NewsTNI / POLRI

Mabes TNI Gelar Upacara 17-an Bulan Januari: Panglima TNI Tekankan Kesiapan Hadapi Tantangan 2025

138
×

Mabes TNI Gelar Upacara 17-an Bulan Januari: Panglima TNI Tekankan Kesiapan Hadapi Tantangan 2025

Sebarkan artikel ini

Eksposelensa.Com, Jakarta – Markas Besar Tentara Nasional Indonesia (Mabes TNI) menggelar Upacara Bendera 17-an bulan Januari Tahun 2025, Upacara Bendera ini dipimpin oleh Inspektur Upacara Pa Sahli Tk. III Bidang Komunikasi Sosial Panglima TNI Mayjen TNI Rusmili, S.I.P., M.Si., dan diikuti oleh Prajurit dan PNS TNI di lingkungan Mabes TNI, bertempat di Lapangan Gedung B3 Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta Timur, Jumat (17/01/2025).

Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto, S.E., M.Si., dalam amanatnya yang dibacakan oleh Pa Sahli Tk. III Bidang Komunikasi Sosial Panglima TNI, menekankan pentingnya kesiapan menghadapi tantangan di tahun 2025. “Tahun 2025 akan menghadirkan berbagai tantangan yang baru, baik di bidang keamanan, sosial, ekonomi, maupun politik. Program-program pemerintah yang menjadi prioritas juga harus senantiasa kita dukung,” ungkapnya.

Selanjutnya Panglima TNI menyampaikan bahwa TNI harus semakin solid dan siap menjaga stabilitas dan kedamaian di tanah air serta bersinergi dengan instansi lainnya untuk mensukseskan program pemerintah. Keberhasilan dalam menghadapi tantangan ini sangat bergantung pada kesiapan fisik, mental, serta moralitas seluruh prajurit TNI dalam menghadapi setiap ancaman yang ada serta tugas yang diberikan.

Menutup amanatnya, Panglima TNI menyampaikan pesan sebagai  pedoman bagi seluruh prajurit. “Tingkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, tingkatkan soliditas dan kerja sama antar lembaga pertahanan negara, tingkatkan pemahaman keamanan terkait dinamika internasional, tingkatkan profesionalisme dan kualitas individu prajurit TNI serta perkuat hubungan TNI dengan rakyat karena Kemanunggalan TNI-Rakyat pada hakekatnya adalah kekuatan pertahanan nasional dalam menghadapi berbagai ancaman,” tegasnya.

 

 

“Perampokan Sumber Alam oleh Oknum Pejabat: Rakyat Terpuruk, Negara Diam” Sumedang, 3 – 2025 – Fenomena perampokan sumber daya alam kembali menyeruak di tengah krisis kepercayaan publik terhadap pemerintah. Di berbagai daerah, tambang ilegal, kebocoran hasil bumi, serta penguasaan lahan hutan oleh korporasi terus meningkat—dan di balik semuanya, bayangan oknum pejabat negara kerap terlihat. Investigasi sejumlah aktivis lingkungan dan jurnalis independen mengungkap pola sistematis: pemberian izin tambang yang penuh kejanggalan, proyek infrastruktur yang mengorbankan warga, serta kebijakan daerah yang disetir oleh kepentingan investor. Di balik meja rapat dan tanda tangan pejabat, miliaran rupiah kekayaan alam berpindah tangan—sementara rakyat di wilayah terdampak hanya mewarisi lumpur, polusi, dan kemiskinan. “Ini bukan lagi sekadar pelanggaran etika, tapi pengkhianatan terhadap amanat konstitusi. Negara wajib mengelola bumi, air, dan kekayaan alam untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, bukan segelintir pejabat atau korporasi rakus,” tegas [Nama Narasumber], aktivis lingkungan dari [Nama Lembaga]. Di Kalimantan, Papua, hingga Sulawesi, jejak perampasan sumber daya alam meninggalkan luka sosial dan ekologis yang dalam. Warga kehilangan lahan, air bersih, serta akses terhadap hutan adat yang selama ratusan tahun menjadi sumber kehidupan. Ironisnya, sebagian proyek yang diklaim “pembangunan” justru melanggengkan penderitaan. Pengawasan lemah, penegakan hukum tumpul ke atas, dan kedekatan antara pejabat dengan pemodal membuat praktik ini seolah mendapat restu. Di banyak kasus, aparat justru melindungi kepentingan perusahaan ketimbang rakyat. Laporan terbaru beberapa lembaga independen menunjukkan, nilai kerugian negara akibat kebocoran hasil sumber daya alam mencapai triliunan rupiah per tahun. Namun yang lebih tragis, adalah kerugian sosial dan moral: hilangnya kepercayaan rakyat kepada negara yang seharusnya melindungi mereka. Rakyat menunggu langkah nyata: audit menyeluruh atas izin tambang, penuntasan kasus korupsi sumber daya alam, dan kebijakan yang benar-benar berpihak pada kepentingan publik. Bila tidak, maka sejarah akan mencatat — bahwa negeri yang kaya ini dirampok dari dalam oleh mereka yang seharusnya menjaganya.
Berita

Sumedang, 3 – 2025 – Fenomena perampokan sumber daya…