BeritaLintas DaerahLintas ProvinsiNews

LSM GEMPUR Imbau Remaja Hindari Perang Sarung

107
×

LSM GEMPUR Imbau Remaja Hindari Perang Sarung

Sebarkan artikel ini

Eksposelensa.com, Tangerang,- Untuk menjaga ketertiban dan keamanan selama bulan suci Ramadan, Dewan Pimpinan Daerah Lembaga Swadaya Masyarakat Gerakan Pemantau Kinerja Aparatur Negara (DPD LSM GEMPUR) Provinsi Banten memberikan imbauan kepada remaja dan anak-anak agar menghindari perang sarung.

Imbauan ini diberikan untuk mengantisipasi aksi perang sarung dan penggunaan petasan yang kerap terjadi saat bulan Ramadan hingga membuat keresahan di masyarakat.

Ketua DPD LSM GEMPUR Provinsi Banten, Ilham Saputra menegaskan pihaknya akan membantu pihak kepolisian untuk terus melakukan pemantauan guna mencegah potensi gangguan ketertiban masyarakat.

“Kami mengimbau kepada seluruh remaja agar tidak terlibat dalam aksi perang sarung maupun penggunaan petasan yang dapat membahayakan diri sendiri maupun orang lain. Mari kita isi bulan Ramadan dengan kegiatan yang bermanfaat dan positif,” ujar Ilham Saputra, Selasa (4/3/25).

Selain itu Ilham Saputra juga mengajak para remaja untuk lebih aktif dalam kegiatan keagamaan dan sosial selama bulan Ramadan.

“Kami berharap para generasi muda dapat memanfaatkan bulan yang penuh berkah ini dengan kegiatan seperti tadarus Al-Qur’an, berbagi dengan sesama, dan mengikuti berbagai kegiatan positif di lingkungan masing-masing,” katanya.
.
LSM GEMPUR berkomitmen untuk terus melakukan pendekatan persuasif kepada masyarakat demi menciptakan lingkungan yang kondusif selama bulan Ramadan.

” Kami mengimbau kepada orang tua untuk selalu mengawasi keberadaan dan kegiatan anak-anak mereka, terutama ketika malam hari. Pastikan anak dalam kondisi aman dan tidak terlibat dalam aktivitas yang berisiko. Jika terjadi sesuatu yang tidak diinginkan, baik anak maupun orang tua akan turut menanggung akibatnya,” Tutur pria yang akrab disapa Paput.

Kegiatan imbauan ini mendapat respons positif dari warga, terutama para orang tua yang mengapresiasi langkah proaktif lemaga kontrol sosial dalam membantu pihak kepolisian dalam menjaga keamanan dan ketertiban di wilayah Kabupaten Tangerang.

“Perampokan Sumber Alam oleh Oknum Pejabat: Rakyat Terpuruk, Negara Diam” Sumedang, 3 – 2025 – Fenomena perampokan sumber daya alam kembali menyeruak di tengah krisis kepercayaan publik terhadap pemerintah. Di berbagai daerah, tambang ilegal, kebocoran hasil bumi, serta penguasaan lahan hutan oleh korporasi terus meningkat—dan di balik semuanya, bayangan oknum pejabat negara kerap terlihat. Investigasi sejumlah aktivis lingkungan dan jurnalis independen mengungkap pola sistematis: pemberian izin tambang yang penuh kejanggalan, proyek infrastruktur yang mengorbankan warga, serta kebijakan daerah yang disetir oleh kepentingan investor. Di balik meja rapat dan tanda tangan pejabat, miliaran rupiah kekayaan alam berpindah tangan—sementara rakyat di wilayah terdampak hanya mewarisi lumpur, polusi, dan kemiskinan. “Ini bukan lagi sekadar pelanggaran etika, tapi pengkhianatan terhadap amanat konstitusi. Negara wajib mengelola bumi, air, dan kekayaan alam untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, bukan segelintir pejabat atau korporasi rakus,” tegas [Nama Narasumber], aktivis lingkungan dari [Nama Lembaga]. Di Kalimantan, Papua, hingga Sulawesi, jejak perampasan sumber daya alam meninggalkan luka sosial dan ekologis yang dalam. Warga kehilangan lahan, air bersih, serta akses terhadap hutan adat yang selama ratusan tahun menjadi sumber kehidupan. Ironisnya, sebagian proyek yang diklaim “pembangunan” justru melanggengkan penderitaan. Pengawasan lemah, penegakan hukum tumpul ke atas, dan kedekatan antara pejabat dengan pemodal membuat praktik ini seolah mendapat restu. Di banyak kasus, aparat justru melindungi kepentingan perusahaan ketimbang rakyat. Laporan terbaru beberapa lembaga independen menunjukkan, nilai kerugian negara akibat kebocoran hasil sumber daya alam mencapai triliunan rupiah per tahun. Namun yang lebih tragis, adalah kerugian sosial dan moral: hilangnya kepercayaan rakyat kepada negara yang seharusnya melindungi mereka. Rakyat menunggu langkah nyata: audit menyeluruh atas izin tambang, penuntasan kasus korupsi sumber daya alam, dan kebijakan yang benar-benar berpihak pada kepentingan publik. Bila tidak, maka sejarah akan mencatat — bahwa negeri yang kaya ini dirampok dari dalam oleh mereka yang seharusnya menjaganya.
Berita

Sumedang, 3 – 2025 – Fenomena perampokan sumber daya…