Beranda News Kasum TNI Pimpin Sertijab Kapuspsi TNI
News

Kasum TNI Pimpin Sertijab Kapuspsi TNI

redaktur2 min baca
154
×

Kasum TNI Pimpin Sertijab Kapuspsi TNI

Sebarkan artikel ini

 

Eksposelensa.Com.Jakarta || Kasum TNI Letjen TNI Bambang Ismawan, S.E., M.M. mewakili Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto memimpin upacara Serah Terima Jabatan (Sertijab) Kapuspsi TNI dari Laksda TNI Dr. Wiwin Dwi Handayani, S.Psi., M.Si., CHRMP. kepada Marsma TNI Dra. Sri Hastuti Handayani, M.Si., M.Han., Psikolog., bertempat di Aula Gatot Soebroto Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta Timur. Rabu (31/07/2024).

Panglima TNI dalam sambutannya yang dibacakan Kasum TNI mengatakan bahwa serah terima jabatan merupakan hal yang lazim di lingkungan TNI dalam rangka pembinaan karier bagi prajurit TNI. Proses ini mencerminkan komitmen TNI dalam memastikan keberlanjutan dan regenerasi kepemimpinan yang profesional di lingkungan TNI. “Serah terima jabatan ini juga menjadi bagian dari upaya TNI dalam memberikan kesempatan bagi perwira tinggi untuk terus berkembang dan menghadapi tantangan baru, sehingga mampu memberikan kontribusi maksimal bagi institusi dan negara,” kata Panglima TNI.
Lebih lanjut Panglima TNI menyampaikan bahwa dengan adanya pembinaan karier yang terstruktur dan sistematis, TNI memastikan bahwa setiap perwira memiliki kesempatan yang adil untuk mengembangkan kemampuan dan potensi mereka, serta siap untuk mengemban tugas-tugas yang lebih besar di masa depan.
Panglima TNI mengucapkan terima kasih kepada Laksda TNI Wiwin Dwi Handayani yang telah memberikan kontribusi positif bagi TNI selama masa jabatannya, kepada pejabat Kepala Pusat Psikologi TNI yang baru, Panglima TNI memerintahkan agar melanjutkan dan mengembangkan lebih jauh pencapaian Puspsi TNI. “Lanjutkan hal-hal baik yang telah ditorehkan oleh pejabat sebelumnya, dan lakukan terobosan-terobosan baru bagi pengembangan dan kemajuan satuan sehingga dapat berguna dalam pencapaian tugas pokok TNI,” pungkas Panglima TNI.
Turut hadir pada acara tersebut diantaranya Irjen TNI Laksdya TNI Dadi Hartanto, Danjen Akademi TNI Letjen TNI Rudianto, Pangkogabwilhan I Laksdya TNI Agus Heriadi, Koorsahli Panglima TNI Mayjen TNI Dadang Arif Abdurahma, para Asisten Panglima TNI serta Pejabat Utama Mabes TNI.
Post Views: 154

