Beranda Berita Polsek Sumberjaya Gelar Patroli Gabungan Antisipasi Tawuran Antar Pelajar, Pastikan Situasi Aman dan Kondusif
BeritaLintas DaerahNewsTNI / POLRI

Polsek Sumberjaya Gelar Patroli Gabungan Antisipasi Tawuran Antar Pelajar, Pastikan Situasi Aman dan Kondusif

redaktur2 min baca
21
×

Polsek Sumberjaya Gelar Patroli Gabungan Antisipasi Tawuran Antar Pelajar, Pastikan Situasi Aman dan Kondusif

Sebarkan artikel ini

Eksposelensa.com – Majalengka – Dalam rangka menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas), Kapolres Majalengka AKBP Willy Andrian, S.H., S.I.K., M.H. melalui Kapolsek Sumberjaya AKP Adeng memimpin langsung kegiatan Patroli Antisipasi Aksi Tawuran Antar Pelajar di wilayah hukum Polsek Sumberjaya, pada Sabtu (1/11/2025).

Kegiatan patroli dilaksanakan bersama sejumlah personel Polsek Sumberjaya, meliputi Kanit Samapta IPDA Nono Suherno, Kanit Reskrim IPDA Agus Sri Wandono, S.H., Kanit Intelkam AIPDA Ajat Ginanj ar, serta para Bhabinkamtibmas.

Patroli dilakukan secara menyeluruh di beberapa titik rawan atau strong point, antara lain:

Perbatasan Kecamatan Palasah, depan pintu masuk Pabrik Wintai Garment, dan area SMPN 1 Sumberjaya.

Depan RS Mitra Plumbon Panjalin, Pasar Panjalin, MTs Prakarya, SMPN 2, dan SMAN 1 Sumberjaya.

Jalur Perempatan Prapatan Panjalin hingga perbatasan Ciwaringin–Budur (Kabupaten Cirebon).

Jalur alternatif samping Tol Cipali yang menghubungkan Desa Panjalin Kidul–Panjalin Kaler–Bongas Wetan–Bongas Kulon.Dalam pelaksanaan patroli tersebut, personel Polsek Sumberjaya juga bergabung dengan tim gabungan dari beberapa satuan, antara lain:

Polsek Leuwimunding yang dipimpin Kapolsek AKP Kenedy Joko Lelono beserta anggota,

Satuan Samapta Polres Majalengka yang dipimpin Kanit 1 AIPTU Endik, serta

Unit IV Kamneg Sat Intelkam Polres Majalengka yang dipimpin Kanit IV Kamneg AIPTU Iwan Setiawan, B., S.H.

Kapolsek Sumberjaya AKP Adeng menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan langkah preventif untuk mencegah potensi tawuran antar pelajar, khususnya pada jam rawan seperti saat bubar sekolah.

“Kami terus meningkatkan patroli di lokasi-lokasi yang berpotensi menjadi titik kumpul pelajar untuk memastikan tidak ada aksi tawuran yang meresahkan masyarakat. Ini bagian dari upaya kami menciptakan situasi Kamtibmas yang aman dan kondusif,” ujarnya.

Hingga berakhirnya kegiatan, seluruh rangkaian patroli berlangsung aman, tertib, dan kondusif. Aparat Kepolisian memastikan akan terus melakukan kegiatan serupa secara rutin guna menjaga keamanan lingkungan sekolah dan masyarakat sekitar.

( Adji Saka )

