BeritaLintas DaerahNewsTNI / POLRI

Ketum GMOCT: Muslim Penyerang Wartawan, Bukan Korban, Ini Murni Penganiayaan!

12
×

Ketum GMOCT: Muslim Penyerang Wartawan, Bukan Korban, Ini Murni Penganiayaan!

Sebarkan artikel ini

Eksposelensa.com – Jakarta, 31 Oktober 2025 (GMOCT) — Ketua Umum Gabungan Media Online dan Cetak Ternama (GMOCT), Agung Sulistio, memberikan tanggapan keras atas pernyataan kuasa hukum Muslem, pelaku pembacokan terhadap Ridwanto, Ketua DPD GMOCT Provinsi Aceh. Agung menegaskan bahwa fakta hukum menunjukkan Muslem adalah penyerang, bukan korban, dan tindakan tersebut murni penganiayaan.

Pernyataan ini merespons pernyataan Teuku Raja Aswad, S.H., kuasa hukum Muslem, yang menyebut bahwa tuduhan kriminalisasi terhadap Ridwanto hanyalah framing untuk menutupi fakta pidana yang dilakukan Ridwanto terhadap kliennya.

Agung Sulistio membantah keras pernyataan tersebut. Berdasarkan analisis kronologi kejadian, keterangan saksi, serta kajian hukum yang mendalam, Agung menilai bahwa tindakan Muslem telah memenuhi unsur tindak pidana penganiayaan sebagaimana diatur dalam Pasal 351 KUHP.

Agung menjelaskan bahwa berdasarkan alur kejadian, Muslem merupakan pihak pertama yang melakukan serangan fisik menggunakan senjata tajam terhadap Ridwanto. “Fakta hukum dan bukti visual menunjukkan dengan jelas bahwa tindakan Muslem adalah perbuatan aktif penyerangan yang melanggar hukum. Tidak ada alasan pembenar dalam tindakan tersebut,” tegas Agung.

Sebaliknya, menurut hasil pengumpulan keterangan lapangan, Ridwanto tidak memiliki niat menyerang, melainkan hanya melakukan upaya pembelaan diri dari serangan mendadak yang dilakukan Muslem. “Ridwanto bertindak spontan untuk melindungi keselamatan dirinya. Dalam hukum pidana, hal itu diakui sebagai bentuk pembelaan terpaksa yang sah, sebagaimana diatur dalam Pasal 49 KUHP,” ujar Agung.

Keterangan dari para saksi mata, termasuk Arfan dan enam orang lainnya, juga memperkuat kesimpulan bahwa penyerangan berasal sepenuhnya dari pihak Muslem. Semua saksi memberikan pernyataan konsisten bahwa Ridwanto tidak melakukan provokasi atau tindakan agresif apa pun sebelumnya. “Konsistensi saksi ini menjadi landasan penting bagi penegakan hukum yang objektif dan transparan,” tambahnya.

Agung juga menyoroti langkah Muslem yang justru melaporkan kejadian tersebut ke pihak kepolisian. Ia menegaskan bahwa pelaporan semacam itu tidak dapat menghapus fakta hukum bahwa Muslem adalah pihak yang memulai penyerangan. “Dalam konteks hukum pidana, pelapor bukan berarti korban. Yang dinilai adalah siapa yang melakukan perbuatan pidana terlebih dahulu,” jelas Agung, mengutip asas acta non verba — bahwa tindakan lebih berbobot daripada kata-kata.

Dari sisi hukum, Muslem dapat dijerat dengan Pasal 351 KUHP tentang penganiayaan, sementara Ridwanto dapat dilindungi oleh Pasal 49 KUHP tentang pembelaan terpaksa. “Tindakan Ridwanto bukanlah penyerangan, melainkan upaya mempertahankan diri dari ancaman serius terhadap jiwanya. Maka, ia seharusnya dilindungi oleh hukum, bukan dipidana,” ujar Agung.

Sekjen GMOCT Soroti Dugaan Pelanggaran Prosedur Penangkapan

Sekretaris Umum GMOCT, Asep NS, menambahkan informasi yang didapatkan dari pihak keluarga Ridwanto terkait dugaan pelanggaran prosedur penangkapan dan penahanan.

“Menurut para saksi yang mendampingi Ridwanto di Polsek Darul Makmur sebelum digelandang ke Polres Nagan Raya untuk ditahan, Bripka Mirza menelpon Ridwanto untuk mengajak ngopi-ngopi di Mapolsek Darul Makmur. Namun, setibanya di Mapolsek Darul Makmur, Ridwanto dan kawan-kawan mendengar pernyataan dari Bripka Mirza bahwa Ridwanto malam itu juga harus ditahan di Polres Nagan Raya,” ungkap Asep.

Lebih lanjut, Asep NS menyatakan bahwa hingga kini, hampir satu minggu setelah penangkapan, keluarga Ridwanto, baik istri maupun orang tuanya, belum menerima surat resmi perihal penangkapan ataupun penahanan. “Ini jelas pelanggaran prosedur. Keluarga berhak tahu alasan dan dasar hukum penangkapan,” tegas Asep.

Menutup keterangannya, Agung Sulistio menegaskan bahwa GMOCT akan mengawal kasus ini hingga tuntas, serta meminta aparat penegak hukum bersikap profesional dan netral. “Kekerasan terhadap wartawan adalah serangan terhadap kebebasan pers dan demokrasi. Kami mendesak agar pelaku diproses sesuai hukum yang berlaku. Negara harus hadir untuk menjamin perlindungan terhadap insan pers,” pungkas Agung dengan tegas.

#noviralnojustice

#polripresisi

#polresnaganraya

#polsekdarulmakmur

#stopkriminalisasiterhadapwartawan

Team/Red

GMOCT: Gabungan Media Online dan Cetak Ternama

Editor: Adji Saka