Beranda Berita Ramaikan Panggung Hiburan Rakyat TNI - POLRI di Cirebon, Kapolda Jabar berikan santunan ke anak yatim
BeritaNewsTNI / POLRI

Ramaikan Panggung Hiburan Rakyat TNI – POLRI di Cirebon, Kapolda Jabar berikan santunan ke anak yatim

Redaksi2 min baca
158
×

Ramaikan Panggung Hiburan Rakyat TNI – POLRI di Cirebon, Kapolda Jabar berikan santunan ke anak yatim

Sebarkan artikel ini

Eksposelensa.com | Kapolda Jabar Irjen. Pol. Dr. AKHMAD WIYAGUS, S.I.K., M.Si., M.M melaksanakan penyerahan santunan kepada 30 anak yatim di Ramayana Cirebon Square termasuk Jl. Otto Iskandar dinata Ds. Weru Kidul Kec. Weru Kab. Cirebon, Jumat (13/10/2023).

Kegiatan tersebut merupakan rangkaian Panggung Hiburan Rakyat TNI – POLRI Ngejaga Lembur Pemilu Damai Indonesia Maju dalam rangka HUT TNI Ke-78 yang dimeriahkan penampilan berbagai kesenian tradisional Cirebon, Indramayu, dan sekitarnya.

Kegiatan tersebut juga turut dihadiri oleh Pangdam III/Siliwangi Mayjen TNI ERWIN DJATNIKO, Wakapolda Jabar BRIGJEN POL BARIZA SULFI, S.I.K., PJU Polda Jabar, Danrem 063/SGJ KOL. INF. ANDI ASMARA DEWA, S.H.,M.Han, Ketua DPRD Kab. Cirebon H. M. LUTHFI, S.T., M.Si, Dandim 0620/Kab. Cirebon LETKOL INF. AFRIANDY BAYU LAKSONO, S.Sos. M.I.Pol, Kapolresta Cirebon Kombes Pol. Arif Budiman S.I.K., M.H., Dandenpom III/3 Cirebon LETKOL CPM MUDHOFAR, S.Pd, dan lainnya.

“Usai pemberian santunan, rombongan Bapak Pangdam III/Siliwangi dan Bapak Kapolda Jabar menuju Polres Cirebon Kota menggunakan mobil Jeep sebanyak 30 unit. Kemudian dilanjutkan bersama Komunitas Vespa dari Mapolres Cirebon kota menuju Batalyon Arhanud 14/Pwy lokasi Panggung Hiburan Bersama TNI- Polri ngejaga Lembur Pemilu Damai Indonesia Maju dalam rangka HUT TNI Ke-78,” katanya.

Kegiatan kolaborasi Panggung Hiburan Bersama TNI- Polri Ngejaga Lembur Pemilu Damai Indonesia Maju dalam rangka HUT TNI Ke-78 tersebut juga dimeriahkan penampilan Dian Anic, Dalang Khanha Ade Kosasih Sunarya Giriharja 2 Putu, Topeng Barong Group Jayabaya Cirebon, Ronggeng Ketuk sanggar Asem Gede Indramayu, Dede April, dan lainnya. (Red)