Post Views: 21

Pos Terkait

Berita
Polres Garut Tunjukkan Kepedulian, Antar Dua Lansia Asal Bogor yang Kehilangan Surat Penting
Berita
Cegah Dianiaya, Malah Jadi Pelaku: Penganiayaan Antar Teman Dekat di Garut, Polsek Singajaya Gerak Cepat Amankan Pelaku
Berita
Kapolres Garut Pimpin Apel Dan Gladi Lapang Kesiapsiagaan Bencana Hidrometeorologi Dan Gempa Bumi Tahun 2025
Berita
Pererat Ukhuwah dan Sinergitas, Kapolres Garut Silaturahmi dengan Ulama
Berita
Perampokan Sumber Alam oleh Oknum Pejabat: Rakyat Terpuruk, Negara Diam
Berita
“Perampokan Sumber Alam oleh Oknum Pejabat: Rakyat Terpuruk, Negara Diam” Sumedang, 3 – 2025 – Fenomena perampokan sumber daya alam kembali menyeruak di tengah krisis kepercayaan publik terhadap pemerintah. Di berbagai daerah, tambang ilegal, kebocoran hasil bumi, serta penguasaan lahan hutan oleh korporasi terus meningkat—dan di balik semuanya, bayangan oknum pejabat negara kerap terlihat. Investigasi sejumlah aktivis lingkungan dan jurnalis independen mengungkap pola sistematis: pemberian izin tambang yang penuh kejanggalan, proyek infrastruktur yang mengorbankan warga, serta kebijakan daerah yang disetir oleh kepentingan investor. Di balik meja rapat dan tanda tangan pejabat, miliaran rupiah kekayaan alam berpindah tangan—sementara rakyat di wilayah terdampak hanya mewarisi lumpur, polusi, dan kemiskinan. “Ini bukan lagi sekadar pelanggaran etika, tapi pengkhianatan terhadap amanat konstitusi. Negara wajib mengelola bumi, air, dan kekayaan alam untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, bukan segelintir pejabat atau korporasi rakus,” tegas [Nama Narasumber], aktivis lingkungan dari [Nama Lembaga]. Di Kalimantan, Papua, hingga Sulawesi, jejak perampasan sumber daya alam meninggalkan luka sosial dan ekologis yang dalam. Warga kehilangan lahan, air bersih, serta akses terhadap hutan adat yang selama ratusan tahun menjadi sumber kehidupan. Ironisnya, sebagian proyek yang diklaim “pembangunan” justru melanggengkan penderitaan. Pengawasan lemah, penegakan hukum tumpul ke atas, dan kedekatan antara pejabat dengan pemodal membuat praktik ini seolah mendapat restu. Di banyak kasus, aparat justru melindungi kepentingan perusahaan ketimbang rakyat. Laporan terbaru beberapa lembaga independen menunjukkan, nilai kerugian negara akibat kebocoran hasil sumber daya alam mencapai triliunan rupiah per tahun. Namun yang lebih tragis, adalah kerugian sosial dan moral: hilangnya kepercayaan rakyat kepada negara yang seharusnya melindungi mereka. Rakyat menunggu langkah nyata: audit menyeluruh atas izin tambang, penuntasan kasus korupsi sumber daya alam, dan kebijakan yang benar-benar berpihak pada kepentingan publik. Bila tidak, maka sejarah akan mencatat — bahwa negeri yang kaya ini dirampok dari dalam oleh mereka yang seharusnya menjaganya.

Baca Juga

“Perampokan Sumber Alam oleh Oknum Pejabat: Rakyat Terpuruk, Negara Diam” Sumedang, 3 – 2025 – Fenomena perampokan sumber daya alam kembali menyeruak di tengah krisis kepercayaan publik terhadap pemerintah. Di berbagai daerah, tambang ilegal, kebocoran hasil bumi, serta penguasaan lahan hutan oleh korporasi terus meningkat—dan di balik semuanya, bayangan oknum pejabat negara kerap terlihat. Investigasi sejumlah aktivis lingkungan dan jurnalis independen mengungkap pola sistematis: pemberian izin tambang yang penuh kejanggalan, proyek infrastruktur yang mengorbankan warga, serta kebijakan daerah yang disetir oleh kepentingan investor. Di balik meja rapat dan tanda tangan pejabat, miliaran rupiah kekayaan alam berpindah tangan—sementara rakyat di wilayah terdampak hanya mewarisi lumpur, polusi, dan kemiskinan. “Ini bukan lagi sekadar pelanggaran etika, tapi pengkhianatan terhadap amanat konstitusi. Negara wajib mengelola bumi, air, dan kekayaan alam untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, bukan segelintir pejabat atau korporasi rakus,” tegas [Nama Narasumber], aktivis lingkungan dari [Nama Lembaga]. Di Kalimantan, Papua, hingga Sulawesi, jejak perampasan sumber daya alam meninggalkan luka sosial dan ekologis yang dalam. Warga kehilangan lahan, air bersih, serta akses terhadap hutan adat yang selama ratusan tahun menjadi sumber kehidupan. Ironisnya, sebagian proyek yang diklaim “pembangunan” justru melanggengkan penderitaan. Pengawasan lemah, penegakan hukum tumpul ke atas, dan kedekatan antara pejabat dengan pemodal membuat praktik ini seolah mendapat restu. Di banyak kasus, aparat justru melindungi kepentingan perusahaan ketimbang rakyat. Laporan terbaru beberapa lembaga independen menunjukkan, nilai kerugian negara akibat kebocoran hasil sumber daya alam mencapai triliunan rupiah per tahun. Namun yang lebih tragis, adalah kerugian sosial dan moral: hilangnya kepercayaan rakyat kepada negara yang seharusnya melindungi mereka. Rakyat menunggu langkah nyata: audit menyeluruh atas izin tambang, penuntasan kasus korupsi sumber daya alam, dan kebijakan yang benar-benar berpihak pada kepentingan publik. Bila tidak, maka sejarah akan mencatat — bahwa negeri yang kaya ini dirampok dari dalam oleh mereka yang seharusnya menjaganya.
Berita

Sumedang, 3 – 2025 – Fenomena perampokan sumber daya…