Beranda Berita Polsek Saribudolok Sukses Gelar Strong Point di SMK N1 Silimakuta, Lalu Lintas Aman dan Lancar
BeritaNewsTNI / POLRI

Polsek Saribudolok Sukses Gelar Strong Point di SMK N1 Silimakuta, Lalu Lintas Aman dan Lancar

Redaksi2 min baca
175
×

Polsek Saribudolok Sukses Gelar Strong Point di SMK N1 Silimakuta, Lalu Lintas Aman dan Lancar

Sebarkan artikel ini

Eksposelensa.com | Simalungun – Sumatera Utara. Senin pagi, 12 Desember 2023, menjadi momen yang menyenangkan bagi masyarakat di Kecamatan Silimakuta, khususnya bagi pelajar dan pengguna jalan yang melintasi depan SMK N1 Silimakuta. Dengan langit yang cerah, Kepolisian Sektor (Polsek) Saribudolok telah berhasil melaksanakan kegiatan Strong Point/Penjagaan dan Pengaturan Lalu Lintas (Pos Padat Lalin) yang dimulai pukul 06.45 WIB hingga selesai.

Pengaturan lalu lintas di pagi hari yang strategis ini ditujukan untuk menjaga kelancaran dan keamanan arus kendaraan di saat jam sibuk, terutama ketika pelajar dan masyarakat beraktivitas pada awal hari. Dengan diadakannya kegiatan ini, situasi lalu lintas di Jalan Lintas Saribudolok tercatat aman dan lancar pada hari tersebut.

Berada di bawah bimbingan Kapolsek Saribudolok, AKP Nelson Manurung, SH, kegiatan ini mendapatkan respon positif dari masyarakat. Kehadiran petugas kepolisian di lokasi strategis telah memberikan rasa aman dan memudahkan masyarakat dalam melaksanakan aktivitas mereka di pagi hari tanpa gangguan kemacetan yang signifikan.

AKP Nelson Manurung menegaskan, “Keberhasilan kegiatan Strong Point pagi ini bukan hanya terukur dari keteraturan lalu lintas, tetapi juga dari tingkat kepuasan dan keamanan masyarakat pengguna jalan. Kami akan senantiasa berkomitmen untuk memberikan pelayanan terbaik bagi warga, dan kegiatan serupa akan rutin kami laksanakan untuk menjamin kelancaran dan keselamatan di jalan.”ucap Nelson.

Kegiatan ini juga menjadi bagian dari upaya Polsek Saribudolok untuk menumbuhkan kesadaran akan pentingnya kepatuhan terhadap peraturan lalu lintas dan etika berkendara yang baik. Masyarakat yang merasa terbantu dengan adanya kegiatan ini berharap agar pengaturan lalu lintas semacam ini dapat terus diterapkan guna mengurangi risiko kecelakaan dan kemacetan, terutama pada jam-jam sibuk.

Dengan hasil yang memuaskan ini, Polsek Saribudolok akan terus meningkatkan kualitas layanan publik mereka, khususnya dalam pengelolaan lalu lintas dan keamanan warganya.

#Humas_Polres_Simalungum//Joe// (SE.Rento S)

