Beranda Berita Siap Menang DPD PKS Aceh Timur Gelar Pelatihan Saksi Pemilu 2024
BeritaNews

Siap Menang DPD PKS Aceh Timur Gelar Pelatihan Saksi Pemilu 2024

Redaksi2 min baca
134
×

Siap Menang DPD PKS Aceh Timur Gelar Pelatihan Saksi Pemilu 2024

Sebarkan artikel ini

Eksposelensa.com | Aceh Timur – Puluhan peserta dari masing masing Kecamatan dan Desa mengikuti pelatihan saksi bertempat di kantor Dewan Pengurus Daerah Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kecamatan Idi Rayeuk Kabupaten Aceh Timur Jum’at (9/2/2024)

Pelatihan ini bertujuan untuk melatih dan memberi masukan agar nantinya para saksi dapat mengerti dan memahami proses kerja di TPS–TPS yang ada di setiap Kecamatan di beberapa dapil.

Kegiatan pelatihan ini diselenggarakan untuk membekali saksi Pemilu 2024 dari PKS Aceh Timur agar memahami tugas dan proses pelaksanaan pemilu, selain itu, drh. Burdah juga menekankan untuk mewaspadai kecurangan yang mungkin terjadi.

Tahun ini banyak saksi DPD PKS Aceh Timur yang baru pertama menjadi saksi pada Pemilu, “di pemilu 2024 nanti saya dapat tugas untuk jadi saksi dari PKS, saya baru pertama jadi saksi Pemilu, jadi pelatihan ini sangat bermanfaat agar lebih paham tugas dan cara-cara jadi saksi Pemilu” ujar saksi dari Desa Keude Blang saat diwawancarai seusai acara.

Pelatihan Saksi Pemilu 2024 PKS Aceh Timur ini adalah yang ketiga, sebelumnya pelatihan saksi sudah dilaksanakan di Kecamatan Peureulak Barat, Peureulak Timur dan Peureulak Kota, DPD PKS Pandeglang sudah mengagendakan semua saksi Pemilu menerima pelatihan hingga akhir Desember 2023 lalu.

“Tim Pemenangan DPD PKS Aceh Timur sudah mengagendakan jadwal pelatihan saksi di setiap Kecamatan dan target DPD, pelatihan saksi untuk semua Kecamatan selesai hingga akhir menjelang Pemilu”, tambah Burdah yang tidak maju sebagai Calon Anggota Dewan Kabupaten dari PKS untuk Dapil manapun.

Menutup pembicaraannya kepada media eksposelensa.com Ketua DPD PKS drh. Burdah selaku pemateri di acara ini menerangkan kepada seluruh peserta tentang bagaimana nantinya saat sebelum dan sesudah pemilihan berlangsung, masing-masing peserta harus dapat memahami serta mengerti dan harus bisa bekerja secara maksimal di pemilu 2024” terang ketua DPD PKS. (STO)

