BeritaInternasionalNewsTNI / POLRI

Lestarikan Lingkungan Sekitar KCIC, Bid Humas Polda Jabar Gelar Penanaman Pohon Jelang HUT Humas Polri ke-72

149
×

Lestarikan Lingkungan Sekitar KCIC, Bid Humas Polda Jabar Gelar Penanaman Pohon Jelang HUT Humas Polri ke-72

Sebarkan artikel ini

Eksposelensa.com | Menjelang HUT Humas Polri, Bid Humas Polda Jabar menggelar kegiatan aksi bakti sosial dengan cara penanaman pohon secara serenyak di Stasiun Kereta Cepat Tegalluar, Jum’at (13/10/2023).

Kegiatan bakti sosial ini dipimpin langsung oleh Kabid Humas Polda Jabar Kombes Pol. Ibrahim Tompo S.I.K., M.Si dan melibatkan, Kepala Stasiun Kereta Cepat Tegalluar, Anggota Pramuka, karang taruna, pemuda sertaasyarakat sekitar wilayah Tegalluar, Personel Polsek Cileunyi serta Personel Bid Humas Polda Jabar.

Kegiatan penanaman pohon sebagai bagian dari upaya untuk meningkatkan penghijauan dan kepedulian lingkungan, guna keberlanjutan dan kualitas lingkungan sebagai faktor penting dalam menjaga ketentraman serta kesejahteraan masyarakat.

Kombes Pol. Ibrahim Tompo S.I.K., M.Si., mengatakan bahwa kegiatan yang berlangsung ini menjadi wujud nyata dari komitmen Polri untuk turut serta dalam kegiatan kemanusiaan.

“Penanaman pohon adalah langkah awal yang sederhana , namun memiliki dampak besar dalam memberikan udara segar dan memperindah lingkungan.” ujar Ibrahim Tompo.

Dalam kegiatan ini, 200 bibit pohon ditanam disekitar Stasiun Tegaluar KCIC Bandung.
Penanaman pohon ini merupakan bagian dari program “Polisi peduli lingkungan” dalam menyambut hari ulang tahun Humas Polri ke-72, dengan tujuan untuk memperkuat kesadaran lingkungan dan mengajak masyarakat untuk turut serta dalam melestarikan alam.

Pada kesempatan yang sama, Kepala Stasiun Kereta Tegalluar mengucapkan apresiasi dan terima kasih kepada Polda Jabar, atas penanaman pohon ini, karena Kegiatan penanaman pohon dilakukan untuk menciptakan lingkungan hidup yang hijau, mencegah terjadinya erosi yang dapat menyebabkan tanah longsor dan banjir serta mengurangi polusi udara.

Diharapkan bahwa langkah – langkah positif ini dapat menginspirasi masyarakat untuk lebih aktif dalam menjaga alam. (Zaenal)

“Perampokan Sumber Alam oleh Oknum Pejabat: Rakyat Terpuruk, Negara Diam” Sumedang, 3 – 2025 – Fenomena perampokan sumber daya alam kembali menyeruak di tengah krisis kepercayaan publik terhadap pemerintah. Di berbagai daerah, tambang ilegal, kebocoran hasil bumi, serta penguasaan lahan hutan oleh korporasi terus meningkat—dan di balik semuanya, bayangan oknum pejabat negara kerap terlihat. Investigasi sejumlah aktivis lingkungan dan jurnalis independen mengungkap pola sistematis: pemberian izin tambang yang penuh kejanggalan, proyek infrastruktur yang mengorbankan warga, serta kebijakan daerah yang disetir oleh kepentingan investor. Di balik meja rapat dan tanda tangan pejabat, miliaran rupiah kekayaan alam berpindah tangan—sementara rakyat di wilayah terdampak hanya mewarisi lumpur, polusi, dan kemiskinan. “Ini bukan lagi sekadar pelanggaran etika, tapi pengkhianatan terhadap amanat konstitusi. Negara wajib mengelola bumi, air, dan kekayaan alam untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, bukan segelintir pejabat atau korporasi rakus,” tegas [Nama Narasumber], aktivis lingkungan dari [Nama Lembaga]. Di Kalimantan, Papua, hingga Sulawesi, jejak perampasan sumber daya alam meninggalkan luka sosial dan ekologis yang dalam. Warga kehilangan lahan, air bersih, serta akses terhadap hutan adat yang selama ratusan tahun menjadi sumber kehidupan. Ironisnya, sebagian proyek yang diklaim “pembangunan” justru melanggengkan penderitaan. Pengawasan lemah, penegakan hukum tumpul ke atas, dan kedekatan antara pejabat dengan pemodal membuat praktik ini seolah mendapat restu. Di banyak kasus, aparat justru melindungi kepentingan perusahaan ketimbang rakyat. Laporan terbaru beberapa lembaga independen menunjukkan, nilai kerugian negara akibat kebocoran hasil sumber daya alam mencapai triliunan rupiah per tahun. Namun yang lebih tragis, adalah kerugian sosial dan moral: hilangnya kepercayaan rakyat kepada negara yang seharusnya melindungi mereka. Rakyat menunggu langkah nyata: audit menyeluruh atas izin tambang, penuntasan kasus korupsi sumber daya alam, dan kebijakan yang benar-benar berpihak pada kepentingan publik. Bila tidak, maka sejarah akan mencatat — bahwa negeri yang kaya ini dirampok dari dalam oleh mereka yang seharusnya menjaganya.
Berita

Sumedang, 3 – 2025 – Fenomena perampokan sumber daya…