Post Views: 175

Pos Terkait

Berita
Polres Garut Tunjukkan Kepedulian, Antar Dua Lansia Asal Bogor yang Kehilangan Surat Penting
Berita
Cegah Dianiaya, Malah Jadi Pelaku: Penganiayaan Antar Teman Dekat di Garut, Polsek Singajaya Gerak Cepat Amankan Pelaku
Berita
Kapolres Garut Pimpin Apel Dan Gladi Lapang Kesiapsiagaan Bencana Hidrometeorologi Dan Gempa Bumi Tahun 2025
Berita
Pererat Ukhuwah dan Sinergitas, Kapolres Garut Silaturahmi dengan Ulama
Berita
Perampokan Sumber Alam oleh Oknum Pejabat: Rakyat Terpuruk, Negara Diam
Berita
“Perampokan Sumber Alam oleh Oknum Pejabat: Rakyat Terpuruk, Negara Diam” Sumedang, 3 – 2025 – Fenomena perampokan sumber daya alam kembali menyeruak di tengah krisis kepercayaan publik terhadap pemerintah. Di berbagai daerah, tambang ilegal, kebocoran hasil bumi, serta penguasaan lahan hutan oleh korporasi terus meningkat—dan di balik semuanya, bayangan oknum pejabat negara kerap terlihat. Investigasi sejumlah aktivis lingkungan dan jurnalis independen mengungkap pola sistematis: pemberian izin tambang yang penuh kejanggalan, proyek infrastruktur yang mengorbankan warga, serta kebijakan daerah yang disetir oleh kepentingan investor. Di balik meja rapat dan tanda tangan pejabat, miliaran rupiah kekayaan alam berpindah tangan—sementara rakyat di wilayah terdampak hanya mewarisi lumpur, polusi, dan kemiskinan. “Ini bukan lagi sekadar pelanggaran etika, tapi pengkhianatan terhadap amanat konstitusi. Negara wajib mengelola bumi, air, dan kekayaan alam untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, bukan segelintir pejabat atau korporasi rakus,” tegas [Nama Narasumber], aktivis lingkungan dari [Nama Lembaga]. Di Kalimantan, Papua, hingga Sulawesi, jejak perampasan sumber daya alam meninggalkan luka sosial dan ekologis yang dalam. Warga kehilangan lahan, air bersih, serta akses terhadap hutan adat yang selama ratusan tahun menjadi sumber kehidupan. Ironisnya, sebagian proyek yang diklaim “pembangunan” justru melanggengkan penderitaan. Pengawasan lemah, penegakan hukum tumpul ke atas, dan kedekatan antara pejabat dengan pemodal membuat praktik ini seolah mendapat restu. Di banyak kasus, aparat justru melindungi kepentingan perusahaan ketimbang rakyat. Laporan terbaru beberapa lembaga independen menunjukkan, nilai kerugian negara akibat kebocoran hasil sumber daya alam mencapai triliunan rupiah per tahun. Namun yang lebih tragis, adalah kerugian sosial dan moral: hilangnya kepercayaan rakyat kepada negara yang seharusnya melindungi mereka. Rakyat menunggu langkah nyata: audit menyeluruh atas izin tambang, penuntasan kasus korupsi sumber daya alam, dan kebijakan yang benar-benar berpihak pada kepentingan publik. Bila tidak, maka sejarah akan mencatat — bahwa negeri yang kaya ini dirampok dari dalam oleh mereka yang seharusnya menjaganya.

Baca Juga

“Perampokan Sumber Alam oleh Oknum Pejabat: Rakyat Terpuruk, Negara Diam” Sumedang, 3 – 2025 – Fenomena perampokan sumber daya alam kembali menyeruak di tengah krisis kepercayaan publik terhadap pemerintah. Di berbagai daerah, tambang ilegal, kebocoran hasil bumi, serta penguasaan lahan hutan oleh korporasi terus meningkat—dan di balik semuanya, bayangan oknum pejabat negara kerap terlihat. Investigasi sejumlah aktivis lingkungan dan jurnalis independen mengungkap pola sistematis: pemberian izin tambang yang penuh kejanggalan, proyek infrastruktur yang mengorbankan warga, serta kebijakan daerah yang disetir oleh kepentingan investor. Di balik meja rapat dan tanda tangan pejabat, miliaran rupiah kekayaan alam berpindah tangan—sementara rakyat di wilayah terdampak hanya mewarisi lumpur, polusi, dan kemiskinan. “Ini bukan lagi sekadar pelanggaran etika, tapi pengkhianatan terhadap amanat konstitusi. Negara wajib mengelola bumi, air, dan kekayaan alam untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, bukan segelintir pejabat atau korporasi rakus,” tegas [Nama Narasumber], aktivis lingkungan dari [Nama Lembaga]. Di Kalimantan, Papua, hingga Sulawesi, jejak perampasan sumber daya alam meninggalkan luka sosial dan ekologis yang dalam. Warga kehilangan lahan, air bersih, serta akses terhadap hutan adat yang selama ratusan tahun menjadi sumber kehidupan. Ironisnya, sebagian proyek yang diklaim “pembangunan” justru melanggengkan penderitaan. Pengawasan lemah, penegakan hukum tumpul ke atas, dan kedekatan antara pejabat dengan pemodal membuat praktik ini seolah mendapat restu. Di banyak kasus, aparat justru melindungi kepentingan perusahaan ketimbang rakyat. Laporan terbaru beberapa lembaga independen menunjukkan, nilai kerugian negara akibat kebocoran hasil sumber daya alam mencapai triliunan rupiah per tahun. Namun yang lebih tragis, adalah kerugian sosial dan moral: hilangnya kepercayaan rakyat kepada negara yang seharusnya melindungi mereka. Rakyat menunggu langkah nyata: audit menyeluruh atas izin tambang, penuntasan kasus korupsi sumber daya alam, dan kebijakan yang benar-benar berpihak pada kepentingan publik. Bila tidak, maka sejarah akan mencatat — bahwa negeri yang kaya ini dirampok dari dalam oleh mereka yang seharusnya menjaganya.
Berita

Sumedang, 3 – 2025 – Fenomena perampokan sumber daya…