebocoran hasil sumber daya alam mencapai triliunan rupiah per tahun. Namun yang lebih tragis, adalah kerugian sosial dan moral: hilangnya kepercayaan rakyat kepada negara yang seharusnya melindungi mereka. Rakyat menunggu langkah nyata: audit menyeluruh atas izin tambang, penuntasan kasus korupsi sumber daya alam, dan kebijakan yang benar-benar berpihak pada kepentingan publik. Bila tidak, maka sejarah akan mencatat — bahwa negeri yang kaya ini dirampok dari dalam oleh mereka yang seharusnya menjaganya.

Baca Juga

“Perampokan Sumber Alam oleh Oknum Pejabat: Rakyat Terpuruk, Negara Diam” Sumedang, 3 – 2025 – Fenomena perampokan sumber daya alam kembali menyeruak di tengah krisis kepercayaan publik terhadap pemerintah. Di berbagai daerah, tambang ilegal, kebocoran hasil bumi, serta penguasaan lahan hutan oleh korporasi terus meningkat—dan di balik semuanya, bayangan oknum pejabat negara kerap terlihat. Investigasi sejumlah aktivis lingkungan dan jurnalis independen mengungkap pola sistematis: pemberian izin tambang yang penuh kejanggalan, proyek infrastruktur yang mengorbankan warga, serta kebijakan daerah yang disetir oleh kepentingan investor. Di balik meja rapat dan tanda tangan pejabat, miliaran rupiah kekayaan alam berpindah tangan—sementara rakyat di wilayah terdampak hanya mewarisi lumpur, polusi, dan kemiskinan. “Ini bukan lagi sekadar pelanggaran etika, tapi pengkhianatan terhadap amanat konstitusi. Negara wajib mengelola bumi, air, dan kekayaan alam untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, bukan segelintir pejabat atau korporasi rakus,” tegas [Nama Narasumber], aktivis lingkungan dari [Nama Lembaga]. Di Kalimantan, Papua, hingga Sulawesi, jejak perampasan sumber daya alam meninggalkan luka sosial dan ekologis yang dalam. Warga kehilangan lahan, air bersih, serta akses terhadap hutan adat yang selama ratusan tahun menjadi sumber kehidupan. Ironisnya, sebagian proyek yang diklaim “pembangunan” justru melanggengkan penderitaan. Pengawasan lemah, penegakan hukum tumpul ke atas, dan kedekatan antara pejabat dengan pemodal membuat praktik ini seolah mendapat restu. Di banyak kasus, aparat justru melindungi kepentingan perusahaan ketimbang rakyat. Laporan terbaru beberapa lembaga independen menunjukkan, nilai kerugian negara akibat kebocoran hasil sumber daya alam mencapai triliunan rupiah per tahun. Namun yang lebih tragis, adalah kerugian sosial dan moral: hilangnya kepercayaan rakyat kepada negara yang seharusnya melindungi mereka. Rakyat menunggu langkah nyata: audit menyeluruh atas izin tambang, penuntasan kasus korupsi sumber daya alam, dan kebijakan yang benar-benar berpihak pada kepentingan publik. Bila tidak, maka sejarah akan mencatat — bahwa negeri yang kaya ini dirampok dari dalam oleh mereka yang seharusnya menjaganya.
Berita

Sumedang, 3 – 2025 – Fenomena perampokan sumber daya…