TNI / POLRI

Pembekalan Kepada Peserta Senior Management Course Unhan RI

158
×

Pembekalan Kepada Peserta Senior Management Course Unhan RI

Sebarkan artikel ini

Jakarta, Eksposelensa.Com. Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto memberikan pembekalan kepada peserta Senior Management Course Unhan RI TA 2025 dengan topik “Peran TNI Dalam Transformasi Nasional” yang berlangsung di Aula Trimatra Gedung Pierre Tendean, Kementerian Pertahanan Republik Indonesia, Jakarta Pusat, Jum’at (17/1/2025).

Dalam pembekalannya, Panglima TNI menekankan pentingnya diplomasi militer sebagai elemen strategis dalam mendukung kebijakan luar negeri. “Diplomasi bertujuan untuk meningkatkan hubungan bilateral maupun multilateral, memperkuat kerjasama keamanan regional serta menciptakan stabilitas kawasan,” jelasnya.

Lebih lanjut, Panglima TNI juga mendorong para peserta untuk tidak berpikir stagnan atau terjebak dalam rutinitas. “para perwira sekalian, saya rasa kita sama-sama sepemikiran bahwa kita tidak bisa berpikir flat atau biasa-biasa, atau rutinisme saja, Kita bisa merubah pola pikir dan pola tindak, supaya TNI bisa lebih baik,” ungkapnya

Sebagai Panglima TNI memberikan motivasi dengan mengutip Surat Al-Isra ayat 7 dari Al-Qur’an yang mengajarkan bahwa kebaikan yang dilakukan seseorang akan kembali kepada dirinya sendiri. Peserta diharapkan selalu berbuat baik kepada siapa pun dan di mana pun bertugas.

Kegiatan ini diikuti oleh 201 peserta, yang terdiri dari Perwira Tinggi dan Perwira Menengah berpangkat Kolonel dari tiga matra TNI, yakni Darat, Laut, dan Udara. Turut hadir Rektor Unhan RI Letjen TNI (Purn) Jonni Mahroza beserta para dosen pembimbing dari Unhan RI.

 

 

“Perampokan Sumber Alam oleh Oknum Pejabat: Rakyat Terpuruk, Negara Diam” Sumedang, 3 – 2025 – Fenomena perampokan sumber daya alam kembali menyeruak di tengah krisis kepercayaan publik terhadap pemerintah. Di berbagai daerah, tambang ilegal, kebocoran hasil bumi, serta penguasaan lahan hutan oleh korporasi terus meningkat—dan di balik semuanya, bayangan oknum pejabat negara kerap terlihat. Investigasi sejumlah aktivis lingkungan dan jurnalis independen mengungkap pola sistematis: pemberian izin tambang yang penuh kejanggalan, proyek infrastruktur yang mengorbankan warga, serta kebijakan daerah yang disetir oleh kepentingan investor. Di balik meja rapat dan tanda tangan pejabat, miliaran rupiah kekayaan alam berpindah tangan—sementara rakyat di wilayah terdampak hanya mewarisi lumpur, polusi, dan kemiskinan. “Ini bukan lagi sekadar pelanggaran etika, tapi pengkhianatan terhadap amanat konstitusi. Negara wajib mengelola bumi, air, dan kekayaan alam untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, bukan segelintir pejabat atau korporasi rakus,” tegas [Nama Narasumber], aktivis lingkungan dari [Nama Lembaga]. Di Kalimantan, Papua, hingga Sulawesi, jejak perampasan sumber daya alam meninggalkan luka sosial dan ekologis yang dalam. Warga kehilangan lahan, air bersih, serta akses terhadap hutan adat yang selama ratusan tahun menjadi sumber kehidupan. Ironisnya, sebagian proyek yang diklaim “pembangunan” justru melanggengkan penderitaan. Pengawasan lemah, penegakan hukum tumpul ke atas, dan kedekatan antara pejabat dengan pemodal membuat praktik ini seolah mendapat restu. Di banyak kasus, aparat justru melindungi kepentingan perusahaan ketimbang rakyat. Laporan terbaru beberapa lembaga independen menunjukkan, nilai kerugian negara akibat kebocoran hasil sumber daya alam mencapai triliunan rupiah per tahun. Namun yang lebih tragis, adalah kerugian sosial dan moral: hilangnya kepercayaan rakyat kepada negara yang seharusnya melindungi mereka. Rakyat menunggu langkah nyata: audit menyeluruh atas izin tambang, penuntasan kasus korupsi sumber daya alam, dan kebijakan yang benar-benar berpihak pada kepentingan publik. Bila tidak, maka sejarah akan mencatat — bahwa negeri yang kaya ini dirampok dari dalam oleh mereka yang seharusnya menjaganya.
Berita

Sumedang, 3 – 2025 – Fenomena perampokan sumber daya…