Post Views: 134

Pos Terkait

Berita
Polres Garut Tunjukkan Kepedulian, Antar Dua Lansia Asal Bogor yang Kehilangan Surat Penting
Berita
Cegah Dianiaya, Malah Jadi Pelaku: Penganiayaan Antar Teman Dekat di Garut, Polsek Singajaya Gerak Cepat Amankan Pelaku
Berita
Kapolres Garut Pimpin Apel Dan Gladi Lapang Kesiapsiagaan Bencana Hidrometeorologi Dan Gempa Bumi Tahun 2025
Berita
Pererat Ukhuwah dan Sinergitas, Kapolres Garut Silaturahmi dengan Ulama
Berita
Perampokan Sumber Alam oleh Oknum Pejabat: Rakyat Terpuruk, Negara Diam
Berita
“Perampokan Sumber Alam oleh Oknum Pejabat: Rakyat Terpuruk, Negara Diam” Sumedang, 3 – 2025 – Fenomena perampokan sumber daya alam kembali menyeruak di tengah krisis kepercayaan publik terhadap pemerintah. Di berbagai daerah, tambang ilegal, kebocoran hasil bumi, serta penguasaan lahan hutan oleh korporasi terus meningkat—dan di balik semuanya, bayangan oknum pejabat negara kerap terlihat. Investigasi sejumlah aktivis lingkungan dan jurnalis independen mengungkap pola sistematis: pemberian izin tambang yang penuh kejanggalan, proyek infrastruktur yang mengorbankan warga, serta kebijakan daerah yang disetir oleh kepentingan investor. Di balik meja rapat dan tanda tangan pejabat, miliaran rupiah kekayaan alam berpindah tangan—sementara rakyat di wilayah terdampak hanya mewarisi lumpur, polusi, dan kemiskinan. “Ini bukan lagi sekadar pelanggaran etika, tapi pengkhianatan terhadap amanat konstitusi. Negara wajib mengelola bumi, air, dan kekayaan alam untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, bukan segelintir pejabat atau korporasi rakus,” tegas [Nama Narasumber], aktivis lingkungan dari [Nama Lembaga]. Di Kalimantan, Papua, hingga Sulawesi, jejak perampasan sumber daya alam meninggalkan luka sosial dan ekologis yang dalam. Warga kehilangan lahan, air bersih, serta akses terhadap hutan adat yang selama ratusan tahun menjadi sumber kehidupan. Ironisnya, sebagian proyek yang diklaim “pembangunan” justru melanggengkan penderitaan. Pengawasan lemah, penegakan hukum tumpul ke atas, dan kedekatan antara pejabat dengan pemodal membuat praktik ini seolah mendapat restu. Di banyak kasus, aparat justru melindungi kepentingan perusahaan ketimbang rakyat. Laporan terbaru beberapa lembaga independen menunjukkan, nilai kerugian negara akibat kebocoran hasil sumber daya alam mencapai triliunan rupiah per tahun. Namun yang lebih tragis, adalah kerugian sosial dan moral: hilangnya kepercayaan rakyat kepada negara yang seharusnya melindungi mereka. Rakyat menunggu langkah nyata: audit menyeluruh atas izin tambang, penuntasan kasus korupsi sumber daya alam, dan kebijakan yang benar-benar berpihak pada kepentingan publik. Bila tidak, maka sejarah akan mencatat — bahwa negeri yang kaya ini dirampok dari dalam oleh mereka yang seharusnya menjaganya.

Baca Juga

“Perampokan Sumber Alam oleh Oknum Pejabat: Rakyat Terpuruk, Negara Diam” Sumedang, 3 – 2025 – Fenomena perampokan sumber daya alam kembali menyeruak di tengah krisis kepercayaan publik terhadap pemerintah. Di berbagai daerah, tambang ilegal, kebocoran hasil bumi, serta penguasaan lahan hutan oleh korporasi terus meningkat—dan di balik semuanya, bayangan oknum pejabat negara kerap terlihat. Investigasi sejumlah aktivis lingkungan dan jurnalis independen mengungkap pola sistematis: pemberian izin tambang yang penuh kejanggalan, proyek infrastruktur yang mengorbankan warga, serta kebijakan daerah yang disetir oleh kepentingan investor. Di balik meja rapat dan tanda tangan pejabat, miliaran rupiah kekayaan alam berpindah tangan—sementara rakyat di wilayah terdampak hanya mewarisi lumpur, polusi, dan kemiskinan. “Ini bukan lagi sekadar pelanggaran etika, tapi pengkhianatan terhadap amanat konstitusi. Negara wajib mengelola bumi, air, dan kekayaan alam untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, bukan segelintir pejabat atau korporasi rakus,” tegas [Nama Narasumber], aktivis lingkungan dari [Nama Lembaga]. Di Kalimantan, Papua, hingga Sulawesi, jejak perampasan sumber daya alam meninggalkan luka sosial dan ekologis yang dalam. Warga kehilangan lahan, air bersih, serta akses terhadap hutan adat yang selama ratusan tahun menjadi sumber kehidupan. Ironisnya, sebagian proyek yang diklaim “pembangunan” justru melanggengkan penderitaan. Pengawasan lemah, penegakan hukum tumpul ke atas, dan kedekatan antara pejabat dengan pemodal membuat praktik ini seolah mendapat restu. Di banyak kasus, aparat justru melindungi kepentingan perusahaan ketimbang rakyat. Laporan terbaru beberapa lembaga independen menunjukkan, nilai kerugian negara akibat kebocoran hasil sumber daya alam mencapai triliunan rupiah per tahun. Namun yang lebih tragis, adalah kerugian sosial dan moral: hilangnya kepercayaan rakyat kepada negara yang seharusnya melindungi mereka. Rakyat menunggu langkah nyata: audit menyeluruh atas izin tambang, penuntasan kasus korupsi sumber daya alam, dan kebijakan yang benar-benar berpihak pada kepentingan publik. Bila tidak, maka sejarah akan mencatat — bahwa negeri yang kaya ini dirampok dari dalam oleh mereka yang seharusnya menjaganya.
Berita

Sumedang, 3 – 2025 – Fenomena perampokan sumber daya…