BeritaLintas DaerahNewsTNI / POLRI

Polwan Bhabinkamtibmas Polres Majalengka Jadi Teladan, Bangun Kepercayaan dan Keamanan di Desa

114
×

Polwan Bhabinkamtibmas Polres Majalengka Jadi Teladan, Bangun Kepercayaan dan Keamanan di Desa

Sebarkan artikel ini

Eksposelensa.com – Majalengka – Dalam upaya menjaga kondusifitas wilayah serta mempererat hubungan antara Polri dan masyarakat, Polwan Bhabinkamtibmas Polsek Sukahaji, Polres Majalengka, Polda Jabar, Brigadir Nia Sri Kusnindar, S.H., melaksanakan kegiatan sambang kepada warga Desa Jayi, Kecamatan Sukahaji, Kabupaten majalengka pada Jumat (25/04/2025).

Kegiatan sambang yang rutin dilakukan ini merupakan bentuk kedekatan serta kepedulian Polri, khususnya Bhabinkamtibmas, terhadap masyarakat desa binaannya. Sebagai seorang Polisi Wanita (Polwan) yang bertugas sebagai Bhabinkamtibmas, Brigadir Nia tidak hanya menjalankan tugas keamanan, tetapi juga membangun kepercayaan dan menjalin komunikasi yang humanis dengan warga.

“Melalui pendekatan seperti ini, kami bisa mengetahui kondisi dan kebutuhan masyarakat secara langsung, serta mendorong partisipasi aktif warga dalam menciptakan lingkungan yang aman dan nyaman,” ujar Brigadir Nia.

Kapolres Majalengka AKBP Willy Andrian, S.H., S.I.K., M.H., melalui Kapolsek Sukahaji AKP Erik Riskandar, S.H., M.H., menyampaikan bahwa peran Bhabinkamtibmas sangat vital dalam menjaga stabilitas keamanan di wilayah desa. “Kami terus mendorong para Bhabinkamtibmas, termasuk Polwan seperti Brigadir Nia, untuk aktif turun ke lapangan, menjalin silaturahmi, dan menjadi penghubung yang kuat antara Polri dan masyarakat,” jelas Kapolsek.

Dalam kesempatan tersebut, Brigadir Nia juga menyampaikan pesan-pesan kamtibmas, seperti pentingnya menjaga keamanan lingkungan, meningkatkan kewaspadaan terhadap tindak kriminal, serta mendorong warga untuk segera melapor jika menemukan hal-hal yang mencurigakan.

Dengan keterlibatan langsung Polwan dalam tugas-tugas Bhabinkamtibmas, diharapkan tercipta hubungan yang harmonis dan situasi kamtibmas yang kondusif di tengah masyarakat.

( Adji Saka )

“Perampokan Sumber Alam oleh Oknum Pejabat: Rakyat Terpuruk, Negara Diam” Sumedang, 3 – 2025 – Fenomena perampokan sumber daya alam kembali menyeruak di tengah krisis kepercayaan publik terhadap pemerintah. Di berbagai daerah, tambang ilegal, kebocoran hasil bumi, serta penguasaan lahan hutan oleh korporasi terus meningkat—dan di balik semuanya, bayangan oknum pejabat negara kerap terlihat. Investigasi sejumlah aktivis lingkungan dan jurnalis independen mengungkap pola sistematis: pemberian izin tambang yang penuh kejanggalan, proyek infrastruktur yang mengorbankan warga, serta kebijakan daerah yang disetir oleh kepentingan investor. Di balik meja rapat dan tanda tangan pejabat, miliaran rupiah kekayaan alam berpindah tangan—sementara rakyat di wilayah terdampak hanya mewarisi lumpur, polusi, dan kemiskinan. “Ini bukan lagi sekadar pelanggaran etika, tapi pengkhianatan terhadap amanat konstitusi. Negara wajib mengelola bumi, air, dan kekayaan alam untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, bukan segelintir pejabat atau korporasi rakus,” tegas [Nama Narasumber], aktivis lingkungan dari [Nama Lembaga]. Di Kalimantan, Papua, hingga Sulawesi, jejak perampasan sumber daya alam meninggalkan luka sosial dan ekologis yang dalam. Warga kehilangan lahan, air bersih, serta akses terhadap hutan adat yang selama ratusan tahun menjadi sumber kehidupan. Ironisnya, sebagian proyek yang diklaim “pembangunan” justru melanggengkan penderitaan. Pengawasan lemah, penegakan hukum tumpul ke atas, dan kedekatan antara pejabat dengan pemodal membuat praktik ini seolah mendapat restu. Di banyak kasus, aparat justru melindungi kepentingan perusahaan ketimbang rakyat. Laporan terbaru beberapa lembaga independen menunjukkan, nilai kerugian negara akibat kebocoran hasil sumber daya alam mencapai triliunan rupiah per tahun. Namun yang lebih tragis, adalah kerugian sosial dan moral: hilangnya kepercayaan rakyat kepada negara yang seharusnya melindungi mereka. Rakyat menunggu langkah nyata: audit menyeluruh atas izin tambang, penuntasan kasus korupsi sumber daya alam, dan kebijakan yang benar-benar berpihak pada kepentingan publik. Bila tidak, maka sejarah akan mencatat — bahwa negeri yang kaya ini dirampok dari dalam oleh mereka yang seharusnya menjaganya.
Berita

Sumedang, 3 – 2025 – Fenomena perampokan sumber daya…