Post Views: 158

Pos Terkait

Berita
Polres Garut Tunjukkan Kepedulian, Antar Dua Lansia Asal Bogor yang Kehilangan Surat Penting
Berita
Cegah Dianiaya, Malah Jadi Pelaku: Penganiayaan Antar Teman Dekat di Garut, Polsek Singajaya Gerak Cepat Amankan Pelaku
Berita
Kapolres Garut Pimpin Apel Dan Gladi Lapang Kesiapsiagaan Bencana Hidrometeorologi Dan Gempa Bumi Tahun 2025
Berita
Pererat Ukhuwah dan Sinergitas, Kapolres Garut Silaturahmi dengan Ulama
Berita
Perampokan Sumber Alam oleh Oknum Pejabat: Rakyat Terpuruk, Negara Diam
Berita
“Perampokan Sumber Alam oleh Oknum Pejabat: Rakyat Terpuruk, Negara Diam” Sumedang, 3 – 2025 – Fenomena perampokan sumber daya alam kembali menyeruak di tengah krisis kepercayaan publik terhadap pemerintah. Di berbagai daerah, tambang ilegal, kebocoran hasil bumi, serta penguasaan lahan hutan oleh korporasi terus meningkat—dan di balik semuanya, bayangan oknum pejabat negara kerap terlihat. Investigasi sejumlah aktivis lingkungan dan jurnalis independen mengungkap pola sistematis: pemberian izin tambang yang penuh kejanggalan, proyek infrastruktur yang mengorbankan warga, serta kebijakan daerah yang disetir oleh kepentingan investor. Di balik meja rapat dan tanda tangan pejabat, miliaran rupiah kekayaan alam berpindah tangan—sementara rakyat di wilayah terdampak hanya mewarisi lumpur, polusi, dan kemiskinan. “Ini bukan lagi sekadar pelanggaran etika, tapi pengkhianatan terhadap amanat konstitusi. Negara wajib mengelola bumi, air, dan kekayaan alam untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, bukan segelintir pejabat atau korporasi rakus,” tegas [Nama Narasumber], aktivis lingkungan dari [Nama Lembaga]. Di Kalimantan, Papua, hingga Sulawesi, jejak perampasan sumber daya alam meninggalkan luka sosial dan ekologis yang dalam. Warga kehilangan lahan, air bersih, serta akses terhadap hutan adat yang selama ratusan tahun menjadi sumber kehidupan. Ironisnya, sebagian proyek yang diklaim “pembangunan” justru melanggengkan penderitaan. Pengawasan lemah, penegakan hukum tumpul ke atas, dan kedekatan antara pejabat dengan pemodal membuat praktik ini seolah mendapat restu. Di banyak kasus, aparat justru melindungi kepentingan perusahaan ketimbang rakyat. Laporan terbaru beberapa lembaga independen menunjukkan, nilai kerugian negara akibat kebocoran hasil sumber daya alam mencapai triliunan rupiah per tahun. Namun yang lebih tragis, adalah kerugian sosial dan moral: hilangnya kepercayaan rakyat kepada negara yang seharusnya melindungi mereka. Rakyat menunggu langkah nyata: audit menyeluruh atas izin tambang, penuntasan kasus korupsi sumber daya alam, dan kebijakan yang benar-benar berpihak pada kepentingan publik. Bila tidak, maka sejarah akan mencatat — bahwa negeri yang kaya ini dirampok dari dalam oleh mereka yang seharusnya menjaganya.

Baca Juga

“Perampokan Sumber Alam oleh Oknum Pejabat: Rakyat Terpuruk, Negara Diam” Sumedang, 3 – 2025 – Fenomena perampokan sumber daya alam kembali menyeruak di tengah krisis kepercayaan publik terhadap pemerintah. Di berbagai daerah, tambang ilegal, kebocoran hasil bumi, serta penguasaan lahan hutan oleh korporasi terus meningkat—dan di balik semuanya, bayangan oknum pejabat negara kerap terlihat. Investigasi sejumlah aktivis lingkungan dan jurnalis independen mengungkap pola sistematis: pemberian izin tambang yang penuh kejanggalan, proyek infrastruktur yang mengorbankan warga, serta kebijakan daerah yang disetir oleh kepentingan investor. Di balik meja rapat dan tanda tangan pejabat, miliaran rupiah kekayaan alam berpindah tangan—sementara rakyat di wilayah terdampak hanya mewarisi lumpur, polusi, dan kemiskinan. “Ini bukan lagi sekadar pelanggaran etika, tapi pengkhianatan terhadap amanat konstitusi. Negara wajib mengelola bumi, air, dan kekayaan alam untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, bukan segelintir pejabat atau korporasi rakus,” tegas [Nama Narasumber], aktivis lingkungan dari [Nama Lembaga]. Di Kalimantan, Papua, hingga Sulawesi, jejak perampasan sumber daya alam meninggalkan luka sosial dan ekologis yang dalam. Warga kehilangan lahan, air bersih, serta akses terhadap hutan adat yang selama ratusan tahun menjadi sumber kehidupan. Ironisnya, sebagian proyek yang diklaim “pembangunan” justru melanggengkan penderitaan. Pengawasan lemah, penegakan hukum tumpul ke atas, dan kedekatan antara pejabat dengan pemodal membuat praktik ini seolah mendapat restu. Di banyak kasus, aparat justru melindungi kepentingan perusahaan ketimbang rakyat. Laporan terbaru beberapa lembaga independen menunjukkan, nilai kerugian negara akibat kebocoran hasil sumber daya alam mencapai triliunan rupiah per tahun. Namun yang lebih tragis, adalah kerugian sosial dan moral: hilangnya kepercayaan rakyat kepada negara yang seharusnya melindungi mereka. Rakyat menunggu langkah nyata: audit menyeluruh atas izin tambang, penuntasan kasus korupsi sumber daya alam, dan kebijakan yang benar-benar berpihak pada kepentingan publik. Bila tidak, maka sejarah akan mencatat — bahwa negeri yang kaya ini dirampok dari dalam oleh mereka yang seharusnya menjaganya.
Berita

Sumedang, 3 – 2025 – Fenomena perampokan sumber daya…