Pos Terkait

Berita
Polres Garut Tunjukkan Kepedulian, Antar Dua Lansia Asal Bogor yang Kehilangan Surat Penting
Berita
Cegah Dianiaya, Malah Jadi Pelaku: Penganiayaan Antar Teman Dekat di Garut, Polsek Singajaya Gerak Cepat Amankan Pelaku
Berita
Kapolres Garut Pimpin Apel Dan Gladi Lapang Kesiapsiagaan Bencana Hidrometeorologi Dan Gempa Bumi Tahun 2025
Berita
Pererat Ukhuwah dan Sinergitas, Kapolres Garut Silaturahmi dengan Ulama
Berita
Perampokan Sumber Alam oleh Oknum Pejabat: Rakyat Terpuruk, Negara Diam
Berita
“Perampokan Sumber Alam oleh Oknum Pejabat: Rakyat Terpuruk, Negara Diam” Sumedang, 3 – 2025 – Fenomena perampokan sumber daya alam kembali menyeruak di tengah krisis kepercayaan publik terhadap pemerintah. Di berbagai daerah, tambang ilegal, kebocoran hasil bumi, serta penguasaan lahan hutan oleh korporasi terus meningkat—dan di balik semuanya, bayangan oknum pejabat negara kerap terlihat. Investigasi sejumlah aktivis lingkungan dan jurnalis independen mengungkap pola sistematis: pemberian izin tambang yang penuh kejanggalan, proyek infrastruktur yang mengorbankan warga, serta kebijakan daerah yang disetir oleh kepentingan investor. Di balik meja rapat dan tanda tangan pejabat, miliaran rupiah kekayaan alam berpindah tangan—sementara rakyat di wilayah terdampak hanya mewarisi lumpur, polusi, dan kemiskinan. “Ini bukan lagi sekadar pelanggaran etika, tapi pengkhianatan terhadap amanat konstitusi. Negara wajib mengelola bumi, air, dan kekayaan alam untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, bukan segelintir pejabat atau korporasi rakus,” tegas [Nama Narasumber], aktivis lingkungan dari [Nama Lembaga]. Di Kalimantan, Papua, hingga Sulawesi, jejak perampasan sumber daya alam meninggalkan luka sosial dan ekologis yang dalam. Warga kehilangan lahan, air bersih, serta akses terhadap hutan adat yang selama ratusan tahun menjadi sumber kehidupan. Ironisnya, sebagian proyek yang diklaim “pembangunan” justru melanggengkan penderitaan. Pengawasan lemah, penegakan hukum tumpul ke atas, dan kedekatan antara pejabat dengan pemodal membuat praktik ini seolah mendapat restu. Di banyak kasus, aparat justru melindungi kepentingan perusahaan ketimbang rakyat. Laporan terbaru beberapa lembaga independen menunjukkan, nilai kerugian negara akibat kebocoran hasil sumber daya alam mencapai triliunan rupiah per tahun. Namun yang lebih tragis, adalah kerugian sosial dan moral: hilangnya kepercayaan rakyat kepada negara yang seharusnya melindungi mereka. Rakyat menunggu langkah nyata: audit menyeluruh atas izin tambang, penuntasan kasus korupsi sumber daya alam, dan kebijakan yang benar-benar berpihak pada kepentingan publik. Bila tidak, maka sejarah akan mencatat — bahwa negeri yang kaya ini dirampok dari dalam oleh mereka yang seharusnya menjaganya.

Baca Juga

“Perampokan Sumber Alam oleh Oknum Pejabat: Rakyat Terpuruk, Negara Diam” Sumedang, 3 – 2025 – Fenomena perampokan sumber daya alam kembali menyeruak di tengah krisis kepercayaan publik terhadap pemerintah. Di berbagai daerah, tambang ilegal, kebocoran hasil bumi, serta penguasaan lahan hutan oleh korporasi terus meningkat—dan di balik semuanya, bayangan oknum pejabat negara kerap terlihat. Investigasi sejumlah aktivis lingkungan dan jurnalis independen mengungkap pola sistematis: pemberian izin tambang yang penuh kejanggalan, proyek infrastruktur yang mengorbankan warga, serta kebijakan daerah yang disetir oleh kepentingan investor. Di balik meja rapat dan tanda tangan pejabat, miliaran rupiah kekayaan alam berpindah tangan—sementara rakyat di wilayah terdampak hanya mewarisi lumpur, polusi, dan kemiskinan. “Ini bukan lagi sekadar pelanggaran etika, tapi pengkhianatan terhadap amanat konstitusi. Negara wajib mengelola bumi, air, dan kekayaan alam untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, bukan segelintir pejabat atau korporasi rakus,” tegas [Nama Narasumber], aktivis lingkungan dari [Nama Lembaga]. Di Kalimantan, Papua, hingga Sulawesi, jejak perampasan sumber daya alam meninggalkan luka sosial dan ekologis yang dalam. Warga kehilangan lahan, air bersih, serta akses terhadap hutan adat yang selama ratusan tahun menjadi sumber kehidupan. Ironisnya, sebagian proyek yang diklaim “pembangunan” justru melanggengkan penderitaan. Pengawasan lemah, penegakan hukum tumpul ke atas, dan kedekatan antara pejabat dengan pemodal membuat praktik ini seolah mendapat restu. Di banyak kasus, aparat justru melindungi kepentingan perusahaan ketimbang rakyat. Laporan terbaru beberapa lembaga independen menunjukkan, nilai kerugian negara akibat kebocoran hasil sumber daya alam mencapai triliunan rupiah per tahun. Namun yang lebih tragis, adalah kerugian sosial dan moral: hilangnya kepercayaan rakyat kepada negara yang seharusnya melindungi mereka. Rakyat menunggu langkah nyata: audit menyeluruh atas izin tambang, penuntasan kasus korupsi sumber daya alam, dan kebijakan yang benar-benar berpihak pada kepentingan publik. Bila tidak, maka sejarah akan mencatat — bahwa negeri yang kaya ini dirampok dari dalam oleh mereka yang seharusnya menjaganya.
Berita

Sumedang, 3 – 2025 – Fenomena perampokan sumber daya…